TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyatakan pemerintah tengah berencana menambah jumlah saham pemerintah di PT Freeport Indonesia dari yang awalnya 51 persen. Saat ini, menurut Jokowi, proses penambahan saham masih berproses.

"Ini masih proses pembicaraan terus. Intinya kami minta tambahan presentasenya, bukan di 51, tetapi ada tambahan persentase," kata Jokowi di Gresik, Jawa Timur, Selasa, 20 Juni 2023.

Jokowi mengklaim proses divestasi atau pengurangan modal PT Freeport Indonesia dari asing terus berjalan. Namun, dia tidak menjelaskan jumlah besaran saham pemerintah yang akan bertambah tersebut.

"Hampir sedikit lagi selesai. Yang jelas tidak lebih kecil, tapi lebih besar. Itu aja," kata Jokowi.

Minta tambahan 10 persen

Sebelumnya, Pemerintah RI meminta tambahan saham kepemilikan sebesar 10 persen sebagai syarat perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dan Bos Freeport Indonesia Tony Wenas buka suara tentang hal ini.

Luhut tak menjawab secara gamblang mengenai permintaan tambahan saham 10 persen pada PT Freeport Indonesia. Namun, dia menyebut tengah bernegosiasi. "Saya kira sambil jalan, saya lagi memberikan negosiasi," kata Luhut saat ditemui awak media di Hotel Mulia, Jakarta pada Selasa, 30 Mei 2023.

Di sisi lain, Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Tony Wenas menyampaikan akan mengikuti arahan pemerintah. "Belum (diberikan perpanjangan kontrak), kita ikut aja. Kita menyambut baik soal ini karena ada sumber daya di situ, sayang apabila tidak dilanjutkan," ujar Tony di Jakarta pada Selasa.

Tony kembali menegaskan pihaknya akan mengikuti apapun arahan dari pemerintah. Ketika ditanya pembicaraan tentang divestasi saham 10 persen sudah sampai level mana, ia enggan menjelaskan lebih lanjut.

Freeport diketahui telah mengajukan perpanjangan izin untuk beroperasi di Indonesia setelah 2041. Meski begitu, pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah membahasnya, terutama dengan mempertimbangkan tambahan pendapatan dan manfaat bagi negara.

Adapun salah satu syarat yang diminta pemerintah RI kepada Freeport adalah menambah kepemilikan saham pemerintah di perusahaan tambang itu sebanyak 10 persen. Dengan begitu, kepemilikan saham RI di Freeport Indonesia akan menjadi 61 persen.

M JULNIS FIRMANSYAH I AMELIA RAHIMA SARI

Pilihan Editor: Ma'ruf Amin: Pemerintah Segera Ambil Langkah Perihal Pro Kontra Pesantren Al Zaytun