TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat Politik Pangi Syarwi Chaniago menilai Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY mulai mempertegas posisi politiknya sebagai oposisi. Semua itu kata Syarwi terlihat dari pidato politik AHY yang disampaikan beberapa waktu lalu.

"Kritik keras yang disampaikan AHY di dalam pidato politiknya ini menyasar berbagai sektor mulai dari ekonomi hingga sektor pangan dan menyinggung ketidakberpihakan pemerintah pada rakyat kecil," kata Syarwi dalam keterangan tertulisnya, Sabtu, 18 Maret 2023.

Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting itu juga mengatakan, kritik yang disampaikan AHY mewakili pandangan Demokrat dalam menyoroti masalah serius pengelolaan pemerintahan saat ini yang berdampak buruk pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat.

Selain itu, Pangi menilai pernyataan sikap Demokrat kembali menggaungkan semangat oposisi yang belakangan di skema demokrasi Indonesia mulai redam. Ibaratnya, kata Pangi, sikap kritis Demokrat seperti mengisi ruang kosong, dengan suara keras dan lantang sehingga dipastikan akan mengusik berbagai kelompok yang selama ini terlena menikmati kekuasaan.

"Sikap partai Demokrat ini merupakan pilihan paling rasional untuk menyongsong Pemilu 2024, menunjukkan garis pembeda dengan partai lainnya," ujar Pangi.

Personifikasi Gerakan Perubahan ke Dalam Diri AHY

Menurut Pangi, Demokrat yang merupakan bagian mitra partai Koalisi Perubahan lebih menunjukkan sikap embarkasi lebih jelas dan tegas mengusung nilai-nilai perubahan. Tentu hal ini kata Pangi, tampak berbeda dengan mitra partainya yang lain, misalnya saja PKS.

"Apalagi oleh partai NasDem yang sampai hari ini masih berada dalam barisan partai pendukung pemerintah," ucapnya.

Selanjutnya Demokrat gregetan...

<!--more-->

Pangi menilai, ketidakjelasan posisi para mitra partai di Koalisi Perubahan ini membuat situasi di mana Demokrat menjadi geregetan. Namun di lain sisi, kata Pangi, Demokrat punya kesempatan tepat untuk menunjukkan jati diri yang lebih tegas dan berani sehingga publik sendiri nanti dapat menilainya.

"Dengan kata lain, ini adalah keuntungan bagi partai Demokrat dan AHY secara personal, memperjelas posisi sejak awal sehingga simbol perubahan akan tergambar pada sosok AHY," ujarnya.

Dengan narasi oposisi dan kritik pemerintah itu, menurut Pangi berelevansi pada naiknya daya tawar AHY sebagai kandidat bakal cawapres mendampingi bakal capres Anies Baswedan.

"Karena dengan cara ini AHY akan diuji atas setiap argumentasinya, sehingga secara tidak langsung akan membuka level kualitas dan kapasitas AHY secara personal," ucapnya.

Menurut Pangi, pernyataan sikap dan kritik yang dilontarkan AHY ke pemerintah menjadi penting memenuhi berbagai kriteria calon yang diinginkan oleh Anies. Tak hanya itu, Pangi mengatakan Demokrat menunjukkan kualitas dan kapasitas cawapres usulan pihaknya, dalam membawa pesan Koalisi Perubahan.

"Dengan demikian, AHY dianggap sosok yang paling representatif dan tepat mengisi posisi cawapres sebagai wajah “perubahan”," ujarnya.

Dalam pidato politiknya di Tennis Indoor Senayan, pada Selasa 14 Maret 2023 lalu, AHY mengungkapkan beberapa pokok pikiran terhadap situasi politik nasional saat ini.

Salah satunya adalah soal putusan Pengadilan Negeri atau PN Jakarta Pusat yang memerintahkan KPU menunda Pemilu 2024.

Padahal, konstitusi telah memerintahkan agar pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi saat ini akan berakhir 20 Oktober 2024.

"Pertanyaannya begini apa iya ada Plt (pelaksana tugas) presiden?" kata AHY

Tidak hanya di level eksekutif, tapi juga legislatif. "Apa iya akan ada ratusan Plt anggota DPR RI dan DPD RI? Apa iya akan ada ribuan Plt anggota DPRD provinsi kabupaten kota?" kata putra mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY ini.

Bila kondisi itu terjadi, AHY semakin khawatir dampaknya ke depan. "Kalau di negara kita ada Plt presiden dan ribuan Plt wakil rakyat yang berkuasa dan berkerja selama dua hingga tiga tahun, betapa kacaunya, chaos-nya situasi nasional kita," ujar AHY.

AHY khawatir dunia akan melihat Indonesia sebagai banana republic alias republik pisang, sebutan untuk negara yang kacau dan korup. Pandangan itu dinilai bisa muncul ketika pejabat negara menduduki kursi kekuasaan tanpa mandat rakyat. "Tanpa pemilu yang demokratis, artinya tidak memiliki legitimasi yang kuat, kekuasaan yang tak sah dan tak halal," ujar AHY.

Rebranding Partai Demokrat

Pangi mengungkapkan tanggapan Demokrat mengomentari pemerintah, yang tak berpihak terhadap kelompok masyarakat kecil atau wong cilik mengusik partai besar siempunya jargon "Partai Wong Cilik".

Kondisi itu kata Pangi, menunjukan bahwa AHY secara lantang mengatakan pemerintah yang partai pengusung utamanya adalah partai wong cilik, justru tidak berpihak pada wong cilik.

Pangi menilai, jika Demokrat serius menggarap isu ini, maka ini adalah momentum dan pesan yang sangat jelas bahwa Demokrat sedang bekerja keras memperluas basis dukungannya untuk memperbesar peluang meraih dukungan segmen pemilih yang lebih luas pada pemilu 2024 mendatang.

Pilihan Editor: Antisipasi Hambatan Suplai Logistik Pemilu, KPU Lakukan Pemetaan Jalur Distribusi