TEMPO.CO, Jakarta - Enam partai di Kota Depok menjajaki koalisi di pemilihan kepala daerah atau Pilkada Depok. Mereka membentuk kongsi yang disebut Koalisi Sama Sama. Deklarasi pembentukan koalisi dilakukan di The Margo Hotel, Margonda, Depok, pada Rabu, 8 Mei 2024.
Enam partai yang membentuk Koalisi Sama Sama itu yakni, Gerindra, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Demokrat dan Partai Amanat Nasional (PAN).
Ketua Dewan Pembina DPC Partai Gerindra Kota Depok Nuroji mengatakan koalisi ini terbentuk karena memiliki kesamaan visi bahwa Depok perlu perubahan pemimpin. "Selama ini Depok dianggap banyak orang stagnan, tidak banyak berubah, malah tambah masalah, seperti persampahan, banjir dan kemacetan di mana-mana dan keamanan eskalasinya juga meningkat," kata Nuroji.
Menurut dia, masyarakat berharap partai politik bisa memilih pemimpin yang memiliki solusi untuk membenahi masalah tersebut. Enam partai yang bergabung dalam Koalisi Sama Sama itu, kata Nuroji, bakal menjaring pemimpin yang bisa melakukan perubahan sesuai yang diharapkan warga Depok.
"Kalau kita bilang tidak ada perubahan nanti mereka (Partai Keadilan Sejahtera) menyangkal, kan ada alun-alun dan lainnya. Tapi masalahnya bertambah," ujar Nuroji.
Nuroji mencontohkan kemacetan menjadi masalah yang tidak bisa diselesaikan oleh Wali Kota Depok Mohammad Idris selama dua periode kepemimpinannya. Idris merupakan wali kota yang diusung PKS bersama Demokrat dan PPP pada periode kedua. Sebelum Idris, PKS juga telah mengantarkan kadernya Nur Mahmudi Ismail untuk memimpin Kota Depok selama dua periode.
Dengan meminta anggaran bantuan dari pemerintah pusat, menurut dia, semestinya Wali Kota Depok bisa menyelesaikannya. "Ada juga yang kewenangan provinsi seperti situ atau pengairan, intinya pemimpin kita kurang kreatif dan komunikasi ke provinsi atau pusat," ucap Nuroji.
Ketua DPC PPP Kota Depok Mazhab H.M. mengatakan partai pada pilkada tahun ini memilih bergabung ke Koalisi Sama Sama karena aspirasi warga yang ingin mempunyai pola kepemimpinan yang baru.
"Kedua Depok terutama Jalan Raya Sawangan dan Raya Muchtar harus bebas dari macet," ujarnya. "Calon pemimpin baru yang kami usung akan mampu membebaskan masalah itu sehingga macet yang sudah berpuluh-puluh tahun bisa terurai."
Mazhab juga mendapat aspirasi sebagian besar warga Depokyang ingin menata kota itu jauh lebih baik dari saat ini. "Kami harus mewujudkan keinginan warga Depok," ujarnya.
Senada, Ketua DPC Partai Demokrat Kota Depok, Edi Sitorus menuturkan Depok perlu mengusung konsep perubahan yang membuat nyaman dan aman bagi warga.
"Seperti mengurai permasalahan sampah, transportasi dan kesejahteraan. Ini perlu ada satu pimpinan yang punya suatu konsep, kalau tidak ini menjadi persoalan," kata Edi.
Ketua Komisi C DPRD Kota Depok ini mengaku pertumbuhan pembangunan cukup besar di Depok, seperti pembangunan jalan tol dan investasi di sektor properti. "Kalau ini tidak ditata dengan baik akan menjadi persoalan," papar Edi.
Sekedar informasi, pada Pemilu 2024, Gerindra meraih 8 kursi, PDIP 6 kursi, PKB 5 kursi, PPP 2 kursi, Demokrat 5 kursi dan PAN 2 kursi, enam partai tersebut memiliki kekuatan 28 kursi legislatif.
Sebelumnya, Ketua DPD PKS kota Depok Imam Budi Hartono bersyukur dengan berlabuhnya NasDem dan Golkar untuk membantu mengusungnya bertarung di hajat lima tahunan itu. "Alhamdulillah saya bersyukur Nasdem mau gabung di koalisi kami Imam-Ririn, berarti sudah ada 21 kursi," kata Imam saat dikonfirmasi, Senin 6 Mei 2024.
Imam menegaskan koalisinya terbuka dengan partai mana pun yang ingin membangun Kota Depok semakin baik dan sejahtera bersama PKS, Golkar dan NasDem. "Inshaallah ada beberapa partai lagi akan gabung perlahan tapi pasti," kata Imam.
Imam yang juga Wakil Wali Kota Depok ini pun bersyukur, baik dari PKS maupun Goklar sudah memiliki surat keputusan (SK) dari DPP masing-masing untuk sosok yang dicalonkan di Pilkada 2024 Depok. "Bahkan, DPD Golkar sudah melayangkan surat ke DPD PKS siap jadi calon wakil wali kota," kata Imam.
Mantan Wakil Ketua Karang Taruna Jawa Barat periode 2010-2020 ini menerangkan partainya sudah mengeluakan surat balasan ke DPD Golkar menyetujui pasangan Imam-Ririn jadi calon wali dan wakil wali kota.
"Secara lisan DPP PKS dan DPP Golkar siap, tinggal menunggu surat SK resminya dari DPP kami."
Pilihan editor: Dua Pernyataan Jokowi soal Pilkada: Tak Ajukan Percepatan serta Peluang Kaesang di Bekasi
