Lemhanas Kaji Lima Isu Penting Nasional Selama 2022

Editor

Amirullah

Rabu, 21 Desember 2022 17:22 WIB

Andi Widjajanto usai dilantik Presiden Joko Widodo sebagai Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) di Istana Negara, Jakarta, Senin, 21 Februari 2022. Sumber: Biro Setpres

TEMPO.CO, Jakarta - Lembaga Pertahanan Nasional atau Lemhanas melakukan pemaparan catatan akhir tahun pada Rabu, 21 Desember 2022. Dalam pemaparan tersebut, Lemhannas menyebut ada lima isu penting yang dikaji sepanjang tahun ini.

Gubernur Lemhannas RI, Andi Widjajanto, kelima isu tersebut merupakan isu yang menjadi fokus pemerintah sepanjang tahun ini. Dari lima fokus tersebut, kata dia, total ada 42 kajian yang dihasilkan oleh Lemhannas RI.

"Tercatat 42 kajian atau rekomendasi kebijakan dari lima topik yang diminta Presiden Joko Widodo," kata dia dalam konferensi pers.

Andi menjelaskan isu pertama yang menjadi fokus perhatian adalah demokrasi. Ia menjelaskan kajian Lemhanas menyebut ada kecenderungan regresi demokrasi di Indonesia. "Jika melihat indeks-indeks berbagai lembaga kajian, regresi memang cenderung terjadi," kata dia.

Isu selanjutnya yang menjadi fokus kajian Lemhanas adalah transformasi digital. Andi menyebut Indonesia menghadapi ketimpangan pembangunan infrastruktur digital. Sehingga, kata dia, banyak pulau-pulau terpencil belum merasakan infrastruktur pembangunan teknologi.

Advertising
Advertising

"Sehingga pemerataan teknologi inilah yang harus diperhatikan. Setelah itu juga jangan lupa pentingnya pendidikan literasi digital bagi masyarakat," ujar Andi.

Untuk isu ketiga dan keempat yang menjadi fokus utama pemerintah berkaitan dengan isu lingkungan. Andi menjelaskan kedua isu tersebut adalah ekonomi hijau dan ekonomi biru.

Soal ekonomi hijau, Andi mengatakan ada potensi besar bagi perkembangan ekonomi hijau di Indonesia. Terutama, kata dia, pandemi Covid-19 dan disrupsi energi akibat pecah perang Rusia dengan Ukraina.

"Dengan adanya kenaikan harga komoditas energi akibat dua peristiwa besar tersebut, kemudian negara-negara di dunia mulai memikirkan jalan alternatif melalui energi hijau," kata dia.

Sementara untuk ekonomi biru, Andi mengatakan Lemhanas memberi perhatian lebih kepada indeks kesehatan laut. Ia menyebut masih banyak yang bisa dilakukan oleh pemerintah untuk memperbaiki indeks kesehatan laut Indonesia. "Indonesia memiliki skala menengah antara poin dua menuju tiga dari lima poin," ujar Andi.

Terakhir, isu yang dikaji oleh Lemhanas pada tahun ini adalah isu soal pemindahan ibu kota negara. Andi menyebut akan banyak tantangan yang akan dihadapi RI dari pemindahan ibu kota tersebut.

"IKN akan menjadi pusat dari kekuatan di Indonesia yang akan memberikan kerawanan-kerawanan strategis baru. Maka harus segera dimitigasi dengan melakukan gelar-gelar militer baru," ujar dia.

Baca: Partai Ummat Akan Verifikasi Faktual Ulang, Amien Rais Kini Sebut Sebelumnya Penyelenggara Khilaf

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.

Berita terkait

Austria Tertarik Berkontribusi di IKN

8 jam lalu

Austria Tertarik Berkontribusi di IKN

Dubes Austria untuk Indonesia menyatakan ada banyak ketertarikan dari negaranya untuk berkontribusi di IKN.

Baca Selengkapnya

BIN Ungkap Kemungkinan Sistem Keamanan IKN Pakai Kecerdasan Buatan

9 jam lalu

BIN Ungkap Kemungkinan Sistem Keamanan IKN Pakai Kecerdasan Buatan

BIN menyatakan siap membantu Otorita IKN untuk memperkuat sistem pertahanan dan keamanan di IKN Nusantara.

Baca Selengkapnya

Menteri PUPR Bantah Rencana Uji Coba Kereta Otonom Tanpa Rel di IKN: Belum Ada Desain Finalnya

10 jam lalu

Menteri PUPR Bantah Rencana Uji Coba Kereta Otonom Tanpa Rel di IKN: Belum Ada Desain Finalnya

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono membantah rencana Otorita IKN melakukan uji coba kereta otonom pada Juli mendatang. Prasarana belum siap.

Baca Selengkapnya

Pemerintah Anggarkan Rp 355 Miliar untuk Bangun Taman Peringatan di Ibu Kota Nusantara

11 jam lalu

Pemerintah Anggarkan Rp 355 Miliar untuk Bangun Taman Peringatan di Ibu Kota Nusantara

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono menyebut taman peringatan di Ibu Kota Nusantara bisa jadi lokasi kunjungan tamu negara

Baca Selengkapnya

Pembangunan Capai 20 Persen, Bandara VVIP IKN Berpotensi Layani Penerbangan Komersial

15 jam lalu

Pembangunan Capai 20 Persen, Bandara VVIP IKN Berpotensi Layani Penerbangan Komersial

Kementerian PUPR menggarap runaway, sedangkan Kemenhub menggarap gedung terminal bandara VVIP IKN.

Baca Selengkapnya

Menteri PUPR Banding Atas Gugatan JATAM Kaltim, Tutupi Informasi Soal Proyek Air dan Sponge City IKN

1 hari lalu

Menteri PUPR Banding Atas Gugatan JATAM Kaltim, Tutupi Informasi Soal Proyek Air dan Sponge City IKN

Komisi Informasi Pusat mengabulkan sebagian gugatan JATAM Kaltim soal keterbukan informasi proyek air dan sponge city di IKN.

Baca Selengkapnya

Terus Perpanjangan Kontrak Freeport Sampai 2061, Bagaimana Kronologinya Sejak Kontrak Pertama?

1 hari lalu

Terus Perpanjangan Kontrak Freeport Sampai 2061, Bagaimana Kronologinya Sejak Kontrak Pertama?

Kontrak Freeport adalah salah satu kontrak pertambangan terbesar dan paling signifikan di dunia, yang terletak di Provinsi Papua, Indonesia.

Baca Selengkapnya

Implementasi ESG Telkomsel Tingkatkan Literasi Digital ke Lebih dari 1.000 Pelajar dan Guru di Indonesia

1 hari lalu

Implementasi ESG Telkomsel Tingkatkan Literasi Digital ke Lebih dari 1.000 Pelajar dan Guru di Indonesia

Telkomsel berhasil membangun kesadaran literasi digital bagi lebih dari 1.000 pelajar dan guru di Indonesia dengan memberikan berbagai pelatihan.

Baca Selengkapnya

Datangi IKN, Luhut Targetkan Persoalan Lahan yang Belum Clear Selesai Akhir Mei

1 hari lalu

Datangi IKN, Luhut Targetkan Persoalan Lahan yang Belum Clear Selesai Akhir Mei

Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan menargetkan permasalahan lahan di proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara rampung akhir Mei.

Baca Selengkapnya

Tertarik Pengelolaan Air di Proyek IKN, Pemerintah Belanda Kumpulkan LSM-LSM

1 hari lalu

Tertarik Pengelolaan Air di Proyek IKN, Pemerintah Belanda Kumpulkan LSM-LSM

Pemerintah Belanda mengumpulkan sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) untuk meminta pandangan mereka tentang proyek Ibu Kota Nusantara (IKN).

Baca Selengkapnya