Kemenlu Serahkan 1,8 Juta Data DP4 Luar Negeri ke KPU

Reporter

Ima Dini Shafira

Editor

Amirullah

Rabu, 14 Desember 2022 12:37 WIB

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari (kiri), Wakil Menteri Dalam Negeri John Wempi Wetipo (kanan), Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh (kedua kiri) dan Sekjen KPU Bernard Dermawan (kedua kanan) menyerahkan Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) secara simbolis antara Kemendagri-KPU dan Rekapitulasi Data WNI antara Kemenlu-KPU di Jakarta, Jumat 14 Oktober 2022. KPU menerima rekapitulasi data WNI dan data kependudukan kecamatan dari Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Luar Negeri untuk proses jelang Pemilu dan Pilpres 2024. ANTARA FOTO/Reno Esnir

TEMPO.CO, Jakarta - Staf Ahli Bidang Sosial Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat Indonesia di Luar Negeri, Siti Nugraha Mauludiah, menyerahkan data DP4 alias daftar pemilih luar negeri pada Pemilihan Umum 2024 kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU). Dia mengatakan Kemlu telah menggelar serangkaian kegiatan untuk pemutakhiran data WNI di luar negeri dengan melibatkan seluruh perwakilan Indonesia di luar negeri.

“Dalam melaksanakan pemutakhiran data tersebut, Kemlu menggunakan portal Peduli WNI sebagai platform pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri,” kata Siti di Kantor KPU, Rabu, 14 Desember 2022.

Siti menjelaskan, Kemlu menyerahkan data DP4 sebanyak 1.806.714 jiwa ke KPU. Jumlah ini terdiri dari perempuan sebanyak 935 jiwa, sementara laki-laki sebanyak 740.105. “Ada 990 jiwa yang akan mencapai usia pemilih,” ujarnya.

Usai menyerahkan data DP4, Siti menyebut Kemlu siap mendukung tahapan Pemilu selanjutnya, di antaranya membentuk kelompok kerja Pemilu di luar negeri tingkat pusat dan panitia Pemilu luar negeri di setiap provinsi perwakilan RI.

“Data WNI di luar negeri selalu dinamis, untuk itu Kemlu dan seluruh perwakilan RI terus melakukan proses pemutakhiran data secara berkesinambungan,” kata dia.

Advertising
Advertising

Baca: PKS Pilih Gunakan 8 sebagai Nomor urut di Pemilu 2024

Sementara itu, Ketua KPU, Hasyim Asy’ari,menyebut penyerahan data DP4 merupakan tanda dimulainya pemutakhiran daftar pemilih. Ia berharap seluruh jajaran KPU di daerah bisa memaksimalkan kerja-kerja pemutakhiran data ini. “DP4 sebagai awal dimulainya pemutakhiran daftar pemilih dengan ujungnya penetapan daftar pemilih dimulai,” kata dia.

Hasyim menyebut KPU turut menyiapkan laman daring bertajuk cekdptonline.kpu.go.id bagi masyarakat untuk mengecek apakah sudah terdaftar sebagai pemilih atau belum. “Terutama juga dengan parpol karena mereka punya anggota yg akan memilih partai itu, sehingga siapa anggotanya harus dipastikan masuk dalam daftar pemilih,” kata Hasyim.

Hari ini, KPU bakal mengumumkan partai politik peserta Pemilu 2024. Namun sebelumnya, KPU dijadwalkan menggelar rapat pleno rekapitulasi nasional hasil verifikasi partai peserta Pemilu dan penetapan partai peserta Pemilu.

Baca Juga: Daftar Partai Politik yang Lengkap Dokumen Menuju Pemilu 2024

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.

Berita terkait

Puluhan Turis Australia Terkatung-katung di Kaledonia Baru

8 jam lalu

Puluhan Turis Australia Terkatung-katung di Kaledonia Baru

Sekitar 30 turis Australia terkatung-katung di Kaledonia Baru menunggu kesempatan untuk bisa keluar dari negara itu dengan aman usai pecah kerusuhan

Baca Selengkapnya

5 Faktor yang Bikin Politik Uang Terus Eksis di Indonesia

1 hari lalu

5 Faktor yang Bikin Politik Uang Terus Eksis di Indonesia

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP, Hugua usulkan politik uang atau money politics dilegalkan. Apa sebab politik uang eksis di Indonesia?

Baca Selengkapnya

Hugua Kader PDIP Usulkan Politik Uang Dilegalkan, Cermati Bentuk Money Politics dalam Pemilu

1 hari lalu

Hugua Kader PDIP Usulkan Politik Uang Dilegalkan, Cermati Bentuk Money Politics dalam Pemilu

Politik uang jadi sorotan setelah diusulkan Hugua, anggota Komisi II DPR yang juga kader PDIP agar dilegalkan. Seperti apa bentuk money politics?

Baca Selengkapnya

Kader PDIP Usul Politik Uang Dilegalkan, Ini Aturan Larangan Money Politics dan Sanksi Bagi Pelanggarnya

1 hari lalu

Kader PDIP Usul Politik Uang Dilegalkan, Ini Aturan Larangan Money Politics dan Sanksi Bagi Pelanggarnya

Anggota Komisi II DPR yang juga Kader PDIP, Hugua usulkan politik uang dalam Pemilu dilegalkan. Bagaimana regulasi money politics dan sanksinya?

Baca Selengkapnya

Soal Gaya Hidup Pejabat KPU yang Disindir DPR, Feri Amsari: Kita Jadi Mengerti Kenapa Kecurangan Pemilu Dibiarkan

1 hari lalu

Soal Gaya Hidup Pejabat KPU yang Disindir DPR, Feri Amsari: Kita Jadi Mengerti Kenapa Kecurangan Pemilu Dibiarkan

Pakar hukum tata negara Feri Amsari merespons gaya hidup pejabat KPU yang sempat disindir DPR, yakni menyewa private jet hingga bermain wanita.

Baca Selengkapnya

Alasan Demokrat Tolak Usulan Politik Uang Dilegalkan dalam Pilkada 2024

1 hari lalu

Alasan Demokrat Tolak Usulan Politik Uang Dilegalkan dalam Pilkada 2024

Partai Demokrat menolak usulan agae politik uang atau money politics dilegalkan pada Pemilihan Kepala Daerah alias Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Dede Yusuf Ungkap Alasan Enggan Maju Pilkada 2024

1 hari lalu

Dede Yusuf Ungkap Alasan Enggan Maju Pilkada 2024

Politikus Partai Demokrat Dede Yusuf lebih memilih menjadi anggota DPR RI dibanding maju Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Caleg Terpilih Maju Pilkada Harus Mundur, PDIP Singgung KPU Tak Konsisten

2 hari lalu

Caleg Terpilih Maju Pilkada Harus Mundur, PDIP Singgung KPU Tak Konsisten

PDIP menyoroti pernyataan terbaru KPU tentang caleg terpilih yang ingin maju pilkada harus mundur.

Baca Selengkapnya

KPU Kota Depok Pastikan Tak Ada Paslon Wali Kota Jalur Independen di Pilkada 2024

2 hari lalu

KPU Kota Depok Pastikan Tak Ada Paslon Wali Kota Jalur Independen di Pilkada 2024

KPU Kota Depok mengungkap alasan tidak ada paslon wali kota dari jalur independen atau perseorangan di Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Profil Juri Ardiantoro, dari Bekas Ketua KPU Kini Jadi Stafsus Jokowi

2 hari lalu

Profil Juri Ardiantoro, dari Bekas Ketua KPU Kini Jadi Stafsus Jokowi

Simak profil Juri Ardiantoro di sini.

Baca Selengkapnya