Selangkah Lagi Disahkan Jadi Undang-Undang, Ini Pasal yang Direvisi di Draf RKUHP

Reporter

Editor

Juli Hantoro

Suasana rapat kerja Wakil Menteri Hukum dan HAM dengan Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 9 November 2022. Rapat tersebut membahas penyampaian penyempurnaan RKUHP hasil sosialisasi Pemerintah. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta - Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau RKUHP yang masih menyisakan kontroversi selangkah lagi akan disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Kemarin, Komisi Hukum DPR dan Kementerian Hukum dan HAM menyepakati semua pasal yang termaktub dalam RKUHP di tingkat I.

Keputusan ini diambil usai Komisi Hukum dan pemerintah membahas 23 pasal yang dirangkum dari daftar inventarisasi masalah (DIM) fraksi yang diserahkan kepada pemerintah.

Dari 9 fraksi, sebanyak 7 fraksi menyetujui RKUHP dibawa ke pembahasan tingkat II dalam rapat paripurna. Mereka adalah fraksi Partai Golkar, Gerindra, NasDem, PKB, Demokrat, PAN, dan PPP. Adapun dua fraksi lainnya menyetujui dengan catatan, yakni Fraksi PDIP dan PKS.

Baca juga: RKUHP Disepakati di Pembahasan Tingkat I, Bakal Dibawa ke Sidang Paripurna DPR

“Apakah naskah RUU KUHP dapat dilanjutkan pada pembahasan tingkat kedua yaitu pengambilan keputusan yang akan dijadwalkan pada rapat paripurna DPR terdekat?” tanya pimpinan rapat, Adies Kadir, yang disambut dengan jawaban setuju oleh peserta rapat, Kamis, 24 November 2022.

Selanjutnya, 23 pasal masih disoroti Komisi Hukum...






Wamenkumham Enggan Tanggapi Tindakan Represi Aparat terhadap Massa Aksi Tolak RKUHP

5 jam lalu

Wamenkumham Enggan Tanggapi Tindakan Represi Aparat terhadap Massa Aksi Tolak RKUHP

Wamenkumham Edward Omar Sharif Hiariej enggan berkomentar ihwal tindakan represi aparat terhadap massa aksi yang menolak pengesahan RKUHP.


Puan Jelaskan Mekanisme Setelah DPR Terima Surpres Calon Panglima TNI

5 jam lalu

Puan Jelaskan Mekanisme Setelah DPR Terima Surpres Calon Panglima TNI

Puan Maharani, menyatakan KSAL Laksamana Yudo Margono merupakan nama yang diusulkan Presiden Jokowi sebagai calon Panglima TNI


Pemerintah Umumkan Pasal Pencemaran Nama Baik Dihapus dari UU ITE

7 jam lalu

Pemerintah Umumkan Pasal Pencemaran Nama Baik Dihapus dari UU ITE

Pemerintah mengumumkan pasal pencemaran nama baik dan penghinaan di dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) akan dihapus lewat RKUHP.


Dave Fikarno Sebut Fit and Proper Test Calon Panglima TNI Digelar Paling Lambat Rabu Pekan Ini

9 jam lalu

Dave Fikarno Sebut Fit and Proper Test Calon Panglima TNI Digelar Paling Lambat Rabu Pekan Ini

Dave Akbarshah Fikarno mengatakan fit and proper test calon Panglima TNI akan dilaksanakan paling lambat Rabu pekan ini.


Survei: Publik Percaya Kasus Teddy Minahasa Bukti Ada Persaingan Tidak Sehat di Polri

15 jam lalu

Survei: Publik Percaya Kasus Teddy Minahasa Bukti Ada Persaingan Tidak Sehat di Polri

Survei menunjukkan 58,8 persen publik percaya adanya persaingan tidak sehat di tubuh Polri dalam kasus Teddy Minahasa.


Kata Pemerintah soal Pembahasan RKUHP Dianggap Tak Libatkan Publik

17 jam lalu

Kata Pemerintah soal Pembahasan RKUHP Dianggap Tak Libatkan Publik

Aries juga menyebut partisipasi yang bermakna dalam penyusunan RKUHP tidak dapat diartikan sebagai menerima penuh seluruh masukan.


Demo Tolak RKUHP di CFD Dibubarkan Polisi, LBH Jakarta: Apalagi Kalau Sah

1 hari lalu

Demo Tolak RKUHP di CFD Dibubarkan Polisi, LBH Jakarta: Apalagi Kalau Sah

Tindakan penghalangan oleh polisi kemali terjadi saat anggota koalisi membagikan brosur soal bahaya RKUHP kepada warga yang melintas.


Aksi Demo Tolak RKUHP saat Car Free Day Diwarnai Ketegangan dengan Polisi

1 hari lalu

Aksi Demo Tolak RKUHP saat Car Free Day Diwarnai Ketegangan dengan Polisi

Koalisi Masyarakat Sipil menggelar aksi unjuk rasa menolak pengesahan RKUHP. Aksi itu diwarnai ketegangan dengan polisi dengan alasan tidak berizin


Ini 10 Pasal RKUHP yang Dinilai Bermasalah oleh Koalisi Masyarakat Sipil

1 hari lalu

Ini 10 Pasal RKUHP yang Dinilai Bermasalah oleh Koalisi Masyarakat Sipil

Koalisi Masyarakat Sipil menggelar aksi untuk menolak pengesahan RKUHP saat acara car free day di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat


Lika-liku RKUHP: 9 Pasal Akhirnya Disepakati Komisi Hukum DPR dan Kemenkumham

2 hari lalu

Lika-liku RKUHP: 9 Pasal Akhirnya Disepakati Komisi Hukum DPR dan Kemenkumham

Komisi Hukum dan pemerintah membahas 23 pasal RKUHP yang dirangkum dari daftar inventarisasi masalah fraksi yang diserahkan ke pemerintah.