Eddy Soeparno: Muhammadiyah Tak Perlu Berpolitik, Aspirasinya Titipkan ke PAN

Reporter

magang_merdeka

Rabu, 16 November 2022 06:39 WIB

Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional Eddy Soeparno saat ditemui di kantor DPP PAN, Jakarta, Selasa, 14 Juni 2022. Tempo/M. Faiz Zaki

TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (Sekjen PAN) Eddy Soeparno mengatakan bahwa Muhammadiyah tak perlu berpolitik, aspirasi politiknya bisa dititipkan saja ke PAN.

"Dari dulu Muhammadiyah tidak perlu ikut dalam partai politik, tidak perlu berpolitik praktis. Titipkanlah aspirasi politiknya kepada partai-partai politik, seperti PAN," ujar Eddy dalam agenda Diskusi Media Road to Muktamar, Suksesi Kepemimpinan 2024 di gedung PP Muhammadiyah, Selasa, 15 November 2022.

Dia menyatakan, partai politik berlambang matahari ini siap menyambut dengan karpet biru.

Dalam sejarahnya, PAN lahir tidak lama setelah rezim orde baru tumbang pada 1998. Hal tersebut diusulkan di dalam Tanwir Muhammadiyah Semarang untuk membentuk partai politik agar Muhammadiyah tidak perlu ikut andil dalam dunia politik.

Sejak saat itu, kata Eddy, PAN telah terbentuk dan mulai aktif di dunia politik. Dalam rekam jejak yang ada, PAN pernah mengusung capres pada 2004, pun dengan cawapres pada 2014.

Advertising
Advertising

Eddie juga menjelaskan, makna yang terkandung dalam partai PAN seperti matahari putih yang merupakan wujud dari perjuangan sang surya.

PAN Ingin Mengedepankan Politik Gagasan

Eddy mengatakan, PAN ingin mengedepankan politik gagasan. Hal ini dikarenakan telah meluasnya segala bentuk politik identitas primordialisme dan lainnya.

"Seperti yang sudah dirasakan pada 2019, elitnya sudah mulai akur, tetapi di bawah masih terpecah belah, sampai saat ini," katanya.

Dia menyatakan bahwa hal seperti ini perlu diperhatikan. Saat ini, kata Eddy, politik telah diinjeksi oleh logika elektoral, yang mana menghalalkan segala cara hingga lahirlah politik yang akhirnya membuat bangsa terpecah belah. Seperti masalah sukuisme, agama, mayoritas, dan minoritas.

Eddy juga sangat menyayangkan ekses dari demokrasi yang saling menjatuhkan dengan menyebarkan hoaks dan buzzer yang saat ini kerap terjadi.

"Inilah hal yang perlu kita cegah," kata Eddy.

Dengan itu, kata Eddy, kami ingin mengajukan politik gagasan sebagai rekomendasi Muktamar. Eddy berharap bahwa inisiatif gagasan dapat dipertimbangkan oleh Muhammadiyah sebagai salah satu rekomendasi untuk membahas isu-isu politik menjelang pemilu 2024.

"Kami harap akan lahir politik gagasan yang bisa mencerahkan kita menjelang tahun politik pada 2023 hingga 2024 ini," ujarnya.

NESA AQILA

Baca: I
su Persatuan Umat Bakal Dibahas di Muktamar Muhammadiyah ke-48

Berita terkait

Surati Jokowi Soal Pansel KPK, Muhammadiyah Sebut Istana Belum Respons

4 jam lalu

Surati Jokowi Soal Pansel KPK, Muhammadiyah Sebut Istana Belum Respons

PP Muhammadiyah belum mendapatkan balasan surat dari Jomowi soal usulan mereka mengenai pembentukan Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK.

Baca Selengkapnya

Alasan Demokrat Tolak Usulan Politik Uang Dilegalkan dalam Pilkada 2024

4 jam lalu

Alasan Demokrat Tolak Usulan Politik Uang Dilegalkan dalam Pilkada 2024

Partai Demokrat menolak usulan agae politik uang atau money politics dilegalkan pada Pemilihan Kepala Daerah alias Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Respons Mohammad Idris soal Dipasangkan dengan Bima Arya di Pilgub Jabar

19 jam lalu

Respons Mohammad Idris soal Dipasangkan dengan Bima Arya di Pilgub Jabar

Wali Kota Depok Mohammad Idris enggan berandai-andai dan membuat gimik politik saat disebut masuk bursa di Pilgub Jabar.

Baca Selengkapnya

Greenpeace Kritik Rencana Bahlil Bagi-bagi Izin Tambang ke Ormas

22 jam lalu

Greenpeace Kritik Rencana Bahlil Bagi-bagi Izin Tambang ke Ormas

Greenpeace Indonesia mengkritik rencana Menteri Bahlil Lahadilia bagi-bagi izin tambang ke Ormas keagamaan.

Baca Selengkapnya

Bahlil akan Bagi Izin Tambang untuk Ormas, Bagaimana Sikap Muhammadiyah?

1 hari lalu

Bahlil akan Bagi Izin Tambang untuk Ormas, Bagaimana Sikap Muhammadiyah?

Menteri Bahlil berencana akan bagi-bagi izin usaha pertambangan (IUP) untuk Ormas. Bagaimana sikap Muhammadiyah?

Baca Selengkapnya

Ketua KPU Disanksi Kebocoran Data, Begini Posisi Perkaranya

1 hari lalu

Ketua KPU Disanksi Kebocoran Data, Begini Posisi Perkaranya

DKPP memutuskan menjatuhkan sanksi berupa peringatan kepada ketua dan jajaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) atas gugatan DPT yang diduga bocor.

Baca Selengkapnya

Politikus PDIP Bilang Usulan Melegalkan Money Politics Pernyataan Sarkasme

1 hari lalu

Politikus PDIP Bilang Usulan Melegalkan Money Politics Pernyataan Sarkasme

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP, Hugua, meminta KPU melegalkan praktik money politics saat pemilu lewat PKPU.

Baca Selengkapnya

Pilkada 2024: Syarat Calon Independen Baik untuk Gubernur, Wali Kota atau Bupati

1 hari lalu

Pilkada 2024: Syarat Calon Independen Baik untuk Gubernur, Wali Kota atau Bupati

Pilkada 2024, terdapat sejumlah perbedaan persyaratan pendaftaran bagi calon gubernur independen dengan calon wali kota atau bupati independen.

Baca Selengkapnya

4 Permintaan Muhammadiyah ke Jokowi soal Pembentukan Pansel KPK

1 hari lalu

4 Permintaan Muhammadiyah ke Jokowi soal Pembentukan Pansel KPK

PP Muhammadiyah mengirimkan surat kepada Presiden Jokowi mengenai pembentukan Pansel KPK.

Baca Selengkapnya

Bawaslu Ungkap Alasan Caleg Terpilih Harus Mundur Jika Maju pada Pilkada 2024

1 hari lalu

Bawaslu Ungkap Alasan Caleg Terpilih Harus Mundur Jika Maju pada Pilkada 2024

Bawaslu menyatakan PKPU tentang pencalonan diperlukan untuk menghindari sengketa pada proses Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya