TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Lembaga Pemilih Indonesia Boni Hargens menyebut Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri dianggap mampu menjadikan Pemilu 2024 bersih, terutama mengantisipasi praktik politik uang. Pernyataan ini berdasarkan hasil survei terbaru LPI mengenai kinerja Firli menjelang tahun politik 2024.

Hasilnya, kinerja Firli Bahuri dianggap cukup baik sebanyak 26,5 persen, lalu disusul kategori baik sebanyak 25,25 persen, sangat baik 23,75 persen dan belum baik 24,5 persen.

“Survei ini mengonfirmasi bahwa institusi KPK masih dipercaya publik. Begitu pula dengan kinerjanya, yang diketuai oleh Firli Bahuri. Meski, masih jauh dari sempurna dan situasinya berada dalam dinamika politik yang luar biasa, pandangan kalangan menengah intelektual, KPK telah bekerja dalam trek yang benar,” ujar Boni dalam keterangannya, Selasa, 1 Agustus 2023.

Ia menjelaskan pandangan responden dalam survei ini menjadi modal bagi bagi Firli untuk memperkuat dan memperluas dimensi pencegahan dan edukasi kepada seluruh pihak. Terutama mereka yang terlibat dalam Pemilu 2024 untuk melakukan penetrasi praktik korupsi politik yang fase kritikalnya berada pada momen pemilu 2024.

“Masyarakat menilai Firli masih mampu untuk mengoptimalkan peran KPK lebih jauh lagi. Tinggal memperkuat sinergi dalam konstruksi penegakkan hukum dan budaya politik. Kita berharap pemilu kali ini praktik money politics dapat dipenetrasi oleh KPK yang bekerja sama dengan institusi terkait lainnya," kata Boni.

Salah satu alasan responden menilai KPK bisa mengantisipasi politik uang karena adanya inisiasi program Politik Cerdas Berintegritas (PCB) terpadu kepada 26 Parpol nasional dan lokal Aceh. PCB bertujuan untuk memberikan pembekalan agar Parpol sebagai kontestan pemilu mendorong pertarungan ide dan gagasan, serta menghindari praktik politik uang dalam pemilu serentak 2024.

Sementara untuk 24,25 persen responden yang menilai belum baik karena responden umumnya menyoroti dimensi etik Firli Bahuri yang kerap berurusan dengan Komisi Etik KPK. Wakil Direktur LPI Ali Ramadhan mengatakan sebagian responden turut memberikan masukan agar KPK memperluas upaya pencegahan praktik korupsi politik jelang pemilu.

"Seperti melakukan kolaborasi dengan institusi penyelenggara dan pengawas pemilu institusi penegak hukum lainnya," kata Ali.

Survei LPI ini digelar pada 17 Juli 2023- 27 Juli 2023 dengan kluster responden kalangan kelas menengah intelektual sebanyak 800 orang. Responden dari kalangan menengah intelektual merupakan kelompok masyarakat yang berpendidikan tinggi dan secara sadar serta aktif mengamati kinerja KPK.

Metode survei yang digunakan adalah purposive sampling atau subyek yang diambil sebagai sampel berdasarkan ciri-ciri. Margin of error dari survei sekitar 3,1 persen pada tingkat kepercayaan sekitar 95 persen.

LPI mengategorikan 5 indikator yaitu integritas, kinerja, perilaku anti korupsi, persepsi anti korupsi, dan kepercayaan publik.

Pilihan Editor: Kejagung Tegaskan Pemeriksaan Airlangga Hartarto dan Muhammad Lutfi Bukan Pesanan