Ditanya Soal Petugas Partai atau Petugas Rakyat, Ganjar Pranowo: Saya Kader, tapi Presiden Bukan

Reporter

Ricky Juliansyah

Editor

Juli Hantoro

Senin, 18 September 2023 15:00 WIB

Calon presiden Ganjar Pranowo saat hadir di kampus Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, Depok, Senin 18 September 2023. Kehadiran Ganjar Pranowo dalam rangka mengisi acara Kuliah Kebangsaan dengan tema "Hendak ke Mana Indonesia Kita?". TEMPO/ Gunawan Wicaksono

TEMPO.CO, Jakarta - Bakal calon presiden PDIP Ganjar Pranowo mendapat pertanyaan saat mengisi Kuliah Kebangsaan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia atau FISIP UI di Kampus UI Depok pada Senin, 18 September 2023. Pertanyaan itu datang dari seorang mahasiswa jurusan Ilmu Politik bernama Naufal.

Ia bertanya, apakah Ganjar akan menjadi petugas rakyat atau petugas partai saat menjadi presiden. Pertanyaan tersebut disambut tepuk tangan meriah seluruh peserta dalam ruangan. Mendengar pertanyaan tersebut, mantan Gubernur Jawa Tengah itu pun memberikan acungan jempol.

Ganjar pun menegaskan agar tidak perlu takut terkait petugas partai atau tidak, ia menanyakan mahasiswa tersebut apakah sempat mengikutinya selama 10 tahun dirinya menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah.

"Kalau Anda googling di media, sebelum saya dicalonkan, yang 'mukulin' saya siapa," kata Ganjar.

Ganjar mengungkapkan di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), kandidat bakal calon presiden (Bacapres) bukan hanya dia, tetapi ada nama lain, seperti Puan Maharani.

Advertising
Advertising

"Ada nama lain. Mba Puan UI loh, alumni kita sama-sama. Saya digebukin oleh teman sendiri dan itu buat saya biasa saja karena kan belum putus," ujar dia.

Ia menilai dinamika seperti itu harus dinikmati dan dirasakan sebagai hal biasa, terkait perbedaan kader partai dan pekerja rakyat, Ganjar mengakui dirinya merupakan kader partai.

"Tapi presiden bukan kader partai, gubernur bukan kader partai, itulah melayani. Jadi kita bisa membedakan ketika sudah berada jabatan, maka kalau Anda research tentang saya, apa yang saya lakukan, adakah kemudian saya berpihak hanya pada partai saya, mungkin nyaris Anda tidak akan menemukan," ujar Ganjar.

Ketika mahasiswa tersebut kembali menanyakan ketika menjadi presiden apakah bisa disetir rakyat atau partai, Ganjar meminta melihat rekam jejaknya selama 10 memimpin Jawa Tengah.

"10 tahun bukan waktu pendek, dan 10 tahun itu artinya saya terpilih dua kali," ucap Ganjar.

Sebelumnya, istilah petugas partai ini muncul saat Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri secara resmi mengumumkan Ganjar Pranowo sebagai bakal capres untuk Pilpres 2024.

"Pada jam 13.45, dengan mengucapkan bismillahirohmanirohim menetapkan saudara Ganjar Pranowo, sekarang adalah Gubernur Jawa Tengah sebagai kader dan petugas partai untuk ditingkatkan penugasannya sebagai calon presiden Republik Indonesia dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan," kata Megawati dalam pengumumannya di Istana Batutulis, Bogor, Jumat, 21 April 2023.

Pilihan Editor: Jokowi Sebut Miliki Data Intelijen Arah Parpol, Apa Perbedaan Tugas BIN dan BAIS TNI?

RICKY JULIANSYAH

Berita terkait

Ahok Masuk Bursa untuk Pilgub Jakarta dan Sumut dari PDIP, Bagaimana Peluangnya?

3 jam lalu

Ahok Masuk Bursa untuk Pilgub Jakarta dan Sumut dari PDIP, Bagaimana Peluangnya?

PDIP menyatakan bisa saja terjadi kejutan dalam bursa bakal calon Pilgub Jakarta.

Baca Selengkapnya

PDIP Siapkan 8 Nama di Pilkada Jakarta Ada Risma hingga Ahok: Berpeluang Muncul Kejutan

5 jam lalu

PDIP Siapkan 8 Nama di Pilkada Jakarta Ada Risma hingga Ahok: Berpeluang Muncul Kejutan

PDIP menyebutkan ada 8 nama seperti Tri Rismaharini hingga Basuki Tjhaja Purnama atau Ahok masuk ke dalam Pilkada Jakarta 2024.

Baca Selengkapnya

Ahok Masuk Radar PDIP untuk Pilkada Sumut 2024, Lawan Bobby Nasution?

6 jam lalu

Ahok Masuk Radar PDIP untuk Pilkada Sumut 2024, Lawan Bobby Nasution?

PDIP mengatakan Ahok masuk radar untuk Pilkada Sumut 2024.

Baca Selengkapnya

Djarot PDIP Sebut RUU MK Sisi Gelap Kekuasaan

14 jam lalu

Djarot PDIP Sebut RUU MK Sisi Gelap Kekuasaan

Politikus PDIP Djarot Saiful Hidayat mengungkapkan kekhawatirannya soal RUU MK yang telah disahkan di tingkat 1 dan selangkah lagi disahkan jadi UU.

Baca Selengkapnya

Revisi UU Kementerian Negara, Baleg DPR Singgung Soal Efektivitas Pemerintahan

14 jam lalu

Revisi UU Kementerian Negara, Baleg DPR Singgung Soal Efektivitas Pemerintahan

Fraksi PDIP mengusulkan agar diksi efisien dijabarkan dalam perubahan UU Kementerian Negara.

Baca Selengkapnya

Soroti Revisi UU Kementerian Negara, PDIP Contohkan Empire Building Syndrome

15 jam lalu

Soroti Revisi UU Kementerian Negara, PDIP Contohkan Empire Building Syndrome

PDIP telah memberikan warning atau peringatan, supaya Revisi Undang-undang Kementerian Negara tidak digunakan untuk kepentingan politik.

Baca Selengkapnya

Gerindra Jaring Tiga Tokoh Perempuan untuk Pilkada Semarang 2024, Begini Mekanismenya

17 jam lalu

Gerindra Jaring Tiga Tokoh Perempuan untuk Pilkada Semarang 2024, Begini Mekanismenya

Partai Gerindra akan berkomunikasi dengan semua parpol untuk Pilkada Semarang 2024.

Baca Selengkapnya

Caleg Terpilih Maju Pilkada Harus Mundur, PDIP Singgung KPU Tak Konsisten

17 jam lalu

Caleg Terpilih Maju Pilkada Harus Mundur, PDIP Singgung KPU Tak Konsisten

PDIP menyoroti pernyataan terbaru KPU tentang caleg terpilih yang ingin maju pilkada harus mundur.

Baca Selengkapnya

PDIP Tak Undang Jokowi di Rakernas

19 jam lalu

PDIP Tak Undang Jokowi di Rakernas

PDIP tidak mengundang Presiden Jokowi dalam acara Rakernas IV. Djarot Saiful Hidayat mengungkap alasannya.

Baca Selengkapnya

Seperti PDIP, PKS Setujui Revisi UU Kementerian Negara dengan Catatan

19 jam lalu

Seperti PDIP, PKS Setujui Revisi UU Kementerian Negara dengan Catatan

Hari ini, Rapat pleno Baleg DPR menyepakati pengambilan keputusan atas hasil penyusunan revisi UU Kementerian Negara menjadi usul inisiatif DPR.

Baca Selengkapnya