Megawati Terima Brevet Hidro-Oseanografi dari TNI AL

Editor

Febriyan

Rabu, 21 Juni 2023 17:32 WIB

Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri meresmikan secara simbolis operasi pelepasan Rumah Sakit Terapung Laksamana Malahayati dan Kapal Kesehatan Rakyat, di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Sabtu, 10 Juni 2023.

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden RI kelima Megawati Soekarnoputri menerima penghargaan brevet kehormatan hidro-oseanografi dari TNI AL saat acara seminar internasional Hari Hidrografi Dunia 2023 di Balai Samudera, Kelapa Gading, Jakarta, Rabu, 21 Juni 2023. Surat Keputusan yang ditandatangani Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana Muhammad Ali dibacakan sebelum penyerahan brevet.

“Kepala Staf Angkatan Laut mempertimbangkan dan memutuskan, menetapkan keputusan pemberian brevet kehormatan kepada nomor 1 Prof.Dr (HC) Megawati Soekarnoputri, jabatan Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN),” bunyi Surat Keputusan tersebut, dikutip dari keterangan resmi TNI AL, Rabu, 21 Juni 2023.

Selain Megawati, penerima brevet kehormatan lainnya adalah Asisten Perencanaan dan Anggaran Kepala Staf Angkatan Laut (Asrena Kasal) Laksamana Muda (TNI) Iwan Isnurwanto; Direktur Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional Kementerian Luar Negeri Amrih Jinangkung; serta Dubes Luar Biasa Berkuasa Penuh RI untuk Yunani, Bebeb AK Nugraha Djundjunan.

“Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada 20 Juni 2023,” bunyi keputusan tersebut.

Pemberian brevet kehormatan tersebut biasanya dilakukan kepada tokoh-tokoh yang dinilai memiliki sumbangsih dalam bidang Hidro-Oseanografi.

Advertising
Advertising

Ketua Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Eriko Sotarduga, mengantar Megawati berjalan menuju panggung untuk penyerahan brevet. Jaket pun disematkan kepada Megawati. Penyematan brevet itu dilakukan oleh Wakil Kasal Laksamana Madya TNI Ahmadi Heri.

Setelah itu, Megawati ditemani oleh Kepala BRIN Laksana Tri Handoko menyaksikan secara langsung proses penandatanganan Letter of Intent (LOI) antara TNI AL dengan BRIN. Penandatanganan ini disaksikan langsung oleh para pejabat TNI AL. Megawati kemudian diminta untuk memberikan masukan sebagai pembicara kunci dalam acara tersebut.

Megawati menjadi pembicara di seminar yang mengambil tema “Hydrography; Underpinning The Digital Twin of The Ocean”. Selain Mega, pembicara lainnya adalah Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Kepala BMKG Dwikorita Karnawati; Director of Research and Technology Centre, University of Kiel, Germany Roberto Mayerle; Kepala Badan Hidrografi Malaysia Rear Admiral Dato' Hanafiah Bin Hassan; dan Asrena Kasal Laksda TNI Iwan Isnurwanto.

Selain Megawati Soekarnoputri, TNI AL sebelumnya juga telah memberikan brevet hidro-oseanografi kepada sejumlah tokoh politik. Diantaranya adalah Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Jenderal TNI (HOR)(Purn) Luhut Binsar Pandjaitan, M. P. A., Menteri Luar Negeri, Retno Lestari Priansari Marsudi, S.I.P., LL.M, Menteri Pertahanan, Letnan Jenderal TNI (Purn) H. Prabowo Subianto Djojohadikusumo, Menteri Kelautan dan Perikanan, Ir. Sakti Wahyu Trenggono, M.M., IPU, Menteri Perhubungan, Ir. Budi Karya Sumadi, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Dr. Ir. H. Suharso Monoarfa, serta Panglima Tentara Nasional Indonesia, Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, S.I.P.

Berita terkait

PDIP Siapkan 8 Nama di Pilkada Jakarta Ada Risma hingga Ahok: Berpeluang Muncul Kejutan

2 jam lalu

PDIP Siapkan 8 Nama di Pilkada Jakarta Ada Risma hingga Ahok: Berpeluang Muncul Kejutan

PDIP menyebutkan ada 8 nama seperti Tri Rismaharini hingga Basuki Tjhaja Purnama atau Ahok masuk ke dalam Pilkada Jakarta 2024.

Baca Selengkapnya

Blak-blakan Masalah Budidaya Udang, Luhut Minta Kasus Karimunjawa Tak Terulang

2 jam lalu

Blak-blakan Masalah Budidaya Udang, Luhut Minta Kasus Karimunjawa Tak Terulang

Luhut mengatakan permasalahan industri budidaya udang di Indonesia disebabkan banyaknya aturan yang tumpang tindih dan tidak terintegrasi.

Baca Selengkapnya

Ahok Masuk Radar PDIP untuk Pilkada Sumut 2024, Lawan Bobby Nasution?

2 jam lalu

Ahok Masuk Radar PDIP untuk Pilkada Sumut 2024, Lawan Bobby Nasution?

PDIP mengatakan Ahok masuk radar untuk Pilkada Sumut 2024.

Baca Selengkapnya

Djarot PDIP Sebut RUU MK Sisi Gelap Kekuasaan

11 jam lalu

Djarot PDIP Sebut RUU MK Sisi Gelap Kekuasaan

Politikus PDIP Djarot Saiful Hidayat mengungkapkan kekhawatirannya soal RUU MK yang telah disahkan di tingkat 1 dan selangkah lagi disahkan jadi UU.

Baca Selengkapnya

Revisi UU Kementerian Negara, Baleg DPR Singgung Soal Efektivitas Pemerintahan

11 jam lalu

Revisi UU Kementerian Negara, Baleg DPR Singgung Soal Efektivitas Pemerintahan

Fraksi PDIP mengusulkan agar diksi efisien dijabarkan dalam perubahan UU Kementerian Negara.

Baca Selengkapnya

Soroti Revisi UU Kementerian Negara, PDIP Contohkan Empire Building Syndrome

12 jam lalu

Soroti Revisi UU Kementerian Negara, PDIP Contohkan Empire Building Syndrome

PDIP telah memberikan warning atau peringatan, supaya Revisi Undang-undang Kementerian Negara tidak digunakan untuk kepentingan politik.

Baca Selengkapnya

Gerindra Jaring Tiga Tokoh Perempuan untuk Pilkada Semarang 2024, Begini Mekanismenya

13 jam lalu

Gerindra Jaring Tiga Tokoh Perempuan untuk Pilkada Semarang 2024, Begini Mekanismenya

Partai Gerindra akan berkomunikasi dengan semua parpol untuk Pilkada Semarang 2024.

Baca Selengkapnya

Caleg Terpilih Maju Pilkada Harus Mundur, PDIP Singgung KPU Tak Konsisten

13 jam lalu

Caleg Terpilih Maju Pilkada Harus Mundur, PDIP Singgung KPU Tak Konsisten

PDIP menyoroti pernyataan terbaru KPU tentang caleg terpilih yang ingin maju pilkada harus mundur.

Baca Selengkapnya

PDIP Tak Undang Jokowi di Rakernas

15 jam lalu

PDIP Tak Undang Jokowi di Rakernas

PDIP tidak mengundang Presiden Jokowi dalam acara Rakernas IV. Djarot Saiful Hidayat mengungkap alasannya.

Baca Selengkapnya

Seperti PDIP, PKS Setujui Revisi UU Kementerian Negara dengan Catatan

16 jam lalu

Seperti PDIP, PKS Setujui Revisi UU Kementerian Negara dengan Catatan

Hari ini, Rapat pleno Baleg DPR menyepakati pengambilan keputusan atas hasil penyusunan revisi UU Kementerian Negara menjadi usul inisiatif DPR.

Baca Selengkapnya