UU IKN Direvisi Meski Baru Berumur 9 Bulan, Ini Kata Pengamat

Reporter

Editor

Febriyan

Aliansi Rakyat Gugat Pemindahan Ibu Kota Negara (Argumen) saat mengajukan uji formil Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN) ke Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat, 1 April 2022. Pembahasan serba kilat itu membuat UU IKN dianggap mengabaikan pertimbangan-pertimbangan yang disampaikan rakyat, termasuk akademisi dan warga di lokasi IKN yang akan terdampak langsung megaproyek tersebut. Selain menutup partisipasi penuh warga, pemindahan ibu kota ini dianggap tak sensitif karena dilakukan di saat ekonomi baru mulai pulih usai dihantam pandemi Covid-19. TEMPO/Muhammad Hidayat

TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat Tata Negara Feri Amsari tak terkejut dengan rencana pemerintah untuk merevisi Undang-Undang Ibu Kota Negara (UU IKN). Dia menilai revisi undang-undang yang belum genap setahun itu menunjukkan sikap keterburu-buruan pemerintah di awal pembentukannya. 

“Tentu saja akan ada revisi karena undang-undang ini dibuat terburu-buru melalui fast track legislation,” kata Feri melalui pesan singkat WhatsApp kepada Tempo, Sabtu, 26 November 2022. 

Dia menambahkan, peraturan yang dibuat secara terburu-buru menuai banyak kekurangan. Feri pun menyoroti sikap pemerintah yang tidak mendengarkan aspirasi publik menjadi salah satu faktor terjadinya perbaikan dalam undang-undang.

UU IKN baru berumur 9 bulan

UU IKN disahkan dan diundangkan menjadi pada tanggal 15 Februari 2022.  Pengesahan undang-undang ini memang sempat mendapatkan kritikan. Selain karena tidak seluruh lapisan masyarakat menyetujui pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Nusantara, pembentukan undang-undang itu juga dianggap minim partisipasi publik.

Pemerintah saat ini tengah mengajukan revisi kepada DPR RI. Kementerian Hukum dan HAM, serta DPR RI pun menyetujui arahan Presiden Jokowi untuk memasukkan revisi ini ke dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas 2023. 

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menjelaskan urgensi di balik usulan revisi ini lantaran pemerintah ingin mempercepat proses persiapan pemindahan IKN dan penyelenggaraan pemerintah daerah khusus IKN. 

NasDem abstain

Akan tetapi tak seluruh fraksi di DPR menyetujui revisi UU IKN. Fraksi NasDem bersikap abstain karena menyatakan masih harus berkomunikasi dengan pimpinan mereka. Selain itu, NasDem juga mempermasalahkan masalah teknis.

Anggota Fraksi NasDem, Taufik Basari, menyatakan pihaknya hanya mendapatkan pemberitahuan bahwa rapat untuk membahas revisi Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), bukan revisi UU IKN.

Soal perubahan jadwal secara mendadak yang diungkap oleh NasDem itu, Feri mengatakan bahwa pemerintah dan DPR kembali bermain-main dalam mekaniseme pembentukan undang-undang.

“Jadi ini DPR dan pemerintah sedang bermain-main, tidak paham mekanisme pembentukan undang-undang yang baik,” ujar Feri.

ALFITRIA NEFI PRATIWI






Pesan Presiden Jokowi dan Komposisi Timnas U-20 Buat Shin Tae-yong Gundah

9 jam lalu

Pesan Presiden Jokowi dan Komposisi Timnas U-20 Buat Shin Tae-yong Gundah

Pelatih kepala timnas U-20 Indonesia, Shin Tae-yong, mengaku gelisah karena skuadnya belum lengkap menjelang Piala Asia U-20 2023.


Koalisi Indonesia Bersatu Belum Punya Sekber dan Capres, Waketum Golkar Tak Mau Disebut Tertinggal

17 jam lalu

Koalisi Indonesia Bersatu Belum Punya Sekber dan Capres, Waketum Golkar Tak Mau Disebut Tertinggal

Waketum Golkar membantah anggapan bahwa Koalisi Indonesia Bersatu tertinggal dari koalisi lainnya karena belum punya Sekber dan Capres.


Legislator Minta Evaluasi Pada Prioritas Penggunaan Dana Desa

20 jam lalu

Legislator Minta Evaluasi Pada Prioritas Penggunaan Dana Desa

Permasalahan dari peraturan ini muncul karena adanya ketentuan dana operasional pemerintah desa paling banyak atau maksimal 3 persen dari pagu dana di desa


NasDem Sebut Partai Ummat Tertarik Gabung Koalisi Perubahan

1 hari lalu

NasDem Sebut Partai Ummat Tertarik Gabung Koalisi Perubahan

Politikus Nasdem itu mengatakan Koalisi Perubahan tidak menutup pintu bagi partai lain yang hendak bergabung, baik parlemen maupun nonparlemen.


Wacana Penundaan Pemilu 2024, Ketua Komisi II DPR: Tidak Ada Force Major

1 hari lalu

Wacana Penundaan Pemilu 2024, Ketua Komisi II DPR: Tidak Ada Force Major

Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung mengungkapkan tidak ada force major untuk menunda pelaksanaan pemilu 2024.


Legislator Ajak Masyarakat Indonesia Bantu Korban Gempa di Turki

1 hari lalu

Legislator Ajak Masyarakat Indonesia Bantu Korban Gempa di Turki

Pemerintah diharapkan dapat menggalang bantuan dari berbagai pihak di Indonesia untuk membantu penanganan musibah gempa ini.


Myanmar, ASEAN, dan Jenderal Utusan Presiden Jokowi

1 hari lalu

Myanmar, ASEAN, dan Jenderal Utusan Presiden Jokowi

Indonesia, yang menjadi ketua ASEAN, mencoba menyelesaikan masalah Myanmar termasuk upaya Presiden Jokowi dengan mengirim jenderal ke sana.


Ashabul Kahfi Minta BIPIH Jangan Sampai Memberatkan Masyarakat

1 hari lalu

Ashabul Kahfi Minta BIPIH Jangan Sampai Memberatkan Masyarakat

Pemerintah mengklaim total biaya perjalanan dan akomodasi haji mencapai Rp93 juta


Komisi II DPR Ungkap Kekesalan Soal Usul Penghapusan Jabatan Gubernur

1 hari lalu

Komisi II DPR Ungkap Kekesalan Soal Usul Penghapusan Jabatan Gubernur

Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia mengaku kesal dengan usulan penghapusan jabatan gubernur yang muncul mendekati Pemilu 2024. Kenapa?


Soal Ekosistem Kendaraan Listrik, Anggota DPR Minta Pemerintah Realistis

1 hari lalu

Soal Ekosistem Kendaraan Listrik, Anggota DPR Minta Pemerintah Realistis

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno meminta pemerintah realistis dengan target pembentukan ekosistem kendaraan listrik atau EV di Indonesia.