TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Agama dan Komisi VIII DPR secara resmi menyepakati Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH), dikenal juga biaya haji 2024 sebesar Rp 93.410.286.

Keputusan tersebut dirumuskan dalam Rapat Kerja Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dengan Komisi VIII DPR RI ketika menyepakati asumsi dasar BPIH Tahun 2024 di Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta pada Senin, 27 November 2023.

"Terkait rapat kerja hari ini, Pemerintah dan DPR telah menyepakati besaran BPIH yang terdiri dari Bipih yang dibayar langsung oleh jemaah haji, dan besaran penggunaan nilai manfaat," kata Yaqut dikutip dari situs web Kemenag.go.id.

Sebelumnya Kemenag mengusulkan biaya haji 2024 di angka Rp105 juta per jemaah, namun angka itu turun menjadi Rp 93,4 juta.

Adapun nilai Rp93,4 juta itu dibayarkan langsung oleh jemaah haji. Dengan rata-rata per jemaah sebesar Rp 56.046.172 atau 60 persen, yang meiliputi biaya penerbangan, akomodasi di Mekah dan Madinah, serta biaya hidup dan visa.

Untuk sisanya, akan diambil dari nilai manfaat keunagan rata-rata haji per jemaah sebesar Rp37.364.114 atau 40 persen, yang meliputi komponen biaya penyelenggraan ibadah haji dalam negeri.

Berikut Komponen BPIH 2024

Biaya penerbangan: Rp 33,427 juta
Biaya hidup: Rp 3,2 juta
Premi asuransi: Rp 175.000
Visa: Rp 300.000
Akomodasi di Mekah dan Madinah: Rp 23,8 juta
Konsumsi di Arab Saudi: Rp 6,9 juta
Transportasi di Arab Saudi: Rp 4,7 juta
Biaya Masyair: Rp 17,7 juta
Perlindungan di Arab Saudi: Rp 139.000
Pembinaan jemaah Haji di Arab Saudi: Rp 24.000
Pelayanan umum di Arab Saudi: Rp 100.200
Pengelolaan BPIH di Arab Saudi: Rp 7.184
Akomodasi embarkasi: Rp 125.000
Konsumsi di embarkasi: Rp 219.000
Perlindungan dalam negeri: Rp 55.400
Pelayanan embarkasi dan debarkasi: Rp 134.000
Pelayanan keimigrasian dalam negeri: Rp 13.000
Dokumen perjalanan dalam negeri: Rp 210.000
Pembinaan jemaah haji di dalam negeri: Rp 940.000
Pelayanan umum dalam negeri: Rp 774.000
Pengelolaan BPIH: Rp 311.000

DPR.GO.ID | KEMENAG
Pilihan editor: