Jabatannya Dicopot gegara Bentak Kader PDIP, Eks Ketua DPC Gerindra Semarang Bilang Begini

Senin, 11 September 2023 11:08 WIB

Ketua DPC Partai Gerindra Kota Semarang Joko Santoso. ANTARA/Zuhdiar Laeis

TEMPO.CO, Semarang - Majelis Kehormatan Partai Gerindra resmi mencopot Joko Santoso dari jabatannya sebagai Ketua Dewan Perwakilan Cabang (DPC) Gerindra Kota Semarang, Jawa Tengah, pada Ahad kemarin, 10 September 2023, karena membentak kader PDIP.

Menurut Joko, apa yang dia lakukan sebelumnya merupakan bentuk loyalitas dan tanggung jawab terhadap Partai Gerindra. Namun dia menyatakan menerima segala keputusan partai.

"Saya sebagai kader partai akan taat dan patuh terhadap putusan yang diambil DPP melalui Mahkamah Kehormatan Partai," ujar Joko pada Senin, 11 September 2023.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang itu juga meminta maaf kepada Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto.

"Mohon maaf kepada Pak Prabowo, pimpinan partai, dan semua struktur dan stakeholder partai atas ketidaknyamanan yang saya lakukan," tuturnya.

Dicopot gegara bentak kader PDIP

Advertising
Advertising

Sebelumnya, Ketua Majelis Kehormatan Partai Gerindra Habiburokhman mengatakan Joko telah diberhentikan dari jabatannya sebagai Ketua Dewan Perwakilan Cabang (DPC) Gerindra Kota Semarang, Jawa Tengah. Joko, menurut Habiburokhman, mengaku telah membentak kader PDIP Suparjianto.

"Beliau tadi dalam pengakuannya, mendatangi rumah kader PDIP. Masuk, kemudian juga membentak-bentak. Diakui sendiri, nah itu sudah cukup bagi kami untuk menjatuhkan putusan bahwa yang bersangkutan bersalah dan diberikan sanksi cukup berat. Diberhentikan sebagai Ketua DPC Partai Gerindra Kota Semarang," ujar Habiburokhman usai sidang di DPP Partai Gerindra, Ahad kemarin, 10 September 2023.

Menurut dia, lima anggota majelis termasuk dirinya, sepakat Joko bersalah dan melanggar Pasal 68 Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Gerindra yaitu soal jati diri kader Gerindra yang harus berperilaku sopan, rendah hati, dan disiplin.

"Disiplin itu termasuk dalam mengendalikan emosi. Masa sih gara-gara soal bendera bisa mendatangi orang, membentak-bentak. Itu kan sangat tidak dibenarkan," katanya.

Selanjutnya: Terkait tuduhan Joko melakukan pemukulan…

<!--more-->

Terkait tuduhan Joko melakukan pemukulan, Habiburokhman menyatakan pihaknya tak akan masuk ke ranah itu. Dia menyatakan bahwa hal itu merupakan ranah pidana. Selain itu, dia juga menyatakan terdapat dua versi kesaksian soal apakah terjadi pemukulan atau tidak.

"Jadi ada dua versi, kalau kami baca di media, ada yang mengatakan terjadi penganiayaan sementara ada versi lain, beberapa saksi mengatakan tidak terjadi kontak fisik. Kami tidak punya kewenangan untuk menilai keduanya, kami serahkan supaya agar nanti aparat penegak hukum bisa bekerja secara profesional. Jika memang bersalah dinyatakan bersalah, tapi jika tidak bersalah jangan dinyatakan bersalah," ujarnya.

Menurutnya, penyelidikan harus sesuai dengan bukti-bukti yang ada dan Gerindra akan mengawal bersama-sama penyelidikan tersebut.

Meskipun dicopot dari jabatannya, Habiburokhman menyatakan bahwa Joko masih merupakan kader partainya. Sebab, menurut dia, sanksi terhadap Joko sudah cukup berat.

Adapun kasus ini bermula dari seorang kader PDIP Kota Semarang Suparjianto yang mengaku dipukul oleh Joko. Awalnya Suparjianto memasang bendera PDIP di sebuang gang di Kota Semarang, Jawa Tengah, pada Jumat malam, 8 September 2023.

Setelah memasang bendera, Suparjianto pulang. Joko lantas mendatangi rumahnya dan terjadi cekcok antara keduanya. Dalam pengakuannya lewat rekaman video, Suparjianto mengaku dipukul hingga pipinya bengkak.

Joko menampik telah memukul Suparjianto. Dia mengaku datang ke rumah Suparjianto hanya menanyakan mengapa memasang bendera di Gang Garuda RT 3 RW 4 Kelurahan Bandarharjo sekitar tempat tinggalnya. "Tidak ada pemukulan," sebut Joko.

JAMAL ABDUN NASHR | ALIFYA SALSABILA NOVANTI

Pilihan Editor: Gerindra Berhentikan Ketua DPC Kota Semarang, Habiburokhman: Karena Bentak Kader PDIP

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.

Berita terkait

Politikus PDIP Bilang Usulan Melegalkan Money Politics Pernyataan Sarkasme

51 menit lalu

Politikus PDIP Bilang Usulan Melegalkan Money Politics Pernyataan Sarkasme

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP, Hugua, meminta KPU melegalkan praktik money politics saat pemilu lewat PKPU.

Baca Selengkapnya

Ramai-ramai Tolak Usulan Money Politics Dilegalkan Saat Pemilu

1 jam lalu

Ramai-ramai Tolak Usulan Money Politics Dilegalkan Saat Pemilu

ICW menganggap usulan melegalkan money politics saat pemilu tidak pantas dan sangat tidak menunjukkan integritas.

Baca Selengkapnya

Adik Ahok Fifi Lety Indra Siap Maju di Pilkada Belitung Timur 2024

9 jam lalu

Adik Ahok Fifi Lety Indra Siap Maju di Pilkada Belitung Timur 2024

Adik Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, Fifi Lety Indra menyatakan siap maju dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Belitung Timur 2024.

Baca Selengkapnya

PKS Tanggapi Usulan Legalkan Money Politics di Pemilu: Justru Harus Diperangi

9 jam lalu

PKS Tanggapi Usulan Legalkan Money Politics di Pemilu: Justru Harus Diperangi

Fraksi PKS menyebut money politics dalam pemilu harusnya diperangi jangan justru dilegalkan

Baca Selengkapnya

Politikus PDIP Soroti Masalah Efisiensi Pemerintahan saat Bahas Revisi UU Kementerian Negara

10 jam lalu

Politikus PDIP Soroti Masalah Efisiensi Pemerintahan saat Bahas Revisi UU Kementerian Negara

Sturman Panjaitan, menyoroti soali efisiensi pemerintahan ke depan dalam pembahasan revisi UU Kementerian Negara

Baca Selengkapnya

Safari Politik ke Gerindra, PKS Sodorkan Dua Nama untuk Pilkada Kabupaten Bogor

13 jam lalu

Safari Politik ke Gerindra, PKS Sodorkan Dua Nama untuk Pilkada Kabupaten Bogor

Partai Gerindra Kabupaten Bogor membuka pintu koalisi dengan partai politik lain di Pilkada 2024, termasuk dengan PKS.

Baca Selengkapnya

Anggota DPR dari PDIP Minta KPU Legalkan Money Politic saat Pemilu

18 jam lalu

Anggota DPR dari PDIP Minta KPU Legalkan Money Politic saat Pemilu

Dia mengklaim bahwa masyarakat tidak akan memilih politikus yang tidak menggunakan menggunakan money politics.

Baca Selengkapnya

Menjelang Pilkada Jateng 2024, Menjaring Nama dan Peluang Koalisi Partai

19 jam lalu

Menjelang Pilkada Jateng 2024, Menjaring Nama dan Peluang Koalisi Partai

Dari nama-nama yang muncul untuk bersaing di Pilkada Jateng, tak hanya politikus, ada polisi pangkat jenderal dan selebriti

Baca Selengkapnya

Anggota DPR Setuju Tak Ada Pembatasan dalam RUU Penyiaran, Ini Alasannya

21 jam lalu

Anggota DPR Setuju Tak Ada Pembatasan dalam RUU Penyiaran, Ini Alasannya

Politikus PKS di DPR menegaskan larangan terhadap jurnalisme investigasi di RUU penyiaran tak tepat dan akan ditentang.

Baca Selengkapnya

DPR Mulai Bahas Revisi UU Kementerian Negara, Jumlah Menteri Diusulkan Sesuai Kebutuhan Presiden

1 hari lalu

DPR Mulai Bahas Revisi UU Kementerian Negara, Jumlah Menteri Diusulkan Sesuai Kebutuhan Presiden

Dalam usulan revisi itu, disebutkan bahwa jumlah kementerian diatur dalam pasal 15 UU Kementerian Negara.

Baca Selengkapnya