Moeldoko Minta Publik Tak Terjebak Politik Adu Domba Jelang Pemilu 2024

Kamis, 10 November 2022 09:11 WIB

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko saat menjelaskan kasus penipuan dengan modus mengatasnamakan Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden, Ali Mochtar Ngabalin di Kantor KSP, Jakarta Pusat, Rabu, 6 April 2022. TEMPO/M Julnis Firmansyah

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mewanti-wanti masyarakat agar tidak terpengaruh dan terjebak dalam politik adu domba. Terlebih sebentar lagi Indonesia akan memasuki tahun politik, yakni Pemilu 2024.

"Di tahun politik akan ada kontestasi, kubu-kubuan. Pesan saya, hindari yang namanya politik adu domba," kata dia saat menyampaikan orasi kebangsaan pada Tabligh Akbar Majelis Kyai dan Santri Pembangunan Cirebon, yang digelar di Panggung Budaya Gua Sunyaragi, Cirebon, Jawa Barat, Rabu, 9 November 2022.

"Karena kalau kita sampe masuk di dalamnya semua akan ribet, dan negara menjadi tidak stabil," kata Moeldoko yang mendapat amanah menjadi pembina majelis Kyai dan Santri Pembangunan Cirebon ini.

Panglima TNI 2013-2015 ini menegaskan Indonesia sangat membutuhkan stabilitas di segala bidang baik politik, ekonomi, sosial, maupun keamanan. Situasi tersebut, kata dia, harus bisa diciptakan demi meningkatkan investasi.

Ia menyebut pemerintah telah berupaya untuk menaikkan nilai investasi agar pembangunan merata dan bisa membuka lapangan kerja. Di mana, saat ini angkatan kerja baru per tahun mencapai 2,5 juta orang.

Advertising
Advertising

Selain menjaga kondisi negara tetap stabil, kata Moeldoko, pemerintah juga melakukan harmonisasi 78 Undang-Undang melalui pendekatan Omnibus Law untuk memberikan kepastian regulasi dan kemudahan berusaha.

"Biaya logistik supply chain kita dua puluh lima persen lebih tinggi dibandingkan negara di Asean," ujarnya.

Untuk itu, Moeldoko mengajak seluruh masyarakat untuk bahu-membahu membantu pemerintah dalam peningkatan investasi di Indonesia. Kepada para jemaah dalam Tabligh Akbar ini, Moeldoko berharap stabilitas negara bisa tetap terjaga.

"Jangan gontok-gontokan. Kita harus solid. Apalagi sekarang kita sedang menghadapi tantangan global yang tidak mudah," ujarnya Moeldoko.


Baca: Dukung Pesan Jokowi agar Antarpartai Tak Saling Menjatuhkan, Cak Imin: Persaingan Sah Saja Asal Sehat

Berita terkait

Hugua Kader PDIP Usulkan Politik Uang Dilegalkan, Cermati Bentuk Money Politics dalam Pemilu

1 jam lalu

Hugua Kader PDIP Usulkan Politik Uang Dilegalkan, Cermati Bentuk Money Politics dalam Pemilu

Politik uang jadi sorotan setelah diusulkan Hugua, anggota Komisi II DPR yang juga kader PDIP agar dilegalkan. Seperti apa bentuk money politics?

Baca Selengkapnya

Kader PDIP Usul Politik Uang Dilegalkan, Ini Aturan Larangan Money Politics dan Sanksi Bagi Pelanggarnya

1 jam lalu

Kader PDIP Usul Politik Uang Dilegalkan, Ini Aturan Larangan Money Politics dan Sanksi Bagi Pelanggarnya

Anggota Komisi II DPR yang juga Kader PDIP, Hugua usulkan politik uang dalam Pemilu dilegalkan. Bagaimana regulasi money politics dan sanksinya?

Baca Selengkapnya

Alasan Demokrat Tolak Usulan Politik Uang Dilegalkan dalam Pilkada 2024

8 jam lalu

Alasan Demokrat Tolak Usulan Politik Uang Dilegalkan dalam Pilkada 2024

Partai Demokrat menolak usulan agae politik uang atau money politics dilegalkan pada Pemilihan Kepala Daerah alias Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Apa Sebab Aceng Fikri Gagal Maju di Pilkada Garut? Berikut Profil dan Kontroversinya

22 jam lalu

Apa Sebab Aceng Fikri Gagal Maju di Pilkada Garut? Berikut Profil dan Kontroversinya

Eks Bupati Garut Aceng Fikri kembali ke kancah politik dengan maju melalui jalur independen, tapi KPU Garut menyatakan ia tak memenuhi syarat.

Baca Selengkapnya

Ingin Lanjutkan Program Ahok di Belitung Timur, Caleg Terpilih PDIP ini Akan Maju Jadi Cabup

22 jam lalu

Ingin Lanjutkan Program Ahok di Belitung Timur, Caleg Terpilih PDIP ini Akan Maju Jadi Cabup

Afa mengatakan keikutsertaannya dalam Pilkada Belitung Timur terinspirasi dan diklaim mendapat dukungan dari Ahok.

Baca Selengkapnya

Ketua KPU Disanksi Kebocoran Data, Begini Posisi Perkaranya

1 hari lalu

Ketua KPU Disanksi Kebocoran Data, Begini Posisi Perkaranya

DKPP memutuskan menjatuhkan sanksi berupa peringatan kepada ketua dan jajaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) atas gugatan DPT yang diduga bocor.

Baca Selengkapnya

Gerindra Sindir Bakal Calon Kepala Daerah di Bangka Belitung Daftar ke Banyak Partai

1 hari lalu

Gerindra Sindir Bakal Calon Kepala Daerah di Bangka Belitung Daftar ke Banyak Partai

Kata Gerindra soal bakal calon kepala daerah yang daftar ke banyak partai.

Baca Selengkapnya

4 Alasan Komisi II DPR Sebut Sistem Pemilu Harus Dievaluasi

1 hari lalu

4 Alasan Komisi II DPR Sebut Sistem Pemilu Harus Dievaluasi

KPU menyatakan siap memberikan masukan perihal revisi Undang-Undang Pemilu.

Baca Selengkapnya

Politikus PDIP Bilang Usulan Melegalkan Money Politics Pernyataan Sarkasme

1 hari lalu

Politikus PDIP Bilang Usulan Melegalkan Money Politics Pernyataan Sarkasme

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP, Hugua, meminta KPU melegalkan praktik money politics saat pemilu lewat PKPU.

Baca Selengkapnya

Pilkada 2024: Syarat Calon Independen Baik untuk Gubernur, Wali Kota atau Bupati

1 hari lalu

Pilkada 2024: Syarat Calon Independen Baik untuk Gubernur, Wali Kota atau Bupati

Pilkada 2024, terdapat sejumlah perbedaan persyaratan pendaftaran bagi calon gubernur independen dengan calon wali kota atau bupati independen.

Baca Selengkapnya