Profil Danny Pomanto, Wali Kota Makassar yang Resmi Pindah ke PDIP dari NasDem

Selasa, 29 Agustus 2023 09:50 WIB

Walikota Makassar, Mohammad Ramdhan Danny Pomanto memantau suasana kota melalui ruang kontrol yang diberi nama War Room di lantai 10 Kantor Balai Kota Makassar. TEMPO/Subekti.

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP Komarudin Watubun mengingatkan Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto alias Danny Pomanto yang baru resmi bergabung ke partainya agar menjadi kader yang lurus. Komarudin berpesan jangan sampai kepalanya banteng, tapi ekornya kambing.

“Saya pesan ke beliau (Danny), jadilah kader partai yang utuh, jangan sampai kepalanya banteng, ekornya kambing,” kata Komaruddin di Makassar, Senin, 28 Agustus 2023.

Komaruddin berharap Danny berposisi sebagai tokoh di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, yang siap bertarung pada Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (Pilpres) ke depan.

Soal jabatan yang akan diduduki Danny, Komaruddin mengatakan, pihaknya belum menentukannya lantaran masih akan melihat posisi yang tepat dan masih akan menggelar kongres dan rapat kerja.

Adapun Danny yang dulu merupakan kader Partai NasDem, kini ia memilih berlabuh ke PDIP mengklaim dirinya selalu menerapkan perjuangan rakyat kecil sehingga laik bergabung dengan PDIP.

Advertising
Advertising

“Saya ini anak lorong, ketemu wong cilik, jadi memang alamnya seperti itu (PDIP),” ucap Danny, Senin, 28 Agustus 2023. “Hari ini kita pejuang petarung, saya kira dengan PDIP, saya selalu dalam kehidupan sehari-hari penuh perjuangan."

Ia mengatakan alasannya bergabung dengan PDIP karena ia sosok yang berani berjuang dan tidak pernah mundur. Sehingga, katanya, apa yang ingin dicapai atau dicita-citakan tidak boleh setengah-setengah.

“Kita fokus Pilpres dan Pileg dulu, Pilkada belakangan,” ucap Danny. “Pokoknya saya akan berjuang semampunya dan sepenuh hati.”

Profil Danny Pomanto

Berdasarkan catatan Tempo, Danny lahir di Makassar, Sulawesi Selatan, 30 Januari 1964. Danny lahir dari keluarga sederhana dan tanpa latar belakang pejabat tinggi.

Ayahnya, Buluku Pomanto, adalah Pegawai Negeri Sipil atau PNS. Sedangkan ibunya, Aisyah Abdul Razak, berprofesi sebagai guru. Kedua orang tuanya berasal dari Gorontalo.

Danny menempuh pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi di Makassar. Adapun riwayat pendidikannya adalah sebagai berikut; lulusan SD Lanto Daeng Pasewang (1970-1975), SMP Negeri 5 Ujung Pandang (1976-1978), SMA Negeri 1 Ujung Pandang (1979-1981), dan alumnus Teknik Arsitektur, Fakultas Teknik, Universitas Hasanuddin (1989).

Karier politik

Danny kali pertama terjun ke dunia politik saat mencalonkan diri sebagai Gubernur Gorontalo pada Pilkada 2011. Saat itu Danny tidak lolos.

Keberuntungan Danny ternyata ada di kota kelahirannya, Makassar. Dia maju sebagai calon wali kota untuk Pilkada Kota Makassar 2013. Pasangannya adalah Syamsu Rizal dan diusung oleh Partai Demokrat dan PBB.

Selanjutnya: Sebagai anak daerah, Danny dinilai…

<!--more-->

Sebagai anak daerah, Danny dinilai lebih mengerti kondisi Kota Daeng, julukan Makassar. Terbukti perolehan suaranya mencapai 182.484 atau 31,18 persen. Mereka mengungguli sembilan pasangan lainnya.

Danny maju lagi dalam Pilkada Kota Makassar pada 2018. Saat itu dia berpasangan dengan Indira Mulyasari. Namun pasangan ini gagal ikut kontestasi lantaran diskualifikasi oleh Mahkamah Agung.

Lawannya, Munafri Arifuddin-A Rachmatika Dewi menggugat keputusan KPU Makassar atas penetapan pasangan calon wali kota dan wakilnya Danny-Indira.

Kasasi yang diajukan KPU ditolak Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar. Dalam putusan tersebut, KPU Makassar diperintahkan mencabut keputusan penetapan pasangan Danny – Indira.

Pilkada Kota Makassar pun berlangsung dengan calon tunggal alias melawan kotak kosong. Pemilu 2018 pun dinyatakan gagal. Lebih dari separuh pemilih yang datang, memilih kotak kosong. Sementara 47 persen lainnya golput.

Pilkada Kota Makassar pun ditunda hingga Desember 2020. Lantaran, pada 2019 digelar Pilpres. Danny pun kembali maju. Kali ini dia berpasangan dengan Fatmawati Rusdi. Pasangan ini melawan tiga pasangan lainnya, yakni Munafri Arifuddin-Abdul Rahman Bando, Syamsu Rizal MI-Fadli Ananda, dan Irman Yasin Limpo-Andi Zunnun Nurdin Halid. Danny menang dengan suara mencapai 41,3 persen. Dia resmi menjabat sejak Februari 2021.

Karyanya sebagai arsitektur

Sebagai arsitektur, karya Danny yang tercatat antara lain Renovasi Masjid Raya Makassar pada 1999-2005, Proyek Gedung Private Care Center di Rumah Sakit Pusat Wahidin Sudirohusodo, Makassar, Proyek Pengembangan Gedung Kampus Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Barombong, Revitalisasi Kawasan Pantai Losari, Makassar, Desain Masjid Apung Amirul Mukminin di Pantai Losari, dan Proyek Pembangunan Pantai Akkarena, Makassar.

Selain itu, Danny juga menjadi arsitek dari Wisma Negara Centre Point of Indonesia (CPI) di Makassar, Desain Menara Persatuan Sulawesi Tenggara di Kota Kendari, Desain Kantor Gubernur Gorontalo, Desain Kantor Gubernur Sulawesi Barat, Masterplan Ambon Waterfront City, Maluku, dan Masterplan Teluk Palu di Sulawesi Tengah.

Danny juga merupakan orang di balik proyek pengembangan Teluk Pacitan di Jawa Timur, pemanfaatan hasil Lumpur Lapindo, pengembangan Tata Ruang Garam di Madura, penyelamatan Pantai Utara Pulau Jawa, pengembangan Pulau Morotai, dan pengembangan pulau-pulau perbatasan Indonesia.

HENDRIK KHOIRUL MUHID | DIDIT HARIYADI

Pilihan Editor: Danny Pomanto Pindah ke PDIP, Komaruddin: Jangan Sampai Kepala Banteng, Ekornya Kambing

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.

Berita terkait

PDIP Siapkan 8 Nama di Pilkada Jakarta Ada Risma hingga Ahok: Berpeluang Muncul Kejutan

2 jam lalu

PDIP Siapkan 8 Nama di Pilkada Jakarta Ada Risma hingga Ahok: Berpeluang Muncul Kejutan

PDIP menyebutkan ada 8 nama seperti Tri Rismaharini hingga Basuki Tjhaja Purnama atau Ahok masuk ke dalam Pilkada Jakarta 2024.

Baca Selengkapnya

Ahok Masuk Radar PDIP untuk Pilkada Sumut 2024, Lawan Bobby Nasution?

3 jam lalu

Ahok Masuk Radar PDIP untuk Pilkada Sumut 2024, Lawan Bobby Nasution?

PDIP mengatakan Ahok masuk radar untuk Pilkada Sumut 2024.

Baca Selengkapnya

Djarot PDIP Sebut RUU MK Sisi Gelap Kekuasaan

11 jam lalu

Djarot PDIP Sebut RUU MK Sisi Gelap Kekuasaan

Politikus PDIP Djarot Saiful Hidayat mengungkapkan kekhawatirannya soal RUU MK yang telah disahkan di tingkat 1 dan selangkah lagi disahkan jadi UU.

Baca Selengkapnya

Revisi UU Kementerian Negara, Baleg DPR Singgung Soal Efektivitas Pemerintahan

11 jam lalu

Revisi UU Kementerian Negara, Baleg DPR Singgung Soal Efektivitas Pemerintahan

Fraksi PDIP mengusulkan agar diksi efisien dijabarkan dalam perubahan UU Kementerian Negara.

Baca Selengkapnya

Soroti Revisi UU Kementerian Negara, PDIP Contohkan Empire Building Syndrome

12 jam lalu

Soroti Revisi UU Kementerian Negara, PDIP Contohkan Empire Building Syndrome

PDIP telah memberikan warning atau peringatan, supaya Revisi Undang-undang Kementerian Negara tidak digunakan untuk kepentingan politik.

Baca Selengkapnya

Gerindra Jaring Tiga Tokoh Perempuan untuk Pilkada Semarang 2024, Begini Mekanismenya

13 jam lalu

Gerindra Jaring Tiga Tokoh Perempuan untuk Pilkada Semarang 2024, Begini Mekanismenya

Partai Gerindra akan berkomunikasi dengan semua parpol untuk Pilkada Semarang 2024.

Baca Selengkapnya

Caleg Terpilih Maju Pilkada Harus Mundur, PDIP Singgung KPU Tak Konsisten

13 jam lalu

Caleg Terpilih Maju Pilkada Harus Mundur, PDIP Singgung KPU Tak Konsisten

PDIP menyoroti pernyataan terbaru KPU tentang caleg terpilih yang ingin maju pilkada harus mundur.

Baca Selengkapnya

PDIP Tak Undang Jokowi di Rakernas

15 jam lalu

PDIP Tak Undang Jokowi di Rakernas

PDIP tidak mengundang Presiden Jokowi dalam acara Rakernas IV. Djarot Saiful Hidayat mengungkap alasannya.

Baca Selengkapnya

Seperti PDIP, PKS Setujui Revisi UU Kementerian Negara dengan Catatan

16 jam lalu

Seperti PDIP, PKS Setujui Revisi UU Kementerian Negara dengan Catatan

Hari ini, Rapat pleno Baleg DPR menyepakati pengambilan keputusan atas hasil penyusunan revisi UU Kementerian Negara menjadi usul inisiatif DPR.

Baca Selengkapnya

Kronologi Spanduk Kandidat Wali Kota Depok yang Diusung PDIP Dicopot Satpol PP

16 jam lalu

Kronologi Spanduk Kandidat Wali Kota Depok yang Diusung PDIP Dicopot Satpol PP

Petugas Satpol PP menurunkan spanduk kandidat Wali Kota Depok mendapat kritik dari politikus PDIP. Begini kronologinya.

Baca Selengkapnya