TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali mengatakan pihaknya tidak bisa memaksa Partai Keadilan Sejahtera (PKS) soal dukungan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar atau Cak Imin.

"Itu kedaulatan PKS. Kita tidak bisa memaksakan itu," katanya saat ditemui usai agenda silahturahmi dan konsolidasi Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP), Rabu 6 September 2023.

Hingga saat ini, PKS belum menyampaikan putusan Majelis Syura PKS. Rapat Majelis Syura PKS ini disebut untuk menentukan dukungan pencawapresan Muhaimin Iskandar alias Cak Imin.

Ali mengatakan putusan Majelis Syura sebelumnya mendukung Anies Baswedan sebagai capres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Setelah penetapan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin jadi cawapres, ia menyerahkan ke PKS kembali. Namun, ia mengingatkan jika menolak Cak Imin berarti juga menolak Anies.

"Sudah mengumumkan Anies sebagai bacapresnya. Kemudian kalau dia menolak Cak Imin, otomatis menolak Anies juga kan," katanya.

Ia menyakini bahwa PKS tidak akan menarik dukungan pencapresan Anies Baswedan. Hal tersebut, kata Ali, dapat dilihat bagaimana PKS kolaboratif usai pengumuman pasangan capres dan cawapres KPP dilakukan pada Sabtu, 2 September lalu.

"Kalau tentunya PKS memiliki niat itu, mereka tidak akan melakukan konferensi pers ketika selesai deklarasi di Surabaya," katanya.

Ali menyebut Presiden PKS Ahmad Syaikhu juga berupaya membangun komunikasi dengan cawapres Cak Imin ketika agenda deklarasi capres-cawapres. "Presiden PKS juga sempat komunikasi dengan Cak Imin lewat telepon," katanya.

Sebelumnya, Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu mengatakan nama Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar akan diusulkan dalam Musyawarah Majelis Syuro PKS mendatang. Syaikhu mengatakan PKS harus memformalkan pengusungan Muhaimin Iskandar alias Cak Imin sebagai bakal calon wakil presiden sesuai mekanisme partai.

Kata Syaikhu, ini mengacu pada Pasal 16 Anggaran Dasar PKS ayat 2 huruf i, yang menyatakan bahwa kewenangan untuk menetapkan kebijakan partai berkenaan dengan pemilihan Presiden dan/atau Wakil Presiden RI adalah Majelis Syuro sebagai majelis permusyawaratan tertinggi partai yang keanggotaannya terdiri dari perwakilan anggota PKS dari seluruh Indonesia.

“Rekomendasi nama Bapak Abdul Muhaimin Iskandar sebagai Bakal Calon Wakil Presiden Insya Allah akan diusulkan untuk dibahas pada Musyawarah Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera,” kata Ahmad Syaikhu di kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKS di Jakarta Selatan, Sabtu, 2 September 2023.

Adapun untuk capres, Ahmad Syaikhu mengatakan penetapan Anies sebagai bakal calon presiden telah diformalkan dalam Musyawarah Majelis Syuro PKS ke-8. Syaikhu menyatakan PKS sangat menyambut baik bergabungnya Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan dan mendukung Anies dalam Pilpres 2024.

“Insya Allah ini akan semakin mengokohkan semangat untuk memenangkannya,” ujar Syaikhu.

PKS juga menyambut Partai NasDem dan PKB yang telah mendeklarasikan pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar sebagai pasangan Pilpres 2024.

Pilihan Editor: Sederet Nama Pernah Dipasangkan dengan Anies Baswedan hingga Cak Imin Menjadi Juaranya