TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB Muhaimin Iskandar atau yang akrab disapa Cak Imin memastikan hadir dalam pertemuan dengan pimpinan 7 partai politik lainnya di Hotel Dharmawangsa, pada Ahad siang ini, 8 Januari 2023. Pertemuan itu untuk membahas penolakan penggunaan sistem proposional tertutup pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Muhaimin menyatakan PKB tegas menolak perubahan dari sistem proporsional terbuka yang digunakan dalam beberapa pemilu sebelumnya menjadi sistem proporsional tertutup.

"PKB dalam posisi menolak dan kita sedang berkonsolidasi dengan partai lain. Insya Allah hari ini akan ada pertemuan dengan partai lain," ujar Muhaimin di kawasan CFD, Thamrin, Jakarta Pusat, Ahad, 8 Januari 2023.

Cak Imin menjelaskan alasannya menolak usulan proposional tertutup karena merasa waktu Pemilu 2024 yang sudah semakin dekat. Ia mengaku tak keberatan jika usulan ini sudah dibahas sejak beberapa tahun yang lalu.

Selain itu, ia merasa Pemilu Proposional Tertutup juga memberangus hak berkompetisi di antara para calon legislatif.

"Ya, sebetulnya ini agenda biasa ya, sebetulnya layaknya dibahas di awal pasca pemilu. Biasa nda masalah. Karena sistem demokrasi bisa melalui berbagai cara. Tetapi proporsional dalam waktu 1 tahun sebelum pemilu ini tidak fair," kata Cak Imin.

8 Parpol Tolak Sistem Proporsional Tertutup

Sebelumnya, 8 dari 9 Fraksi partai politik di DPR menolak Pemilu 2024 digelar dengan sistem proporsional tertutup. Mereka adalah Fraksi Golkar, Gerindra, Demokrat, NasDem, PAN, PKB, PPP dan PKS.

Fraksi-fraksi tersebut membuat surat pernyataan sikap bersama dan meminta Mahkamah Konstitusi (MK) untuk tetap konsisten dengan putusannya pada 2008 lalu, bahwa Pemilu digelar dengan sistem proporsional terbuka sesuai pasal 168 ayat 2 UU Pemilu Tahun 2017.

"Kita sudah menjalankan 5 kali Pemilu selama masa reformasi. Selama itu pula kita terus menyempurnakan sistem Pemilu yang semakin mendekatkan rakyat dengan pilihan orisinalitasnya,” bunyi keterangan dalam pernyataan sikap 8 fraksi, Selasa, 3 Januari 2023.

Pernyataan bersama itu dibuat karena saat ini MK tengah melakukan sidang uji materi terkait Pasal 168 ayat 2 Undang-Undang Pemilu. Gugatan uji materi tersebut diajukan oleh kader PDIP Demas Brian Wicaksono. Selain itu, pemohon juga terdiri atas lima orang lainnya, Yuwono Pintadi, Fahrurrozi, Ibnu Rachman Jaya, Riyanto, dan Nono Marijono.

Selanjutnya, sistem proporsional tertutup dianggap sebagai kemunduran demokrasi

<!--more-->

Dalam pernyataan bersamanya, 8 fraksi tersebut menyatakan putusan MK pada 2008 lalu memberikan kesempatan bagi rakyat untuk bisa mengenal, memililh, dan menetapkan wakil mereka secara langsung. Sistem proporsional terbuka dinilai tidak lagi menyerahkan kewenangan penuh pada partai politik.

“Itulah kemajuan sekaligus karakteristik demokrasi kita. Perpaduan antara keharusan kedekatan rakyat dengan wakilnya dan keterlibatan institusi partai politik tetap harus dijunjung,” ujar mereka.

Oleh sebab itu, 8 fraksi DPR memilih mempertahankan sistem proporsional terbuka yang dinilai sebagai salah satu bentuk kemajuan demokrasi. Menurut mereka, penggunaan sistem proporsional tertutup malah memukul mundur demokrasi Indonesia.

Mereka turut mengingatkan penyelenggara Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk bekerja sesuai amanat Undang-Undang, independen, dan tidak mewakili kepentingan siapapun kecuali rakyat dan negara.

“Kami akan terus mengawal pertumbuhan demokrasi Indonesia tetap ke arah yang lebih mau,” ujar mereka.

Dari 9 fraksi di DPR, hanya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang mendukung penggunaan sistem proporsional tertutup.

Target PKB di Pemilu 2024

PKB sendiri memiliki target besar pada Pemilu 2024. Wakil Ketua Umum Jazilul Fawaid menyatakan bahwa mereka menargetkan mampu meraih 100 kursi DPR.

Saat ini, PKB hanya memiliki 58 kursi di DPR RI. Meskipun demikian, Jazilul menyatakan target itu bukan sesuatu yang mustahil. Mereka pun menargetkan Muhaimin Iskandar menjadi presiden atau wakil Presiden.

"Dalam Pemilu selalu ada keajaiban. Pemilu 1999 Golkar yang begitu kuat di masa Orde Baru, bisa kalah. PKB yang baru pertama kali ikut pemilu saat itu, bisa menjadikan Gus Dur Presiden. Semoga 2024 kita bisa menjadikan Gus Muhaimin presiden atau wakil presiden," ujar Jazilul 10 Desember lalu.

M JULNIS FIRMANSYAH I IMA DINI SHAFIRA