TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah pihak dari kalangan politikus hingga tim kampanye capres Pilpres 2024 turut menanggapi pernyataan Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang menyebut presiden boleh kampanye dan memihak dalam Pemilu. Selain presiden, kata Jokowi, pejabat negara seperti menteri juga diperbolehkan. Beberapa membela Jokowi, namun tak sedikit pula yang melayangkan kritik.

Lantas bagaimana tanggapan dari kalangan politikus hingga tim kampanye capres Pilpres 2024 ihwal Jokowi sebut presiden memihak dan kampanye?

Jokowi sebelumnya menyatakan Presiden dapat memihak dan berkampanye dalam pemilu. Tak hanya presiden, dia mengatakan menteri juga diperbolehkan memihak dan berkampanye. Yang paling penting, menurut Jokowi, adalah tidak ada penyalahgunaan fasilitas negara.

“Presiden itu boleh kampanye. Boleh memihak. Kita ini kan pejabat publik, sekaligus pejabat politik. Masa ini enggak boleh,” kata Jokowi di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, pada Rabu, 24 Januari 2024.

1. Bendahara Umum DPP Partai NasDem Ahmad Sahroni

Ahmad Sahroni Bendahara Umum Nasdem mengatakan pernyataan Presiden Jokowi yang menyebut presiden boleh kampanye dan memihak menjawab kebingungan masyarakat. Selama ini, kata Sahroni, publik dibuat bingung oleh netralitas pejabat publik dalam Pemilu 2024. Pihaknya mengapresiasi kejujuran Jokowi menyampaikan hal tersebut.

“Saya mengapresiasi kejujuran presiden dalam mengungkapkan hal ini di mana presiden dan para menteri boleh berpihak dalam Pemilu 2024 ini. Sudah clear berarti ya. Baguslah, karena selama ini publik dibuat bingung oleh sikap presiden dan para menteri,” kata dia pada Rabu, 24 Januari 2024.

Wakil Ketua Komisi III DPR RI ini mengatakan dengan adanya kepastian ini, publik tak perlu lagi kebingungan ketika para pejabat negara berkampanye, terlepas dari persoalan etik atau tidaknya sikap ini. Menurut dia, di satu sisi Jokowi mengatakan akan netral, tak cawe-cawe, namun di sisi lain tidak bisa pungkiri Presiden memperlihatkan kecenderungan keberpihakan.

“Sekali lagi ketegasan presiden ini bagus, karena kalau sudah seperti ini kan semuanya jadi jelas, masyarakat tidak bingung lagi. Tapi soal benar atau salahnya, etis atau tidaknya, saya nggak mau membahas,” katanya.

2. Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra

Yusril Ihza Mahendra membenarkan dan mendukung pernyataan Presiden Jokowi yang menyebut bahwa presiden boleh berkampanye dan memihak. Menurut Yusril, tak ada yang salah dari sikap Jokowi. Presiden dan Wakil Presiden serta para Menteri, kata dia, tidak termasuk dalam pejabat negara yang dilarang berkampanye.

Pucuk partai PBB yang masuk dalam koalisi calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto itu menjelaskan, presiden dan wakilnya pada dasarnya diperbolehkan berkampanye, baik dalam Pilpres maupun Pileg. Presiden dan wakil presiden tidak termasuk dalam pejabat yang dilarang berkampanye sebagaimana diatur dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu).

“Pejabat-pejabat negara yang tidak boleh kampanye, antara lain ketua dan para hakim agung, ketua dan para hakim Mahkamah Konstitusi, ketua dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan, dan seterusnya,” ujar Pakar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia ini lewat keterangan tertulis.

3. Waketum Partai Gerindra Habiburokhman

Habiburokhman setuju dengan pernyataan Presiden Jokowi. Dia mengatakan hukum memperbolehkan Presiden dan menteri aktif berkampanye untuk capres. Menurutnya, tak ada yang salah jika Presiden memberikan dukungan kepada pasangan calon tertentu. Yang terpenting, kata Habiburokhman, Presiden tidak menyalahgunakan kekuasaan.

“Sudah benar pernyataan Pak Jokowi bahwa konstitusi dan hukum kita memperbolehkan seorang Presiden atau menteri aktif berkampanye atau mendukung capres,” kata Habiburokhman kepada wartawan, Rabu, 24 Januari 2024.

Pihaknya mengatakan ada narasi sesat yang dibangun bahwa Presiden tidak boleh berpihak karena bisa menggunakan kekuasaan untuk menguntungkan salah satu calon. Dia mengatakan logika tersebut sudah runtuh sejak awal oleh aturan yang ada di UUD 1945. Karena, katanya, Pasal 7 konstitusi tersebut bahkan mengatur seorang presiden bisa maju kedua kalinya dan tetap menjabat sebagai Presiden incumbent

“Narasi sesat dibangun berdasarkan logika yang sesat, bahwa jika presiden atau menteri aktif tidak boleh berpihak karena bisa menggunakan kekuasaan untuk menguntungkan pihak yang didukung,” ujarnya.

Habiburokhman mencontohkan Amerika Serikat (AS). Dia mengatakan Presiden AS incumbent terang-terangan mendukung dan berkampanye untuk capres dari partainya. Hal itu, kata dia, terjadi pada 2016 ketika Presiden Barrack Obama mendukung Hillary Clinton yang bertarung melawan Donald Trump.

Selanjutnya: Respons keras FX Hadi Rudyatmo Ketua DPC PDIP Kota Solo

<!--more-->

4. Ketua DPC PDI Perjuangan (PDIP) Kota Solo FX Hadi Rudyatmo

FX Hadi Rudyatmo menyoroti inkonsistensi Presiden Jokowi lantaran pernah mengaku netral namun belakangan menyatakan presiden boleh memihak dan berkampanye dalam pemilu. “Kalau presiden ikut kampanye, memihak, lha kenapa kemarin ngendika (bilang) netral? Hari ini netral, besok mau ikut kampanye, memihak. Ini yang diikuti yang mana?” ucap Rudyatmo saat ditemui awak media di kediamannya di Pucang Sawit, Solo, Rabu, 24 Januari 2024.

Rudy, sapaan Rudyatmo, memahami aturan perundang-undangan memperbolehkan presiden terlibat dalam kampanye. “Tapi kalau presiden mencalonkan presiden lagi; ketika dia kampanye, cuti,” ujar pria yang pernah mendampingi Jokowi saat masih menjabat sebagai Wali Kota Solo itu.

Menurut Rudy, kepala negara atau kepala pemerintahan jika menyebut dirinya sebagai pejabat politik seharusnya menghormati dan menghargai keberadaan partai politik. Namun di sisi lain, pejabat-pejabat politik di tingkat daerah, kata dia, justru merasakan intimidasi dalam berbagai bentuk. “Kenapa wali kota dan gubernur yang dari pejabat politik diintimidasi?” ujar Rudy.

5. Ketua Dewan Pimpinan Daerah atau DPD Partai NasDem Kota Bekasi, Aji Ali Sabana

Aji Ali Sabana menanggapi pernyataan Presiden Jokowi soal presiden boleh memihak dan berkampanye dalam Pemilu 2024. Dia menyatakan Jokowi tidak etis menyampaikan pernyataan tersebut. Ketika Jokowi masih menjabat sebagai presiden, kata Aji, tentu harus berada di garis tengah alias netral.

“Artinya, dia hari ini, hemat saya tidak etis kalau dia memihak salah satu paslon, karena dia sebagai kepala negara dan sebagai pembina semua partai politik,” kata Aji saat dikonfirmasi wartawan, Rabu, 24 Januari 2024.

Menurut Aji, Jokowi selaku kepala negara seharusnya mengayomi seluruh partai politik. Bagi Aji, pernyataan Jokowi tersebut tetap tidak etis disampaikan seorang presiden, meskipun kepala negara memang memiliki hak politik.

6. Politikus PKS Mardani Ali Sera

Mardani Ali Sera merespons Presiden Jokowi yang menyebut presiden hingga menteri boleh memihak dan ikut kampanye. Mardani menilai pernyataan tersebut sebagai bentuk kepanikan lantaran ingin satu putaran. “Ada yang panik mau satu putaran, sehingga ada yang mau turun kampanye bahkan berkoar-koar,” kata Mardani kepada wartawan, Rabu, 24 Januari 2024.

Mardani menuturkan, dalam undang-undang memang tidak ada larangan presiden hingga menteri berkampanye. Namun, Mardani mengingatkan presiden dan menteri wajib cuti jika kampanye. “Presiden memang boleh kampanye, menteri juga boleh tapi harus cuti dan transparan,” ujarnya. Juru Bicara Timnas AMIN ini menduga ungkapan Jokowi itu menandakan ingin pemilu 1 putaran.

7. Wakil Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid

Senada dengan Mardani, Jazilul Fawaid alias Gus Jazil juga menyebut ada tanda kepanikan dari seorang Presiden Jokowi ihwal pernyataannya presiden boleh kampanye. Jokowi diduga mendukung putranya, Gibran Rakabuming Raka, dalam Pilpres 2024. Namun ia meyakini keberpihakan Jokowi tak akan membuat gentar pasangan capres-cawapres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (Amin).

“Secara normatif, semua sudah tahu aturan itu, tapi pernyataan itu menunjukkan tanda kepanikan. Bagi pasangan Amin, kami berpihak kepada rakyat, beraliansi dengan rakyat,” kata Gus Jazil, Rabu, 24 Januari 2024.

8. Timnas AMIN

Co captain tim nasional Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar atau Timnas AMIN, Sudirman Said, merespons pernyataan Presiden Jokowi soal presiden boleh kampanye dan memihak. “Pertama kita semua terkejut. Itu seperti berbalik dari apa yang selama ini (Jokowi) ungkapkan terus-menerus,” kata Sudirman kepada wartawan di Rumah Perubahan di Jalan Brawijaya Nomor 46, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu, 24 Januari 2024.

Sudirman menjelaskan mengapa polisi, Aparatur Sipil Negara atau ASN, pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), bahkan presiden diminta netral. Alasannya, kata dia, karena mereka mempunyai kewenangan publik. “Nah, dikhawatirkan kalau kewenangan publik itu digunakan untuk berpihak pada partai atau kandidat tertentu,” ujar mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral itu.

9. Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo-Gibra

Wakil Ketua TKN Prabowo-Gibran, Ali Masykur Musa mengamini Presiden Jokowi yang menyatakan presiden dan menteri boleh memihak dan kampanye dalam pemilu. Menurut dia presiden dan menteri boleh berkampanye selama mengikuti aturan, antara lain cuti. Ali mengatakan, dukung-mendukung merupakan hak politik warga negara. Dia menilai para menteri juga memiliki hak tersebut.

“Termasuk para menteri punya hak mendukung pasangan capres tertentu,” ujar mantan anggota Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK itu melalui sambungan telepon, Rabu, 24 Januari 2024.

10. Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud MD

Juru bicara TPN Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Chico Hakim, mengaku tak mempersoalkan pernyataan Jokowi mengenai presiden maupun menteri memiliki hak demokrasi dan politik yang membolehkan mereka untuk ikut kampanye pemilu.

“Terkait pernyataan presiden mengenai bolehnya seorang presiden berkampanye dan memihak terhadap salah satu pasangan calon, saya rasa memang secara undang-undang itu diperbolehkan,” kata Chico dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, 24 Januari 2024 dikutip dari antaranews.com.

Meskipun demikian, Chico tak memungkiri akan ada anggapan dari masyarakat mengenai nepotisme yang semakin kental bila presiden ikut mengampanyekan salah satu pasangan capres. “Tentunya ada semacam etika dan anggapan masyarakat tentang nepotisme dan lain-lain yang tentunya akan semakin kental apabila presiden mengkampanyekan salah satu paslon yang kebetulan di situ ada putra kandungnya,” jelasnya.

HENDRIK KHOIRUL MUHID | DANIEL A. FAJRI | ADI WARSONO I HAN REVANDA PUTRA I IKHSAN RELIUBUN I SEPTIA RYANTHIE I DEVY ERNIS

Pilihan Editor: Jokowi Banjir Kritik dari Pakar Hukum Tata Negara Soal Presiden Boleh Memihak, Respons Bivitri Susanti, Ubeidilah Badrun dkk