TEMPO.CO, Jakarta - Polisi ditengarai mengintimidasi beberapa guru besar dan sivitas akademika yang mengikuti gerakan perguruan tinggi negeri dan swasta yang secara bergiliran mengkritik rusaknya demokrasi di bawah pimpinan Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Namun, intimidasi itu tak menyurutkan rencana yang sudah disusun oleh para akademisi pelbagai universitas di Indonesia.
Sumber Tempo mengatakan, untuk Senin, 5 Februari 2024, setidaknya ada sekitar 16 perguruan tinggi yang akan dan sedang mendeklarasikan pernyataan sikap berisi kritik terhadap pemerintahan Jokowi menjelang Pemilu 2024. “Saya rekap, 17 universitas, mas,” katanya kepada Tempo, Senin, 5 Februari 2024.
Adapun daftar kampus-kampus yang bakal mendeklarasikan diri hari ini, yakni Universitas Ahmad Dahlan, STF-Driyakara, Universitas Brawijaya, UIN Syarif Hidayatullah, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Universitas Airlangga, Universitas Negeri Surabaya, Universitas Jember, UIN Sunan Kalijaga, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Universitas Tadulako, Institut Teknologi Bandung, Universitas Islam Bandung, Universitas Sriwijaya, Universitas Pendidikan Indonesia, dan Universitas Negeri Malang.
Dilansir dari Koran Tempo edisi Senin, 5 Januari 2024, Wakil Rektor II Universitas Muhammadiyah Semarang atau Unmus Hardi Winoto mengaku kedatangan dua polisi untuk membuat video wawancara dengan jawaban-jawaban yang menunjukkan kebaikan pemerintah Jokowi. Polisi awalnya menanyakan soal Pemilu.
Lantas Hardi menyampaikan bahwa akademisi harus bersikap netral dalam menghadapi Pemilu 2024. Dalam wawancara itu, Hardi juga mengomentari kinerja Jokowi khususnya saat Mantan Wali Kota Solo itu menangani pandemi Covid-19.
Hardi tak menyangka pada Jumat, 2 Februari 2024, ia mendapat kiriman tautan media massa serta muncul di media sosial TikTok yang memuat materi wawancaranya dengan polisi itu. “Saya dikira mengarahkan ke salah satu pasangan calon (presiden),” kata Hardi.
Video testimoni itu muncul setelah para guru besar dan sivitas akademika dengan titik awal Petisi Bulaksumur oleh akademisi UGM dan berlanjut ke kampus-kampus lainnya mengkritik rusaknya demokrasi di bawah pimpinan Jokowi.
Gerakan kritik terhadap Jokowi dari sivitas akademika kampus-kampus di Indonesia terus bergulir. Di Surabaya, Universitas Negeri Surabaya dan Universitas Airlangga menyatakan dalam rilis yang tersebar di media sosial, pernyataan sikap akan dilaksanakan hari ini. Adapun landasannya karena Presiden Jokowi mengeluarkan pernyataan presiden dapat memihak dan berkampanye. Agenda itu ditandatangani oleh 80 orang terdiri dari keluarga besar hingga alumni.
Mengenai adanya langkah polisi dalam upaya meredam banjir kritik akademisi itu, Tempo telah berupaya mengkonfirmasi dugaan aparat kepolisian membuat atau merancang testimoni para rektor ke Mabes Polri. Namun pesan konfirmasi Tempo kepada Kepala Divisi Humas Polri, Inspektur Jenderal Sandi Nugroho, belum direspons. Setali tiga uang, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigadir Jenderal Trunoyudo Wisnu Andiko, juga tidak merespons permintaan konfirmasi Tempo.
EKA YUDHA | JAMAL ABDUN NASHR
Pilihan Editor: Kritik Presiden Jokowi, Puluhan Guru Besar UMS Serukan Maklumat Kebangsaan dengan 8 Tuntutan
