Apa Saja Bahasan Menarik Debat Capres Terakhir Menurut Pengamat Ekonomi dan Pengamat Politik?

Kamis, 8 Februari 2024 11:01 WIB

Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto memberikan salam hormat kepada Capres nomor urut 2 Ganjar pranowo disaksikan Capres dan Cawapres nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar usai Debat Kelima Pilpres 2024 di Jakarta Convention Center, Jakarta, Minggu, 4 Februari 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta - Debat Capres terakhir digelar hari Ahad, 4 Januari 2024, bertempat di Jakarta Convention Center, Senayan dengan tema Kesejahteraan Sosial, Kebudayaan, Pendidikan, Teknologi Informasi, Kesehatan, Ketenagakerjaan, Sumber Daya Manusia, dan Inklusi. Beberapa ahli turut memberikan komentar terkait pandangan mereka setelah debat kemarin.

Pengamat Politik Skala Data Indonesia Arif Nurul Imam juga memberikan tanggapan mengenai hasil debat terakhir Capres lalu. Hasilnya semua calon presiden seperti antiklimaks. Sangat berbeda dengan pertemuan mereka sebelumnya yang saling memberi koreksi bahkan penilaian. Terutama Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo yang seperti tak memiliki amunisi untuk menyerang Prabowo Subianto.

“Terutama paslon 01 dan 03 yang selama ini cenderung mengoreksi 02. Semua amunisi atau bahan koreksi boleh jadi sudah tersampaikan pada debat sebelumnya,” kata Arif kepada Tempo, Ahad, 4 Februari 2024.

Arif menyebutkan jika dirinya justru mengalisa penampilan dari calon presiden nomor urut tiga, Ganjar Pranowo yang kian agresif. Menurutnya, Ganjar sedang mengusahakan untuk mendapat undecided voters dan swing voters yang jumlahnya di kisaran 28 persen.

“Gaya menyerang demikian tentu akan menjadi perhatian kelompok pemilih demikian, karena tipe kelompok ini cenderung kritis,” ujar Arif.

Advertising
Advertising

Ganjar lebih sering melempar serangan kepada Prabowo dibandingkan Anies Baswedan, yang sebelumnya keduanya, Anies dan Prabowo saling serang dengan alot. Sebaliknya, antara Anies dan Prabowo malah main aman dengan setuju satu sama lain. Sindiran Ganjar juga sempat dilemparkan soal mundurnya Mahfud MD dari kursi menteri.

“Dalam politik kali ini, itu mesti diberikan contoh, demokrasinya harus berjalan baik, kemudian, contoh atau teladan pemimpin yang juga baik dan tidak ada konflik kepentingan seperti yang Pak Mahfud contohkan, dia mundur. Agar ini membangun integritas yang baik,” kata Ganjar.

Dalam debat Capres-cawapres ke-5 ini, Anies Baswedan mengungkapkan perekonomian Indonesia dikuasai oleh orang-orang tertentu saja. Padahal, menurut Anies, nilai dari para tokoh pendiri bangsa mengedepankan kemerdekaan dan keadilan sosial adalah hak semua orang.

"Kekuasaan yang dibangun untuk beri kesempatan semua. Sekarang kita jauh dari cita-cita republik ini," kata Anies.

"Persatuan tidak terjadi dalam ketimpangan. Persatuan butuh keadilan," ujar Anies.

Ahli ekonomi sekaligus Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira, dalam wawancaranya bersama Tempo pada Senin, 5 Februari 2024 menjelaskan ketimpangan ekonomi terjadi akibat kebijakan pemerintah. Menurutnya salah satu penyebab dari tidak meratanya ekonomi adalah penguasaan kepemilikan lahan. Disebutkan dalam konteks agraria, rasio gini lahan mencapai 0,58. Hal ini menunjukkan ada ketimpangan kepemilikan lahan yang terjadi antara petani kecil dan pengusaha.

Tak hanya soal lahan, Bhima mengatakan kepemilikan harta kekayaan juga mengalami ketimpangan berdasarkan Data Credit Suisse, 10 persen orang terkaya di Indonesia menguasai 75,3 persen total kekayaan secara nasional. Hal tersebut terjadi karena pemerintah lebih condong untuk memberikan akses kepada penguasa terutama melalui peraturan. Akses dari pemerintah menjadikan pengusaha lebih berkuasa sehingga seringkali terjadi kesewenangan.

"Contoh paling gamblang adalah tax amnesty dan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja," kata Bhima.

Bhima mengungkapkan, kebijakan tax amnesty yang memberi keleluasaan untuk orang kaya atau pengusaha yang tidak taat pajak diampuni kesalahannya. Padahal orang kaya dengan kekuasaan yang lebih seharusnya lebih ditekan untuk taat membayar pajak. Bukan malah diampuni dan bebannya dibebaskan begitu saja. Tetapi, faktanya pemerintah justru memberi insentif besar besaran.

Sementara itu, UU Cipta Kerja semakin tidak memberi regulasi yang berpihak untuk melindungi pekerja buruh. Akibatnya, daya beli pekerja yang rentan ini makin tertekan. "Sedangkan pengusaha justru diberi royalti 0 persen di bidang batu bara. Ya jelas, yang kaya makin kaya," ujar Bhima.

SAVINA RIZKY HAMIDA | BAGUS PRIBADI| RIRI RAHAYU

Pilihan Editor: Usai Debat Capres, Anies Yakin Masyarakat akan Gunakan Hati Nurani Saat Memilih

Berita terkait

Gerindra Sebut Wacana Presidential Club Prabowo Dibahas Dalam Waktu Dekat

1 jam lalu

Gerindra Sebut Wacana Presidential Club Prabowo Dibahas Dalam Waktu Dekat

Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengungkap pembahasan Presidential Club usulan Prabowo akan dilakukan dalam waktu dekat.

Baca Selengkapnya

Peneliti BRIN Sebut Pernyataan Oposisi Ganjar Berpotensi Jadi Arah PDIP, Ini Alasannya

1 jam lalu

Peneliti BRIN Sebut Pernyataan Oposisi Ganjar Berpotensi Jadi Arah PDIP, Ini Alasannya

Deklarasi Ganjar menjadi oposisi di pemerintahan Prabowo bisa jadi merupakan penegasan arah politik PDIP.

Baca Selengkapnya

Gerindra Jawab Kritik Ganjar Soal Politik Akomodasi dalam Wacana Penambahan Kementerian

1 jam lalu

Gerindra Jawab Kritik Ganjar Soal Politik Akomodasi dalam Wacana Penambahan Kementerian

Gerindra menanggapi kritik Ganjar Pranowo soal adanya politik akomodasi jika kabinet Prabowo-Gibran menambah jumlah kementerian.

Baca Selengkapnya

Alasan Partai Gelora Tolak PKS, Fahri Hamzah: Sebab ini Bukan Arisan

2 jam lalu

Alasan Partai Gelora Tolak PKS, Fahri Hamzah: Sebab ini Bukan Arisan

Sebelumnya Partai Gelora kencang menyuarakan penolakan PKS merapat ke Prabowo.

Baca Selengkapnya

Pakar Sebut Jokowi Bisa Cawe-cawe di Pilkada jika Berkongsi dengan Prabowo

2 jam lalu

Pakar Sebut Jokowi Bisa Cawe-cawe di Pilkada jika Berkongsi dengan Prabowo

Analisis pengamat apakah Jokowi masih akan cawe-cawe di pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Gerindra Sebut Prabowo Telah Kantongi Nama Cagub Jakarta dari Internal

4 jam lalu

Gerindra Sebut Prabowo Telah Kantongi Nama Cagub Jakarta dari Internal

Prabowo Subianto telah mengantongi nama kader dari Partai Gerindra untuk maju dalam gelaran Pilgub DKI Jakarta November mendatang.

Baca Selengkapnya

Gerindra Tepis Isu Penambahan Kementerian di Kabinet Prabowo-Gibran

4 jam lalu

Gerindra Tepis Isu Penambahan Kementerian di Kabinet Prabowo-Gibran

Gerindra menanggapi isu penambahan jumlah kementerian di kabinet Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

Kisah Sendi Fardiansyah Sespri Iriana Galang Dukungan untuk Maju Pilwalkot Bogor

6 jam lalu

Kisah Sendi Fardiansyah Sespri Iriana Galang Dukungan untuk Maju Pilwalkot Bogor

Sespri Iriana Sendi Fardiansyah melakukan sejumlah upaya dalam mempersiapkan diri maju dalam pemilihan wali kota Bogor. Begini kisahnya

Baca Selengkapnya

Soal Penolakan Gelora, PKS Sebut Diterima atau Tidak Urusan Prabowo

6 jam lalu

Soal Penolakan Gelora, PKS Sebut Diterima atau Tidak Urusan Prabowo

Saat ini, PKS dan pihak Prabowo masih terus berkomunikasi dua arah untuk membahas proses yang masih berjalan.

Baca Selengkapnya

Prabowo Berencana Tambah Kementerian, Apa Kata Mahfud Md?

8 jam lalu

Prabowo Berencana Tambah Kementerian, Apa Kata Mahfud Md?

Mahfud Md menilai, semakin banyak jumlah kementerian, bisa jadi karena tuntutan akibat bagi-bagi kekuasaan yang terlalu besar setelah pemilu.

Baca Selengkapnya