Ketua Fraksi PAN Ungkap Video Zulhas yang Bilang Orang-orang Tak Lagi Ucap Amin saat Salat Disalahartikan

Reporter

Tika Ayu

Rabu, 20 Desember 2023 16:47 WIB

Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan alias Zulhas bersalaman dengan wraga usai blusukan di Pasar TOS 3000 Jodoh, Batam, Minggu (17/12/2023). TEMPO/Yogi Eka Sahputra

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Saleh Partaonan Daulay menyatakan video Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan alias Zulhas yang viral disalahartikan oleh banyak orang. "Dapat dipahami bahwa Zulkifli Hasan ingin mengajak semua pihak untuk menjaga agar pilpres tetap teduh, tertib, aman, dan damai. Tidak ada sedikit pun maksud untuk melecehkan agama," kata Saleh dalam keterangan tertulis, Rabu, 20 Desember 2023.

Sebelumnya, dalam video viral tampak Zulhas mengikuti acara Rakernas APPSI (Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia) di Semarang, Selasa 19 Desember 2023. Di sana, ia mengungkapkan dinamika saat ini kalau ada teman-temannya salat tak banyak mengucapkan amin usai bacaan Al-Fatihah.

Lalu dalam posisi tahiyat akhir salat, kata Zulhas, orang-orang itu menaikkan dua jari, bukan satu jari. Hal ini dimaknai Zulhas karena terlalu cintanya orang-orang tersebut kepada capres nomor dua Prabowo Subianto.

"Bang Zulhas itu kan memberi contoh agar mudah dipahami masyarakat. Nah, yang gampang diingat mungkin ya pada akhir bacaan surat Al-Fatihah. Termasuk gerakan jari pada saat tahiyat. Dalam konteks ini, bang Zulhas mengingatkan bahwa tarikan politik begitu luar biasa. Dia khawatir, umat terpecah".

Ia pin menyangakan adanya politisasi lantaran memotong video tersebut. Sehingga, kata Saleh, muncul kesan Menteri Perdagangan itu menista agama.

Advertising
Advertising

"Padahal, di banyak tempat bang Zulhas selalu mengingatkan agar umat beragama selalu rukun dalam segala situasi," kata dia.

Saleh menuturkan pesan yang ingin disampaikan Zulhas dalam sambutannya tersebut yakni kepentingan umat dan masyarakat harus terus diperjuangkan. Pasalnya, kontestasi politik hanyalah sesaat.

Saleh mengingatkan bahwa konteks yang serupa juga pernah mencuat di dalam video alim ulama seperti Ustad Abdul Somad dan Ustad Adi Hidayat. Namun bedanya, kata dia, video Zulhas dimaknai sebagai preseeden negatifnya, ketimbang positif.

"Video yang sama juga muncul dari ustad Abdul Somad dan Adi Hidayat. Pernyataannya kurang lebih sama, tetapi tidak ada yang menyebut bahwa itu penistaan. Malah itu disebar luas tanpa preseden negatif," kata dia.

Saleh menurutkan Zulhas kagum dengan kedua sosok tokoh agama itu. Dia menganggap mereka adalah guru-guru terbaik. Lalu, bahan ceramah mereka dikutip. "Itulah yang disampaikannya dalam video tersebut," ujarnya.

Saleh pun mengimbau berbagai pihak tetap berbaik sangka. Zulhas, kata Saleh, tidak punya rekam jejak yang buruk terhadap islam. Malah sebaliknya, Saleh mengklaim ada banyak agenda umat yang Zulhas terlibat aktif hingga saat ini.

"Perlu juga diingatkan agar orang-orang yang mencoba mempolitisasi masalah ini untuk segera menghentikannya. Tidak baik dalam konteks membangun kebersamaan dan persatuan. Bukankah semua pihak ingin Indonesia menjadi negara besar, maju, dan sejahtera," katanya.

Pilihan Editor: Zulhas Ditanya soal Jokowi Sudah Punya KTA PAN: Keluarga Kok Pakai KTA

Berita terkait

Gerindra Sebut Wacana Presidential Club Prabowo Dibahas Dalam Waktu Dekat

1 jam lalu

Gerindra Sebut Wacana Presidential Club Prabowo Dibahas Dalam Waktu Dekat

Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengungkap pembahasan Presidential Club usulan Prabowo akan dilakukan dalam waktu dekat.

Baca Selengkapnya

Peneliti BRIN Sebut Pernyataan Oposisi Ganjar Berpotensi Jadi Arah PDIP, Ini Alasannya

1 jam lalu

Peneliti BRIN Sebut Pernyataan Oposisi Ganjar Berpotensi Jadi Arah PDIP, Ini Alasannya

Deklarasi Ganjar menjadi oposisi di pemerintahan Prabowo bisa jadi merupakan penegasan arah politik PDIP.

Baca Selengkapnya

Gerindra Jawab Kritik Ganjar Soal Politik Akomodasi dalam Wacana Penambahan Kementerian

2 jam lalu

Gerindra Jawab Kritik Ganjar Soal Politik Akomodasi dalam Wacana Penambahan Kementerian

Gerindra menanggapi kritik Ganjar Pranowo soal adanya politik akomodasi jika kabinet Prabowo-Gibran menambah jumlah kementerian.

Baca Selengkapnya

Alasan Partai Gelora Tolak PKS, Fahri Hamzah: Sebab ini Bukan Arisan

2 jam lalu

Alasan Partai Gelora Tolak PKS, Fahri Hamzah: Sebab ini Bukan Arisan

Sebelumnya Partai Gelora kencang menyuarakan penolakan PKS merapat ke Prabowo.

Baca Selengkapnya

Pakar Sebut Jokowi Bisa Cawe-cawe di Pilkada jika Berkongsi dengan Prabowo

2 jam lalu

Pakar Sebut Jokowi Bisa Cawe-cawe di Pilkada jika Berkongsi dengan Prabowo

Analisis pengamat apakah Jokowi masih akan cawe-cawe di pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Gerindra Sebut Prabowo Telah Kantongi Nama Cagub Jakarta dari Internal

4 jam lalu

Gerindra Sebut Prabowo Telah Kantongi Nama Cagub Jakarta dari Internal

Prabowo Subianto telah mengantongi nama kader dari Partai Gerindra untuk maju dalam gelaran Pilgub DKI Jakarta November mendatang.

Baca Selengkapnya

Gerindra Tepis Isu Penambahan Kementerian di Kabinet Prabowo-Gibran

5 jam lalu

Gerindra Tepis Isu Penambahan Kementerian di Kabinet Prabowo-Gibran

Gerindra menanggapi isu penambahan jumlah kementerian di kabinet Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

Kisah Sendi Fardiansyah Sespri Iriana Galang Dukungan untuk Maju Pilwalkot Bogor

6 jam lalu

Kisah Sendi Fardiansyah Sespri Iriana Galang Dukungan untuk Maju Pilwalkot Bogor

Sespri Iriana Sendi Fardiansyah melakukan sejumlah upaya dalam mempersiapkan diri maju dalam pemilihan wali kota Bogor. Begini kisahnya

Baca Selengkapnya

Soal Penolakan Gelora, PKS Sebut Diterima atau Tidak Urusan Prabowo

7 jam lalu

Soal Penolakan Gelora, PKS Sebut Diterima atau Tidak Urusan Prabowo

Saat ini, PKS dan pihak Prabowo masih terus berkomunikasi dua arah untuk membahas proses yang masih berjalan.

Baca Selengkapnya

Prabowo Berencana Tambah Kementerian, Apa Kata Mahfud Md?

8 jam lalu

Prabowo Berencana Tambah Kementerian, Apa Kata Mahfud Md?

Mahfud Md menilai, semakin banyak jumlah kementerian, bisa jadi karena tuntutan akibat bagi-bagi kekuasaan yang terlalu besar setelah pemilu.

Baca Selengkapnya