Dubes M. Prakosa Wafat, Megawati Perintahkan Kader PDIP Beri Penghormatan Terbaik

Selasa, 17 Januari 2023 22:59 WIB

Ketua Badan Kehormatan Muhammad Prakosa, menjawab pertanyaan wartawan seusai melakukan rapat tertutup, di Gedung MPR/DPR, Jakarta, 22-5, 2012. Rapat tersebut mengundang ahli teknologi dan informasi (IT) untuk menindaklanjuti kasus video porno yang diduga mirip anggota DPR. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP, Megawati Soekarnoputri memerintahkan seluruh kadernya memberikan penghormatan terbaik kepada Duta Besar RI untuk Italia, Muhammad Prakosa atau M. Prakosa yang wafat hari ini.

Mega memerintahkan agar PDIP memberikan penghormatan khusus sesuai protokol partai untuk Prakosa yang wafat di Sacro Cuore FSR, Roma, pada pukul 10.55 waktu setempat.

"Saya sudah melaporkan secara langsung kepada Ibu Megawati Soekarnoputri. Beliau juga begitu bersedih. Tidak diduga berita duka itu datang secepat ini," ujar Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto dalam keterangannya, Selasa, 17 Januari 2023.

Hasto menjelaskan pada siang tadi Megawati baru saja membahas soal pohon Saninten kenang-kenangan dari Prakosa yang tumbuh subur di halaman rumah Megawati di Bali. Beberapa jam setelah itu, Megawati mendapatkan kabar sahabatnya yang berusia 62 tahun itu wafat.

Hasto menerangkan partainya telah menugaskan Ketua Fraksi PDIP di DPR RI, Utut Adianto untuk berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri dan juga dengan Menteri Sekretaris Kabinet untuk membahasrencana pemulangan jenazah Prakosa.

Advertising
Advertising

Hasto menyebut Ahmad Basarah juga ditugaskan untuk melakukan koordinasi dengan keluarga berkaitan dengan seluruh rencana pemakaman almarhum.

"Selanjutnya partai memberikan dukungan penuh hingga selesainya seluruh rangkaian pemakaman almarhum sesuai protokol partai," kata Hasto.

Lebih lanjut, ia juga menyampaikan partainya juga menyampaikan duka cita atas wafatnya Prakosa. Hasto menyebut Prakosa merupakan sosok kader yang loyal, berdedikasi, dan setia pada Megawati Soekarnoputri dan PDI Perjuangan.

Karier politik M. Prakosa

Sebelum menjadi Duta Besar, M. Prakosa pernah menjabat sebagai Menteri Kehutanan (Menhut) dan Menteri Pertanian (Mentan). Dia diangkat menjadi Menteri Pertanian pada era Presiden Abdurrahman Wahid. Namun, dia hanya menyandang posisi ini tidak sampai setahun, terhitung sejak 29 Oktober 1999 hingga 26 Agustus 2000.

Meski diberhentikan di tengah jalan, karier M Prakosa tetap moncer saat era Presiden Megawati Soekarnoputri. Megawati yang dilantik sebagai Presiden Indonesia dalam Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada 2001 silam lantas menunjuk Muhammad Prakosa sebagai Menteri Kehutanan.

Pilihan ini tak lepas dari latar belakang pendidikan M Prakosa. Selain itu, Prakosa sebelumnya juga aktif di PDI Perjuangan dan bergabung dalam Badan Penelitian dan Pengembangan DPP PDI Perjuangan.

Kariernya lantas berlanjut di kursi legislatif. M Prakosa menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR RI sejak 2009 hingga 2021.

Pada 2021, M. Prakosa diangkat Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai Duta Besar (Dubes) Indonesia untuk Italia. Selain menjabat sebagai Dubes Indonesia untuk Italia, dia juga merangkap sebagai Dubes Malta, Siprus, San Marino, serta FAO, IFAD (Dana Internasional untuk Pengembangan Pertanian), WFP (Program Pangan Dunia), dan UNIDROIT (Institut Internasional untuk Penyatuan Hukum Perdata).

Baca juga: Mantan Menhut dan Mentan Muhammad Prakosa Meninggal, Begini Rekam Jejaknya

Berita terkait

PDIP Siapkan 8 Nama di Pilkada Jakarta Ada Risma hingga Ahok: Berpeluang Muncul Kejutan

2 jam lalu

PDIP Siapkan 8 Nama di Pilkada Jakarta Ada Risma hingga Ahok: Berpeluang Muncul Kejutan

PDIP menyebutkan ada 8 nama seperti Tri Rismaharini hingga Basuki Tjhaja Purnama atau Ahok masuk ke dalam Pilkada Jakarta 2024.

Baca Selengkapnya

Ahok Masuk Radar PDIP untuk Pilkada Sumut 2024, Lawan Bobby Nasution?

3 jam lalu

Ahok Masuk Radar PDIP untuk Pilkada Sumut 2024, Lawan Bobby Nasution?

PDIP mengatakan Ahok masuk radar untuk Pilkada Sumut 2024.

Baca Selengkapnya

Djarot PDIP Sebut RUU MK Sisi Gelap Kekuasaan

11 jam lalu

Djarot PDIP Sebut RUU MK Sisi Gelap Kekuasaan

Politikus PDIP Djarot Saiful Hidayat mengungkapkan kekhawatirannya soal RUU MK yang telah disahkan di tingkat 1 dan selangkah lagi disahkan jadi UU.

Baca Selengkapnya

Revisi UU Kementerian Negara, Baleg DPR Singgung Soal Efektivitas Pemerintahan

11 jam lalu

Revisi UU Kementerian Negara, Baleg DPR Singgung Soal Efektivitas Pemerintahan

Fraksi PDIP mengusulkan agar diksi efisien dijabarkan dalam perubahan UU Kementerian Negara.

Baca Selengkapnya

Soroti Revisi UU Kementerian Negara, PDIP Contohkan Empire Building Syndrome

12 jam lalu

Soroti Revisi UU Kementerian Negara, PDIP Contohkan Empire Building Syndrome

PDIP telah memberikan warning atau peringatan, supaya Revisi Undang-undang Kementerian Negara tidak digunakan untuk kepentingan politik.

Baca Selengkapnya

Gerindra Jaring Tiga Tokoh Perempuan untuk Pilkada Semarang 2024, Begini Mekanismenya

13 jam lalu

Gerindra Jaring Tiga Tokoh Perempuan untuk Pilkada Semarang 2024, Begini Mekanismenya

Partai Gerindra akan berkomunikasi dengan semua parpol untuk Pilkada Semarang 2024.

Baca Selengkapnya

Caleg Terpilih Maju Pilkada Harus Mundur, PDIP Singgung KPU Tak Konsisten

13 jam lalu

Caleg Terpilih Maju Pilkada Harus Mundur, PDIP Singgung KPU Tak Konsisten

PDIP menyoroti pernyataan terbaru KPU tentang caleg terpilih yang ingin maju pilkada harus mundur.

Baca Selengkapnya

PDIP Tak Undang Jokowi di Rakernas

15 jam lalu

PDIP Tak Undang Jokowi di Rakernas

PDIP tidak mengundang Presiden Jokowi dalam acara Rakernas IV. Djarot Saiful Hidayat mengungkap alasannya.

Baca Selengkapnya

Seperti PDIP, PKS Setujui Revisi UU Kementerian Negara dengan Catatan

16 jam lalu

Seperti PDIP, PKS Setujui Revisi UU Kementerian Negara dengan Catatan

Hari ini, Rapat pleno Baleg DPR menyepakati pengambilan keputusan atas hasil penyusunan revisi UU Kementerian Negara menjadi usul inisiatif DPR.

Baca Selengkapnya

Kronologi Spanduk Kandidat Wali Kota Depok yang Diusung PDIP Dicopot Satpol PP

16 jam lalu

Kronologi Spanduk Kandidat Wali Kota Depok yang Diusung PDIP Dicopot Satpol PP

Petugas Satpol PP menurunkan spanduk kandidat Wali Kota Depok mendapat kritik dari politikus PDIP. Begini kronologinya.

Baca Selengkapnya