DPR Sebut WNI Kini Bisa ke Papua Nugini Tanpa Visa

Reporter

Antara

Editor

Juli Hantoro

Selasa, 4 Juli 2023 23:21 WIB

ilustrasi visa (pixabay.com)

TEMPO.CO, Jakarta - Warga Negara Indonesia atau WNI kini bisa ke Papua Nugini tanpa visa. Menurut Wakil Ketua Badan Kerja sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Putu Supadma, parlemen Papua Nugini telah meratifikasi RUU tentang Bebas Visa Indonesia.

"Ratifikasi bebas visa untuk WNI ke Papua Nugini sudah diketok, disahkan, dan ditandatangani," kata Putu dalam keterangannya di Jakarta pada Selasa, 4 Juli 2023.

Putu berharap agar kunjungan Presiden Joko Widodo atau Jokowi ke Papua Nugini yang dijadwalkan pada Rabu-Kamis, 5-6 Juli 2023, akan membahas soal bebas visa untuk WNI itu.

Menurut Putu Supadma, Papua Nugini juga tinggal mengumumkan saja mengenai RUU bebas visa untuk WNI itu.

"Presiden (Jokowi) tentu saja ingin hubungan kerja sama bilateral kedua negara ini bisa berjalan lebih baik ke depannya. Mudah-mudahan pada saat di sana, presiden menyampaikan bahwa warga Indonesia bebas visa masuk ke Papua Nugini," ujar dia.

Advertising
Advertising

Dengan demikian, lanjut Putu, salah satu kerja sama antara parlemen Indonesia dengan parlemen Papua Nugini terkait RUU Bebas Visa untuk Indonesia sudah terwujud.

Selain itu, rute penerbangan dari Bandara Ngurah Rai, Bali, menuju Bandara Internasional Jacksons Port Moresby, Papua Nugini, juga sudah diresmikan.

"Papua Nugini membuka diri dengan mewujudkan bebas visa dan adanya penerbangan langsung dari Bali-Papua Nugini. Ini sejarah bagi kedua negara," kata Putu.

Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan ke Sydney, Australia, dan Port Moresby, Papua Nugini, sejak Senin (3/7) hingga Rabu (5/7). Jokowi menilai Australia dan Papua Nugini merupakan sahabat baik dan mitra strategis Indonesia di kawasan.

Presiden Jokowi disambut baik oleh Perdana Menteri (PM) Australia Anthony Albanese saat berkunjung ke Sydney. Hal tersebut terlihat ketika PM Albanese mengajak Presiden Jokowi menaiki kapal dari Dermaga Admiralty House menuju Dermaga Taronga Zoo, pada Selasa, 4 Juli 2023.

Presiden Jokowi bersama PM Albanese terlihat menaiki kapal yang dimiliki Australian Federal Police pada pukul 13.20 waktu setempat menuju lokasi penyelenggaraan Annual Leaders’ Meeting (ALM).

Pilihan Editor: KPK Perpanjang Masa Penahanan Rafael Alun Trisambodo

Berita terkait

Jokowi Sampaikan Ucapan Selamat atas Pelantikan PM Singapura Lawrence Wong

5 menit lalu

Jokowi Sampaikan Ucapan Selamat atas Pelantikan PM Singapura Lawrence Wong

Presiden Jokowi menyatakan Indonesia siap untuk melanjutkan kerja sama baik dengan Singapura.

Baca Selengkapnya

Draf Revisi UU Penyiaran Tuai Kritik, Komisi I DPR Buka Ruang Masukan dari Publik

29 menit lalu

Draf Revisi UU Penyiaran Tuai Kritik, Komisi I DPR Buka Ruang Masukan dari Publik

Komisi I DPR RI membuka ruang seluas-luasnya bagi masukan dari publik dalam pembahasan revisi UU Penyiaran

Baca Selengkapnya

Jokowi Terima Kunjungan Gubernur Jenderal Australia pada Pagi Ini

1 jam lalu

Jokowi Terima Kunjungan Gubernur Jenderal Australia pada Pagi Ini

Gubernur Jenderal Australia menjadikan pertemuan dengan Jokowi sebagai bagian rangkaian untuk merayakan 75 tahun hubungan diplomatik dengan Indonesia.

Baca Selengkapnya

Wahiddudin Adams Minta Hakim Konstitusi Tak Takut Jika Revisi UU MK Benar Disahkan

10 jam lalu

Wahiddudin Adams Minta Hakim Konstitusi Tak Takut Jika Revisi UU MK Benar Disahkan

Wahiduddin Adams meminta hakim MK tak takut jika perubahan keempat UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, benar-benar disahkan DPR.

Baca Selengkapnya

Draf RUU Penyiaran, Pelarangan Siaran Ekslusif Jurnalisme Investigasi Hambat Pemberantasan Korupsi

11 jam lalu

Draf RUU Penyiaran, Pelarangan Siaran Ekslusif Jurnalisme Investigasi Hambat Pemberantasan Korupsi

Koalisi Masyarakat Sipil menyoroti draft revisi RUU Penyiaran yang bakal mengekang kebebasan pers karena melarang penayangan jurnalisme investigasi.

Baca Selengkapnya

Mahasiswa Mengadu soal Kenaikan UKT, Komisi X DPR Bakal Panggil Kemendikbud

12 jam lalu

Mahasiswa Mengadu soal Kenaikan UKT, Komisi X DPR Bakal Panggil Kemendikbud

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Dede Yusuf mengatakan akan memanggil Kemendikbudristek secepatnya untuk membahas polemik UKT.

Baca Selengkapnya

Komisi X DPR Akan Bentuk Panja untuk Investigasi Mahalnya UKT Kampus

14 jam lalu

Komisi X DPR Akan Bentuk Panja untuk Investigasi Mahalnya UKT Kampus

Komisi X DPR RI sepakat untuk membentuk Panja Pembiayaan Pendidikan untuk mengetahui penyebab kenaikan UKT.

Baca Selengkapnya

Terkini: Ini Peserta BPJS Kesehatan yang Tak Bisa Naik Kelas Rawat Inap, Airlangga soal Target Prabowo Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen

14 jam lalu

Terkini: Ini Peserta BPJS Kesehatan yang Tak Bisa Naik Kelas Rawat Inap, Airlangga soal Target Prabowo Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen

Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) oleh BPJS Kesehatan mulai tahun depan menjadi sistem Kelas Rawat Inap Standar (KRIS).

Baca Selengkapnya

Beda Sikap Soal Perubahan Keempat UU MK

14 jam lalu

Beda Sikap Soal Perubahan Keempat UU MK

Revisi UU MK menjadi ancaman sangat serius bagi Indonesia sebagai negara hukum.

Baca Selengkapnya

Golkar Klaim Putusan MK Jadi Pertimbangan Setujui Revisi UU Kementerian Negara

14 jam lalu

Golkar Klaim Putusan MK Jadi Pertimbangan Setujui Revisi UU Kementerian Negara

Anggota Fraksi Golkar, Bambang Hermanto, mengatakan revisi terhadap Undang-Undang Kementerian Negara mesti dilakukan.

Baca Selengkapnya