BEM UI Buat Meme Puan Maharani, Mardani PKS: Kreativitas Kadang Mengagetkan

Sabtu, 25 Maret 2023 14:35 WIB

Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera hadir di hari ke-3 resepsi pernikahan putri Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Candi Bentar Putri Duyung, Ancol, Jakarta Utara, Ahad, 31 Juli 2022. TEMPO/ Moh Khory Alfarizi

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera Mardani Ali Sera mengatakan PKS mendukung kritik yang disampaikan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia atau BEM UI soal UU Cipta Kerja. Dalam kritiknya, BEM UI membuat meme Ketua DPR RI Puan Maharani yang digambarkan berbadan tikus.

"(Kritik) wajar, bagus malah kontrol sosial. Apalagi mahasiswa," ujar Mardani saat dihubungi Tempo, Sabtu, 25 Maret 2023.

Mengenai meme Puan Maharani, Mardani menyebut hal itu merupakan bagian dari kreativitas. Pihaknya meminta kepada semua pihak untuk tidak mempersoalkan hal tersebut.

"Memang kreativitas kadang punya tampilan yang mengagetkan. Tapi maklumi saja, mahasiswa punya semangat. Walau adab ketimuran perlu dijaga," kata Mardani.

Unggahan BEM UI itu muncul setelah DPR mengetok palu pengesahan Perpu Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Cipta Kerja. Dalam rapat paripurna yang digelar Selasa lalu itu, PKS menyatakan penolakannya terhadap pengesahan tersebut.

Advertising
Advertising

Anggota Fraksi PKS yang juga anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR Bukhori mengungkapkan alasan fraksinya menolak pengesahan Perpu Ciptaker.

Dia menjelaskan, sesuai perintah konstitusi, Perpu Ciptaker mestinya dibahas dan disahkan pada masa persidangan terdekat usai Perpu diterbitkan. Selain itu, Bukhori mengatakan fraksinya menghargai keputusan Mahkamah Konstitusi yang sebelumnya menyatakan UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat.

“Menghargai putusan MK terkait UU Ciptaker yang memerintahkan agar memperbaiki proses penyusunan UU serta melibatkan seluruh stakeholder,” kata Bukhori dalam forum rapat paripurna, Selasa, 21 Maret 2023.

Adapun penolakan Fraksi PKS ini disampaikan dalam bentuk interupsi sebelum Ketua DPR RI Puan Maharani mengesahkan RUU Penetapan Perpu Ciptaker menjadi UU. Selain PKS, Partai Demokrat juga menyatakan menolak pengesahan Perpu.

Pengesahan Perpu Cipta Kerja menjadi UU Cipta Kerja membuat BEM UI ikut menyuarakan kekesalannya lewat unggahan di media sosial. Dalam unggahan tersebut, BEM UI membuat animasi Puan Maharani berbadan tikus keluar dari gedung kura-kura DPR.

Ketua BEM UI Melki Sedek Huang menjelaskan alasan pihaknya mengunggah meme Puan Maharani dan menyebut DPR sebagai Dewan Perampok Rakyat

"Keseluruhan publikasi kami tersebut sudah menggambarkan kemarahan kami terhadap DPR hari ini," ucapnya saat dihubungi, Kamis, 23 Maret 2023.

Melki mengatakan DPR tak pantas lagi menyandang nama sebagai Dewan Perwakilan Rakyat. Menurut dia, kini DPR lebih pantas disebut sebagai Dewan Perampok, Penindas ataupun Penghianat Rakyat.

Menanggapi unggahan itu, politikus PDIP Hendrawan Supratikno mengatakan BEM UI telah melanggar etika akademik. Hendrawan juga mengaku khawatir ada yang memanfaatkan BEM UI untuk membuat meme tersebut.

"Ada yang memanfaatkan BEM UI untuk melakukan ekspresi kegiatan yang keluar dari koridor dan etika akademik," ujar Hendrawan.

Ia menyebut seharusnya mahasiswa melakukan perbuatan yang lebih analitik dan solutif dalam menyampaikan kritik. Selain itu, ia menyarankan mahasiswa juga bisa menyampaikan pandangannya terhadap pemerintah melalui diskusi dan debat yang sifatnya rasional dan argumentatif.

"Mereka tidak seharusnya mengumbar umpatan dan narasi yang mendegradasi esensi tugas pokok dari mahasiswa," kata Hendrawan.

Meski begitu, Hendrawan yang juga anggota DPR RI ini menyatakan tidak anti dengan kritik mahasiswa. Menurut dia, kritik tersebut baik dan merupakan vitamin untuk anggota dewan melakukan pekerjaannya untuk publik.

Pilihan Editor: Faldo Maldini Sebut BEM UI seperti LSM Didanai Asing, Ini Balasan Kritikan BEM UI kepada Pemerintah

Berita terkait

Ragam Pendapat Soal Pentingnya Oposisi di Pemerintahan Prabowo-Gibran

6 jam lalu

Ragam Pendapat Soal Pentingnya Oposisi di Pemerintahan Prabowo-Gibran

Sejumlah kalangan menilai DPR membutuhkan partai oposisi untuk mengawasi pemerintahan Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

Tim Pemenangan Anies Baswedan-Muhaimin Bubar, Kilas Balik Gunakan Istilah Timnas AMIN

6 jam lalu

Tim Pemenangan Anies Baswedan-Muhaimin Bubar, Kilas Balik Gunakan Istilah Timnas AMIN

Timnas Pemenangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Timnas AMIN) dibubarkan pada 30 April 2024. Kilas balik pembentukan dan siapa tokoh-tokohnya?

Baca Selengkapnya

KM ITB Desak Pemerintah Cabut UU Cipta Kerja dan Cegah Eksploitasi Kelas Pekerja

7 jam lalu

KM ITB Desak Pemerintah Cabut UU Cipta Kerja dan Cegah Eksploitasi Kelas Pekerja

Keberadaan UU Cipta Kerja tidak memberi jaminan dan semakin membuat buruh rentan.

Baca Selengkapnya

Enggan Tanggapi Penolakan Gelora, PKS Masih Tunggu Majelis Syura soal Sikap Politik

23 jam lalu

Enggan Tanggapi Penolakan Gelora, PKS Masih Tunggu Majelis Syura soal Sikap Politik

PKS memilih tak menggubris pernyataan Partai Gelora yang menolak rencana mereka bergabung dengan koalisi Prabowo-Gibran

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Ungkap Dua Tuntutan Buruh Saat May Day

1 hari lalu

Said Iqbal Ungkap Dua Tuntutan Buruh Saat May Day

Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, mengungkapkan dua tuntutan para pekerja di Indonesia pada Hari Buruh Internasional alias May Day.

Baca Selengkapnya

Berpeluang Jadi Calon Gubernur Jakarta, Presiden PKS Pilih Jadi Komandan Pemenangan Partai

1 hari lalu

Berpeluang Jadi Calon Gubernur Jakarta, Presiden PKS Pilih Jadi Komandan Pemenangan Partai

Ahmad Syaikhu mengatakan PKS telah menyiapkan kader-kader terbaik untuk Pilkada Jakarta.

Baca Selengkapnya

UU Cipta Kerja, Outsourcing, dan Upah Murah Jadi Sorotan dalam Peringatan Hari Buruh Internasional

1 hari lalu

UU Cipta Kerja, Outsourcing, dan Upah Murah Jadi Sorotan dalam Peringatan Hari Buruh Internasional

Serikat buruh dan pekerja menyoroti soal UU Cipta Kerja, outsourcing, dan upah murah pada peringatan Hari Buruh Internasional 2024. Apa alasannya?

Baca Selengkapnya

Tolak PKS Gabung Koalisi Prabowo, Kilas Balik Luka Lama Waketum Partai Gelora Fahri Hamzah dengan PKS

1 hari lalu

Tolak PKS Gabung Koalisi Prabowo, Kilas Balik Luka Lama Waketum Partai Gelora Fahri Hamzah dengan PKS

Kabar PKS gabung koalisi pemerintahan Prabowo-Gibran membuat Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah keluarkan pernyataan pedas.

Baca Selengkapnya

Penurunan Status Bandara Internasional Dikritik: Minim Kajian, Sama Seperti Pembangunannya

1 hari lalu

Penurunan Status Bandara Internasional Dikritik: Minim Kajian, Sama Seperti Pembangunannya

Anggota DPR RI mengkritik langkah pemerintah menurunkan status sejumlah bandara internasional. Dianggap minim kajian.

Baca Selengkapnya

Kata Presiden PKS Saal Penolakan dari Partai Gelora untuk Masuk Koalisi Prabowo

1 hari lalu

Kata Presiden PKS Saal Penolakan dari Partai Gelora untuk Masuk Koalisi Prabowo

Presiden PKS Ahmad Syaikhu menanggapi penolakan dari Partai Gelora untuk bergabung ke koalisi Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya