TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah aktivis dan korban pelanggaran hak asasi manusia yang tergabung dalam Aliansi Nasional Timor-Leste untuk Pengadilan Internasional (ANTI) menyatakan dengan tegas penolakannya terhadap Menteri Pertahanan Indonesia Prabowo Subianto sebagai calon presiden dalam Pemilihan Umum atau Pemilu 2024. Hal ini dikarenakan peran capres tersebut dalam aneksasi Timor Timur oleh Indonesia mulai 1975.

Pada Jumat, 10 November 2023, para aktivis dan korban kekerasan selama aneksasi Indonesia di Timor Timur berkumpul di kantor Yayasan Hak, Dili, menyatakan sikap mereka melawan impunitas dan menolak dengan tegas kemungkinan Prabowo kembali berkuasa.

Diusung oleh Koalisi Indonesia Maju (KIM), Prabowo telah mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Rabu, 25 Oktober 2023 sebagai capres periode 2024 – 2029. Mantan perwira tinggi militer tersebut menggandeng Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden.

Juru bicara ANTI, Nelson Roldao Xavier dari asosiasi korban 1974-1999 menyampaikan sikap ANTI terkait pencalonan Prabowo sebagai salah satu capres 2024. Kepada konferensi pers, ia mengatakan ANTI menghargai dan menghormati perkembangan politik dan demokrasi yang sedang berjalan di Indonesia yang menunjukkan iklim yang sangat positif.

Meski demikian, aliansi tersebut mengatakan “luka dari kekerasan masa lampau tergores ketika melihat pelaku sekaligus terdakwa utama pelanggaran HAM berat di masa rezim Soeharto kembali ke puncak kekuasaan” dan mengambil posisi kunci dalam pemerintahan.

“Apabila kami mengenang kembali peristiwa berdarah masa lalu, kami mengingat kembali peran mantan Jenderal Prabowo Subianto sebagai elemen kunci yang merancang peristiwa tragis, kejam, biadab, dan tidak berprikemanusiaan serta pelanggaran HAM berat terorganisir dan sistematik selama pendudukan di Indonesia di Timor-Leste,” ujar Nelson, Jumat, 10 November 2023.

Prabowo terlibat dalam Operasi Seroja, yaitu operasi militer Indonesia di Timor Timur (kini Timor Leste) yang dimulai pada 7 Desember 1975 hingga 17 Juli 1986. Ia pernah menjadi pemimpin operasi yang diperintahkan Presiden Soeharto itu.

Seroja disebut sebagai operasi militer terbesar yang pernah dilakukan Indonesia. Pemerintah Indonesia menurunkan lebih dari 30 ribu tentara ke bumi bekas jajahan Portugis itu. Sampai Februari 1976, ada lebih dari 60 ribu orang Timor yang tewas.

Selama dua dekade terakhir, kata Nelson, para korban pelanggaran HAM dan keluarga mereka di Timor-Leste terus mendesak dan secara konsisten menantikan keadilan. Upayanya termasuk mendesak Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk mewujudkan keadilan bagi para korban.

ANTI menyampaikan keterlibatan Prabowo dalam serangkaian kejahatan dan pelanggaran HAM di Timor Leste, seperti Pembantaian Kraras yang terjadi pada 1983 di Viqueque yang menelan 200 korban jiwa.

Aliansi itu juga mengutip Chega!, sebuah laporan dari Komisi Penerimaan, Kebenaran, dan Rekonsiliasi (CAVR) bahwa setidaknya 530 orang dibunuh oleh militer Indonesia selama operasi melawan insurgensi yang dijalankan pada 1984, di semua wilayah Timor Timur saat itu. Sementara, ratusan orang lainnya diperkirakan meninggal karena kelaparan di kamp-kamp konsentrasi di bukit Bibileo dan di berbagai daerah lainnya.

Laporan tersebut menyatakan kegiatan kampanye dan aksi pasukan Komando Pasukan Sandhi Yudha (Kopassandha) atau Komando Pasukan Khusus (Kopassus) dipimpin langsung oleh Prabowo, yang bertanggungjawab atas peristiwa-peristiwa terkait dengan tingkat pelanggaran dan kejahatan terbesar yang pernah terjadi dalam sebuah survei antara 1983 dan 1984.

Prabowo pun dijerat dugaan sebagai pelaku Pembantaian Santa Krus pada 1991, yang menurut laporan Amnesty International menewaskan sekurang-kurangnya 300 orang yang saat itu sedang melalukan demonstrasi secara damai di pemakaman umun Santa Krus, Dili. Dugaan didasarkan pada fakta bahwa sebelum peristiwa pembantaian tersebut, Prabowo melakukan kunjungan kerja ke Markas Batalion Kostrad 303 di Liquintai, Taibesi, Dili.

Menhan tersebut juga santer dikaitkan dalam kasus penculikan aktivis pada 1997 – 1998 ketika dia masih aktif berdinas di militer. Mengingat catatan pelanggaran HAM masa lalu Prabowo, ANTI pun menyampaikan sikap dan enam tuntutan. Pertama, mereka mengimbau dan mendesak masyarakat sipil Indonesia untuk tidak memberikan suara ke Prabowo sebagai pelaku tindak kejahatan kemanusiaan di Timor Leste.

Kedua, mereka menuntut pertanggungjawaban politik dan keadilan atas para pelaku utama dan pelaku intelektual yang terlibat dalam pelanggaran HAM di Timor Leste, dan menuntut mereka untuk tidak kembali berkuasa. Ketiga, mereka mendesak masyarakat internasional untuk menekan para petinggi dan pembela HAM di Indonesia agar mencegah para pelaku pelanggar HAM untuk kembali berkuasa, demi menghindari potensi pelanggaran HAM di masa depan.

Keempat, aliansi tersebut mendesak Dewan Keamanan PBB untuk konsisten memberantas impunitas, berdasarkan pada fakta tuduhan atas keterlibatan Prabowo dalam berbagai pelanggaran HAM di Timor Leste dan di Indonesia. Kepada pemerintah Indonesia dan Timor Leste, ANTI mendesak agar memperkuat dan mempromosikan prinsip demokrasi melalui upaya melawan impunitas dan menjalin hubungan kerja sama atas dasar penghargaan terhadap nilai-nilai HAM dan negara hukum. Terakhir, ANTI menghimbau kepada masyarakat internasional untuk mendorong setiap negara turut andil dalam menangkap Prabowo atas kejahatan kemanusiaan yang didakwakan kepadanya.

HATUTAN

Pilihan Editor: Demokrat Jelaskan Alasan Tak Pasang Foto Gibran di Baliho Kampanye