TEMPO.CO, Jakarta - Ketua DPP Partai Demokrqsi Indonesia Perjuangan (PDIP) Komarudin Watubun menyatakan tidak ada urgensi yang mendesak untuk menunda Pemilu 2024. Menurut dia, saat ini Indonesia sedang tidak dalam keadaan darurat yang mengancam keutuhan nasional.

Kalaupun ada masyarakat yang puas dengan kepemimpinan Presiden Joko Widodo alias Jokowi, hendaknya hal itu disyukuri. Dia menyebut kepuasan masyarakat itu tidak bisa jadi legitimasi untuk memperpanjang masa jabatan Presiden maupun menunda Pemilu 2024.

“Apakah karena nilai Jokowi bagus harus perpanjang masa jabatan? Itu nggak bener. Nanti orang berkuasa suka-suka untuk kepentingan masa jabatan,” kata Komarudin saat dihubungi, Ahad, 5 Februari 2023.

Menurut dia, kepuasan terhadap Jokowi itu mestinya dijadikan catatan dan kenangan yang indah. Ia mewanti-wanti pihak yang mendorong Jokowi untuk memperpanjang masa jabatannya.

Pesan Megawati

Komarudin menyebut pihak itu sebenarnya punya kepentingan sendiri, namun berlindung di balik nama Jokowi. Di sisi lain, dia mengatakan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri sudah menegaskan bahwa konstitusi mengatur jabatan selama 2 periode dan itu mesti dipatuhi.

“Saya kira sikap ibu itu jelas. Kan pidato ibu kan, pesannya jelas kok. Tidak perlu ditafsirkan. Yasudah kalau sudah diatur konstitusi 2 periode, ya 2 periode,” kata dia.

Menyitir laporan Koran Tempo bertajuk Dua Wajah Wacana Masa Jabatan Presiden edisi Kamis, 2 Februari 2023, Mahfud MD menyinggung usulan perpanjangan masa jabatan Presiden kala menghadiri rapat di Lembaga Ketahanan Nasional pada Rabu, 1 Februari 2023 lalu.

Di depan para pejabat eselon Lemhannas, Mahfud menegaskan pemerintah sudah menyiapkan kebutuhan Pemilu 2024. Kendati demikian, ia menyebut pemerintah tidak bisa menghalangi adanya aspirasi menunda Pemilu maupun memperpanjang masa jabatan Presiden 2024.

“Kalau dari pemerintah, jelas. Bahwa kemudian ada pikiran-pikiran lain, saya katakan itu di luar pemerintah. Dan itu hak. Kita tidak bisa menghalangi kalau seorang ketua partai politik, kelompok masyarakat tertentu, berwacana itu harus diperpanjang. Itu kan, ya, tidak melanggar,” kata Mahfud.

Selanjutnya: tudingan Demokrat..
<!--more-->

Tudingan Demokrat

Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat Benny Kabur Harman menuding usulan perpanjangan masa jabatan ini sebenarnya keinginan Presiden Jokowi sendiri. Namun, Jokowi menggunakan orang-orang di lingkaran Istana untuk menyuarakan hal itu.

“Pak Jokowi yang mau perpanjang masa jabatan, tapi orang lain yang disuruh ngomong. Itu kemauan Pak Jokowi melalui tangan-tangan kanannya di pemerintahan,” kata Benny saat dihubungi, Ahad, 5 Februari 2023.

Selain Mahfud, ia mencontohkan petinggi partai politik yang mendukung gagasan masa perpanjangan Presiden ini. Pada awal 2022, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, Ketua Umum Partai Golkar yang juga Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto, serta Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) yang kini Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan kompak mendukung ide itu.

“Demokrat tahu bahwa itu keinginan Presiden Jokowi, dan itu disampaikan melalui tangan kanannya baik di parpol maupun pemerintahan. Itu Ketum Golkar, PAN, PKS, berapa kali itu kan. Itu keinginan Istana,” kata Benny.

Ia menegaskan bahwa Demokrat menolak keinginan itu. Menurut dia, dukungan terhadap isu ini dilakukan oleh politisi yang mencari muka dengan melakukan tindakan Asal Bapak Senang alias ABS.

Benny turut menyinggung hal ini pernah terjadi saat Soekarno menjadi Presiden. Dia menyebut saat itu banyak yang mendorong Soekarno menjadi Presiden seumur hidup.

Kendati demikian, sebagai negara demokratis, Benny menilai aspirasi itu hal yang biasa. Asalkan, kata dia, tidak ada aksi untuk mewujudkan hal itu, misalnya dengan melanggar konstitusi.

“Bukan baru sekarang ada (usulan perpanjangan masa jabatan Presiden). Sepanjang tidak melanggar konstitusi, kalau aspirasi itu kan biasa. Ini kan negara demokrasi, bebas berpendapat,” ujarnya.

Bantahan Jokowi

Jokowi dalam beberapa kesempatan membantah dirinya yang ingin perpanjangan masa jabatan. Pada sidang kabinet di Istana Negara, Selasa 5 April 2022, Jokowi menegur menterinya yang getol menyuarakan perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode serta penundaan Pemilu 2024.

"Jangan sampai ada lagi yang menyuarakan mengenai penundaan (pemilu), perpanjangan (masa jabatan presiden), ndak!" ujar Jokowi dalam pengantar pembuka sidang kabinet yang ditayangkan ulang di Youtube Sekretaris Presiden Rabu, 6 April 2022.

Jokowi mengatakan saat ini kondisi Indonesia sedang dilanda kesulitan karena kenaikan BBM hingga kebutuhan pokok. Sehingga, ia meminta para menteri fokus bekerja agar beban masyarakat berkurang.


Baca: Raker Pemilu 2024, KPU dan DPR Bahas Soal Penambahan Dapil dan Kursi Anggota Parlemen