TEMPO.CO, Jember - Tidak kurang dari seratus dosen dan mahasiswa yang tergabung dalam Forum Civitas Akademika Universitas Jember atau Unej menggelar aksi penyampaian pernyataan sikap di Bundaran Patung Triumvurat Kampus Tegalboto, Senin 5 Februari 2024. Mereka menyampaikan sejumlah tuntutan dan ajakan untuk menyikapi sejumlah fenomena menjelang Pemilihan Umum 2024.

Pernyataan sikap itu dibacakan oleh seorang dosen dan guru besar Fakultas Hukum Unej, Dominikus Rato di tengah forum civitas akademika itu. Begini bunyi pernyataan sikap yang di dalamnya memuat empat poin tuntutan dan satu ajakan itu:

"Bahwa Bangsa Indonesia telah bersepakat memilih bentuk negara kesatuan yang berbentuk republik dengan landasan negara hukum yang memegang teguh prinsip-prinsip demokrasi berdasarkan konstitusi. Bahwa bangsa beradab adalah bangsa yang senantiasa menjunjung etika bernegara, sebagaimana tercermin dalam butir-butir Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945."

Dominikus Rato juga menyatakan bahwa berbagai fenomena menjelang Pemilihan Umum 2024 bangsa ini disuguhi bermacam peristiwa dan permasalahan yang sangat mengkhawatirkan, mencemaskan, dan menakutkan karena mengindikasikan terjadinya pembusukan hukum dan kemerosotan demokrasi.

"Pemilihan Umum 2024 merupakan perwujudan demokrasi dan seharusnya menjadi peristiwa yang melibatkan partisipasi rakyat tanpa rasa takut dan intimidasi demi mendapatkan pemimpin dan perwakilan rakyat terbaik yang akan memperjuangkan kesetaraan, kemerataan, keadilan, dan kesejahteraan."

Menyikapi perkembangan politik, hukum, dan kehidupan berbangsa dan bernegara akhirakhir ini yang sangat mengkhawatirkan, maka, forum civitas akademika Universitas Jember menyampaikan tuntutan dan ajakan. Tuntutan dan ajakan itu antara lain:

1. Menuntut seluruh cabang kekuasaan negara baik eksekutif, legislatif, yudikatif, untuk senantiasa memedomani TAP MPR Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa dan menjalankan nilai-nilai Pancasila;

2. Menuntut KPU, Bawaslu, dan Pemerintah memastikan netralitas penyelenggara negara dan harus memberikan teladan terbaik;

3. Menuntut penghentian upaya politisasi kebijakan negara oleh Presiden yang berpotensi merusak proses demokrasi dan hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu dalam Pemilihan Umum;

4. Menuntut tegaknya hukum dan etika penyelenggaraan Pemilu 2024 serta menjunjung tinggi prinsip transparansi dan berpihak kepada kepentingan bangsa dan negara, bukan kepentingan pihak-pihak tertentu;

5. Mengajak civitas akademika perguruan tinggi terlibat bersama Rakyat untuk terus mengawal Pemilihan Umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Dominikus Rato berharap, civitas akademika Unej sebagai bagian dari bangsa Berupaya selalu memperjuangkan prinsip-prinsip demokrasi dan menegakkan nilai-nilai Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Juru Bicara Forum Civitas Akademika Universitas Jember untuk Demokrasi Muhammad Iqbal mengatakan acara penyampaian pernyataan sikap ini merupakan buah dari ikut sertanya kepedulian serta keprihatinan civitas akademika Unej terhadap situasi proses penyelenggaraan Pemilu 2024 yang seharusnya merupakan suatu proses yang bisa dimeriahkan bersama seluruh rakyat.

"Inilah keadaan yang ternyata memang politik Pemilu kita tidak berlangsung secara jujur, adil, bebas, langsung dan tentu sangat mungkin berpengaruh pada prinsip azas rahasia di bilik suara," ujar Iqbal kepada sejumlah jurnalis di sela acara penyampaian sikap.

Iqbal berharap suara mereka ini didengaroleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi, Istana, KPU, Bawaslu, DKPP dan seluruh masyarakat yang menginginkan nantinya pemilu pada 14 Februari 2024 mendatang betul-betul berjalan dan berlangsung dengan sangat bebas tanpa kekerasan dan tanpa intimidasi.

"Pemilu 2024 diharapkan bisa mengembalikan Marwah demokrasi dan konstitusi serta sebagai satu upaya untuk menata masa depan mencari pemimpin baik di tingkat kepresidenan, maupun para wakil rakyat dari seluruh tingkatan untuk sama-sama memastikan arah pembangunan sebagai satu mandat dari kemerdekaan RI berlangsung dengan baik sesuai dengan koridor demokrasi dan konstitusi," ujar Iqbal.

Pilihan Editor: Kampus Kritik Jokowi, UPI Bandung Bikin Petisi Bumi Siliwangi