Nasdem Tantang PDIP Adu Prestasi, Singgung Menteri yang Ditangkap KPK

Reporter

Ima Dini Shafira

Editor

Amirullah

Sabtu, 31 Desember 2022 09:22 WIB

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto memberikan keterangan pers di kantor DPP PDI Perjuangan, Jakarta, Senin, 24 Oktober 2022. Ganjar Pranowo sempat menyatakan kesiapan mencalonkan diri sebagai presiden pada 18 Oktober lalu, namun beberapa hari kemudian menambahkan jika keputusan soal Capres ada di tangan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri. TEMPO/Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua DPP Partai NasDem Irma Suryani Chaniago menanggapi pernyataan Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto yang mengkritik menteri NasDem. Sebelumnya Hasto juga menyebut parpol yang mengusung sosok antitesa Presiden Joko Widodo alias Jokowi agar memiliki kesadaran politik untuk menarik diri dari koalisi pemerintah.

Irma justru mempertanyakan kesalahan apa yang dibuat oleh menteri NasDem sehingga PDIP begitu ngotot meminta reshuffle. Ia pun menantang menteri PDIP untuk beradu prestasi selama menjabat saat ini.

“Mau adu prestasi menteri dari NasDem ? Hati hati, menteri NasDem tidak ada yang ditangkap KPK karena merugikan bangsa dan negara! Yang kedua nggak usah jauh-jauh, bicara prestasi, coba cek bantuan sosial jumlahnya triliunan itu, ternyata pendistribusiannya tidak tepat sasaran, karena data digunakan tidak tepat, pengawalannya lemah, terus dimana prestasinya? Ayo audit itu bansos Kemensos selama pendemi,” kata Irma dalam keterangannya, Jumat, 30 Desember 2022.

Adapun Hasto sebelumnya menyoroti kinerja Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dalam mewujudkan ketahanan pangan. Menurut Hasto, apa yang disampaikan Syahrul kerap bertolak belakang dengan fakta di lapangan. Alih-alih ekspor beras, Hasto menyebut saat ini Indonesia malah melancarkan impor.

Tudingan Mengada-ada

Advertising
Advertising

Irma menjelaskan, tudingan Hasto tidak berdasar dan mengada-ngada. Musababnya, kata Irma, permintaan impor beras datang dari Badan Urusan Logistik (Bulog) dan Kementerian Perdagangan. Dia menyebut justru Menteri Syahrul membela petani yang jelas-jelas memiliki gabah yang cukup.

"Sebagaimana saya sudah sampaikan sebelumnya, impor beras itu maunya Bulog dan Kemendag. Kalau Mentan jelas bilang gabah petani cukup, Bulog saja tidak mampu serap gabah petani. Jadi jangan asbun deh," ujarnya.

Toh jika Presiden Jokowi pada akhirnya mengocok ulang menteri, Irma hakulyakin keputusan ini didasarkan atas data dan bukan dari pesanan parpol manapun, termasuk PDIP. Ia juga meyakini menteri NasDem bukan salah satu menteri yang direshuffle.

"Soal reshuffle, saya yakin, jika berbasis kinerja, Menteri NasDem tidak akan termasuk akan diganti. Karena mereka berkinerja baik, on the track dengan program Presiden serta berprestasi,” kata dia.

Partai NasDem punya 3 menteri di kabinet Jokowi. Selain Menteri Syahrul, ada juga Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar dan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate.

Desakan agar menteri asal Nasdem dikeluarkan dari kabinet ini muncul dari Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. Desakan ini muncul setelah Nasdem mendeklarasikan dukungan terhadap Anies Baswedan di Pilpres 2024.

Baca: Hasto PDIP Sindir Lagi Partai Pengusung Antitesa Jokowi

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.

Berita terkait

Kuasa Hukum Prabowo-Gibran: PDIP Tak Punya Legal Standing Gugat KPU

2 menit lalu

Kuasa Hukum Prabowo-Gibran: PDIP Tak Punya Legal Standing Gugat KPU

Kuasa Hukum Prabowo-Gibran, Maulana Bungaran, mengatakan PDIP tidak memiliki legal standing mengajukan gugatan ke PTUN di perkara ini

Baca Selengkapnya

KPK Sita Kantor NasDem di Sumatera Utara dalam Kasus Korupsi Bupati Labuhanbatu

35 menit lalu

KPK Sita Kantor NasDem di Sumatera Utara dalam Kasus Korupsi Bupati Labuhanbatu

KPK menyita kantor Partai NasDem di Labuhanbatu, Sumatera Utara, dalam perkara korupsi yang menjerat Bupati Erik Atrada Ritonga.

Baca Selengkapnya

Surya Paloh Tegaskan Dukungan ke Prabowo, Singgung Sportivitas NasDem

38 menit lalu

Surya Paloh Tegaskan Dukungan ke Prabowo, Singgung Sportivitas NasDem

Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, menegaskan posisi partainya yang mendukung pemerintahan baru Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka

Baca Selengkapnya

Gibran Sebut Prabowo Bakal Libatkan Ketua Parpol dan Tokoh Senior dalam Susun Kabinet, Termasuk Megawati

1 jam lalu

Gibran Sebut Prabowo Bakal Libatkan Ketua Parpol dan Tokoh Senior dalam Susun Kabinet, Termasuk Megawati

Gibran rencana Prabowo yang akan melibatkan ketua parpol dan tokoh senior, tak terkecuali Ketua Umum PDIP Megawati dalam menyusun kabinet

Baca Selengkapnya

Prabowo-Gibran Ajukan Permohonan Intervensi Gugatan PDIP di PTUN

2 jam lalu

Prabowo-Gibran Ajukan Permohonan Intervensi Gugatan PDIP di PTUN

Tim Hukum PDIP diketahui menggugat KPU karena diduga melakukan perbuatan melawan hukum atas penerimaan pendaftaran Gibran sebagai cawapres.

Baca Selengkapnya

PTUN Minta PDIP Perbaiki Gugatan terhadap KPU

3 jam lalu

PTUN Minta PDIP Perbaiki Gugatan terhadap KPU

PDIP mengajukan gugatan ke PTUN karena menganggap KPU melakukan perbuatan melawan hukum.

Baca Selengkapnya

Sidang Sengketa Pileg di MK: Ribuan Suara PPP dan PDIP Diklaim Berpindah ke Partai Lain

3 jam lalu

Sidang Sengketa Pileg di MK: Ribuan Suara PPP dan PDIP Diklaim Berpindah ke Partai Lain

PDIP dan PPP mengklaim ribuan suara pindah ke partai lain dalam sidang sengketa Pileg di MK hari ini.

Baca Selengkapnya

12 Nama Daftar Pilkada Solo Lewat PDIP, dari Kader Partai hingga Pedagang Baut

3 jam lalu

12 Nama Daftar Pilkada Solo Lewat PDIP, dari Kader Partai hingga Pedagang Baut

PDIP telah membuka pendaftaran dan penyaringan bakal calon wali kota dan wakil wali kota Solo. Sebanyak 12 orang telah mendaftar.

Baca Selengkapnya

12 Nama Mendaftar Pilkada Solo lewat PDIP, Dari Kader Partai Hingga Pedagang Mur Baut

3 jam lalu

12 Nama Mendaftar Pilkada Solo lewat PDIP, Dari Kader Partai Hingga Pedagang Mur Baut

Para pendaftar baka calon wali kota dan wakil wali kota Solo dari PDIP memiliki latar belakang beragam.

Baca Selengkapnya

PDIP Minta PTUN Buktikan KPU Lakukan Maladministrasi Penetapan Gibran Sebagai Cawapres

4 jam lalu

PDIP Minta PTUN Buktikan KPU Lakukan Maladministrasi Penetapan Gibran Sebagai Cawapres

Menurut Gayus Lumbuan, putusan PTUN bisa memvalidasi bahwa KPU telah melakukan maladministrasi dalam tahapan pilpres

Baca Selengkapnya