Ganjar Pranowo Singgung Pabrik Semen hingga Wadas, Respon Pernyataan Kapolri

Reporter

Ikhsan Reliubun

Editor

Febriyan

Sabtu, 13 Januari 2024 12:26 WIB

Calon Presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo menyampaikan pidato dalam perayaan HUT ke-51 PDI Perjuangan di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta, Rabu, 10 Januari 2024. PDI Perjuangan menggelar perayaan HUT ke-51 dengan mengusung tema 'Satyam Eva Jayate' alias kebenaran pasti menang yang dilaksanakan secara sederhana. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta - Calon presiden Ganjar Pranowo menganggapi pernyataan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang mengatakan presiden terpilih sebaiknya mampu melanjutkan program Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Ganjar menyinggung perannya dalam mengamankan sejumlah proyek strategis nasional (PSN) saat menjadi Gubernur Jawa Tengah.

“Oh, ya jelas dong. Saya kan dua kali pilpres terakhir kemarin, selalu tim sukses. Kami diminta untuk memberikan masukan, kami mengamankan seluruh pekerjaan,” kata Ganjar, dalam keterangan tertulis, Sabtu, 13 Januari 2024. Pernyataan Ganjar itu disampaikan saat berkunjung ke Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, kemarin.

Sebelumnya, Kapolri menyoroti soal pemimpin yang bisa melanjutkan estafet kepemimpinan dalam pidatonya. Dia menyatakan yang dicari dari Pilpres 2024 adalah pemimpin yang bisa melanjutkan program-program Presiden Jokowi.

"Yang kita cari adalah pemimpin yang bisa melanjutkan estafet kepemimpinan. Bukan karena perbedaan, tapi yang kita pelihara perbedaan terus dan itu kita bawa dalam konflik," kata Listyo, dalam acara Perayaan Natal Mabes Polri 2023, seperti dilihat dalam YouTube Divisi Humas Polri, Kamis, 11 Januari 2024.

Singgung soal PSN Semen Rembang, Wadas, hingga PLTU Cilacap

Ganjar menyatakan sering mengambil risiko demi menjaga sejumlah PSN yang dicanangkan Jokowi saat memimpin Jawa Tengah. Dia pun mengaku menyadari bahwa risiko merupakan bagian dari tanggung jawab kepemimpinannya.

Advertising
Advertising

“Mau saya sebut di Jateng? Pertama, saya didemo soal pabrik semen di Rembang, kami amankan karena itu milik BUMN. Biarkan kami ambil seluruh tanggung jawabnya dengan catatan mungkin Ganjar menjadi negatif,” tutur politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu.

Ganjar Pranowoyang berpasangan dengan Mahfud Md juga menyinggung pro-kontra pembangunan Bendungan Bener di Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Proyek pembangunan bendungan itu menimbulkan konflik di Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo.

Ganjar menyatakan konflik Wadas itu memberi stempel hitam pada dirinya dan betapa sulitnya menyampaikan program ini kepada warga. Meski bendungan tertinggi itu disebutkan akan menjadi pencegah banjir dan suplai air bagi masyarakat.

“Tapi saya harus jelaskan, itulah pemimpin mengambil risiko. Wadas, saya amankan itu karena belasan tahun tidak pernah jadi dan kemudian pemerintah harus menyelesaikan. Saya ambil tanggung jawabnya, tertuduhnya saya, tidak apa-apa. Tapi tugas saya adalah menyelesaikan ketika persoalan itu muncul,” tutur Ganjar.

Selain itu, Ganjar Pranowo juga mengungkapkan sejumlah PSN pemerintahan Presiden Jokowi lainnya di Jawa Tengah selama dia memimpin pada periode 2013-2023. Mulai dari jalan bebas hambatan (tol) Trans Jawa hingga Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Rembang dan PLTU Cilacap.

“Ini gede-gede ya, tugas saya memang harus membereskan yang tidak baik atau kurang baik, tugas kami memperbaiki," ujar Ganjar. "Jadi sebenarnya sustainability (keberlanjutan) itu jelas, kami tidak pernah ragu soal itu. Karena kan pasangan pilpres dua periode terakhir terus-menerus kami dukung,” kata dia.

Berita terkait

Kondisi Rumah Murah Program Jokowi di Villa Kencana Cikarang: Banyak yang Terbengkalai

6 jam lalu

Kondisi Rumah Murah Program Jokowi di Villa Kencana Cikarang: Banyak yang Terbengkalai

Kondisi rumah murah program Jokowi di Villa Kencana Cikarang mayoritas terbengkalai dan tak berpenghuni

Baca Selengkapnya

Beda Sikap Soal Wacana Penambahan Jumlah Kementerian di Kabinet Prabowo

6 jam lalu

Beda Sikap Soal Wacana Penambahan Jumlah Kementerian di Kabinet Prabowo

Wacana penambahan jumlah kementerian di kabinet Prabowo perlu kajian ilmiah.

Baca Selengkapnya

Kementerian ESDM Masih Bahas Soal Perpanjangan Izin Ekspor Konsentrat Tembaga Freeport

6 jam lalu

Kementerian ESDM Masih Bahas Soal Perpanjangan Izin Ekspor Konsentrat Tembaga Freeport

Kementerian ESDM terus berkomunikasi dengan kementerian Keuangan untuk mengkaji arif bea keluar untuk ekspor konsentrat tembaga PT Freeport Indonesia

Baca Selengkapnya

Kata Pakar Soal Posisi Koalisi dan Oposisi dalam Pemerintahan Prabowo

9 jam lalu

Kata Pakar Soal Posisi Koalisi dan Oposisi dalam Pemerintahan Prabowo

Prabowo diharapkan tidak terjebak dalam politik merangkul yang berlebihan.

Baca Selengkapnya

Istana Sebut Pansel Calon Pimpinan KPK Diumumkan Bulan Ini

10 jam lalu

Istana Sebut Pansel Calon Pimpinan KPK Diumumkan Bulan Ini

Pansel KPK bertugas menyeleksi para calon pimpinan KPK sebelum diserahkan kepada DPR untuk melakukan tes uji kepatutan dan kelayakan.

Baca Selengkapnya

Jokowi Kumpulkan Prabowo hingga Panglima TNI Bahas Operasi Khusus Papua

10 jam lalu

Jokowi Kumpulkan Prabowo hingga Panglima TNI Bahas Operasi Khusus Papua

Jokowi mengumpulkan menteri dan kepala lembaga negara di Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu siang. Bahan soal anggaran operasi khusus Papua.

Baca Selengkapnya

Pemerintah Anggarkan Rp 355 Miliar untuk Bangun Taman Peringatan di Ibu Kota Nusantara

10 jam lalu

Pemerintah Anggarkan Rp 355 Miliar untuk Bangun Taman Peringatan di Ibu Kota Nusantara

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono menyebut taman peringatan di Ibu Kota Nusantara bisa jadi lokasi kunjungan tamu negara

Baca Selengkapnya

Busyro Muqoddas Tak Lagi Percaya Pansel KPK Bentukan Jokowi, Desak Ada Proses Demokratis

11 jam lalu

Busyro Muqoddas Tak Lagi Percaya Pansel KPK Bentukan Jokowi, Desak Ada Proses Demokratis

Busyro Muqoddas tak ingin KPK kian terpuruk setelah pimpinan yang dipilih lewat pansel hasil penunjukkan Jokowi bermasalah

Baca Selengkapnya

Mahfud Md: Pilpres 2024 Secara Hukum Sudah Selesai, tapi Secara Politik Belum

11 jam lalu

Mahfud Md: Pilpres 2024 Secara Hukum Sudah Selesai, tapi Secara Politik Belum

Mahfud Md mengatakan Pilpres 2024 secara hukum konstitusi sudah selesai, tapi secara politik belum karena masih banyak yang bisa dilakukan.

Baca Selengkapnya

Ratusan Warga Hadiri Halalbihalal Rempang, Terus Suarakan Tolak Relokasi

11 jam lalu

Ratusan Warga Hadiri Halalbihalal Rempang, Terus Suarakan Tolak Relokasi

Selain ajang silaturahmi, momen ini menunjukkan sikap warga Rempang yang masih menolak relokasi sampai saat ini.

Baca Selengkapnya