Usai mendapatkan usulan dari Komisi Hukum, penjelasan pasal 280 direformulasi menjadi “yang dimaksud dengan bersikap tidak hormat adalah bertingkah laku, bertutur kata, atau mengeluarkan pernyataan yang merendahkan martabat aparat penegak hukum, dan petugas pengadilan, atau persidangan”.

Draf akhir RKUHP versi 24 November 2022 menyebutkan bahwa dengan berlakunya RKUHP, maka seluruh peraturan perundang-undangan mengenai kohabitasi tidak berlaku.

7. Aborsi
Ketentuan mengenai aborsi diatur dalam pasal 463 RKUHP. Aturan ini menyebutkan bahwa setiap perempuan yang melakukan aborsi dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun.

Namun, aturan ini tidak berlaku jika perempuan merupakan korban tindak pidana perkosaan atau tindak pidana kekerasan seksual lainnya yang menyebabkan kehamilan dengan umur kehamilannya tidak melebihi 12 minggu.

8. Narkotika
Aturan mengenai narkotika diatur dalam pasal 610 RKUHP. Mulanya, Komisi Hukum DPR mengusulkan agar aturan mengenai narkotika dihapuskan mengingat komisi tersebut tengah berupaya merevisi UU Narkotika.

Namun, pemerintah dan Komisi Hukum pada akhirnya berkompromi dengan memasukkan tindak pidana ihwal kepemilikan narkotika dalam RKUHP, sementara ketentuan mengenai penggolongan dan jumlah narkotika mengacu pada UU yang mengatur mengenai narkotika.

9. Tindak Pidana ITE
Dalam rapat itu, Komisi Hukum DPR mengusulkan agar pemerintah mencabut pasal-pasal karet yang termuat dalam UU ITE. Mulanya, draf awal RKUHP versi 24 November hanya mencabut UU ITE pasal 27 ayat 3, 30, 31 ayat 1 dan 2, 46, dan 47. Dalam draf akhir versi 24 November, RKUHP turut mencabut pasal 27 ayat 1 dan 28 ayat

TAUFIK RUMADAUL | IMA DINI SHAFIRA
Baca juga : Draf RKUHP Terbaru Masukkan Aturan Soal Rekayasa Kasus

Ikuti berita terkini dari Tempo.co di Google News, klik di sini.

• Sebelumnya
• 1
• 2