TEMPO.CO, Jakarta - Koordinator Divisi Perencanaan, Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik KPU RI, Yulianto Sudrajat, mengatakan lembaganya mengantisipasi hambatan suplai logistik pemilu dengan melakukan pemetaan jalur-jalur distribusi.
"Daerah kepulauan, pedalaman, sejak awal sudah kita petakan untuk jalur-jalur distribusi termasuk utamanya di daerah 3T, terluar, terdalam, tertinggal," ucapnya usai ditemui di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, pada Jumat, 17 Maret 2023.
Sudrajat mencontohkan kondisi kepulauan, memiliki infrastruktur dengan kondisi yang berbeda-beda maka KPU memperhitungkan jalurnya, moda transportasi hingga estimasi waktu yang dibutuhkan.
"Ini berjalan secara simultan agar karena keterbatasan waktu," ucapnya.
Dengan perencanaan, Sudrajat mengatakan pihaknya memastikan tidak ada keterlambatan suplai logistik pemilu di daerah-daerah. "Kita pastikan, timelinenya ya, biar gak ngepas," ucapnya.
Apalagi, kata Sudrajat, KPU RI juga telah menjalin kerjasama dengan aparat keamanan untuk membantu proses suplai logistik pemilu ini. KPU, kata dia, telah mengadakan pertemuan dengan TNI.
"Kita kan nanti kerja sama dengan TNI dengan polri. Satu yang punya personil kuat begitu dan yang kedua punya armada tangguh untuk menembus medan-medan itu," ucapnya.
Proses coklit telah selesai
Sudrajat mengatakan petugas Pemutakhiran data Pemilih atau Pantarlih telah bekerja dengan baik. "Rata-rata juga anak muda pantarlihnya mendatangi setiap kepala keluarga," ucapnya.
Ia pun mengatakan bahwa dalam proses coklit ini, pantarlih menghadapi tantangan bervariasi salah satunya masuk ke daerah pedalaman.
"Alhamdulillah sudah selesai 100 persen selesai, setiap rekap data dari kabupaten terus kemudian ke provinsi dan ke pusat,"ujarnya.
Selanjutnya kata Sudrajat, setengah proses penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS) dari hasil coklit, akan diumumkan untuk meminta tanggapan masyarakat.
"Bawaslu juga bisa berikan masukan terhadap kegiatan-kegiatan para pemilih itu," sebutnya.
