TEMPO.CO, Jakarta - Partai Buruh menyebut DPR hanya sebagai perwakilan ketua umum partai, bukan perwakilan rakyat. Hal tersebut disampaikan Partai Buruh merespons pernyataan anggota DPR dari PDIP Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul yang meminta Menkopolhukam Mahfud Md melobi ketua umum partai saat meminta DPR mengesahkan RUU Perampasan Aset.

“Dengan begitu kita bisa melihat sejauh mana kualitas anggota DPR hari ini dan siapa sebenarnya yang diwakili oleh DPR pada hari ini. Mereka bukan mewakili suara rakyat, tapi mereka mewakili ketua umum partai masing-masing," ujar Ketua Bapilu Partai Buruh Ilhamsyah melalui keterangan tertulis pada Kamis, 6 April 2023.

Ilhamsyah menyampaikan DPR seharusnya berterima kasih atas informasi dugaan pencucian uang oleh pegawai Kementerian Keuangan yang diungkap Mahfud, dan bukan justru menyerang Mahfud Md.

“Apa yang terjadi beberapa hari lalu di DPR, saat Mahfud Md memberikan keterangan tentang Rp 349 triliun dana yang mencurigakan, menunjukkan bagaimana DPR bukannya berterima kasih atas upaya pengungkapan, malah justru ada serangan-serangan terhadapnya," ungkapnya.

Ia juga menegaskan bahwa Partai Buruh akan terus mendukung RUU Peranpasan Aset sebagai langkah penyelamatan uang negara.

“Partai Buruh turut memberikan dukungan agar Rancangan Undang-undang (RUU) Perampasan Aset bisa segera disahkan. Hal itu dilakukan sebagai langkah untuk pemberantasan korupsi dan penyelamatan harta negara, sekaligus implementasi dari 13 platform perjuangan Partai Buruh, yakni pemberantasan korupsi,” ujar Ilhamsyah.

Pilihan Editor: Pencopotan Brigjen Endar Priantoro, Tarik Ulur Kapolri Listyo Sigit dan Ketua KPK Firli Bahuri