Epidemiolog Sebut Status KLB Bagus untuk Penanganan Gagal Ginjal Akut

Editor

Amirullah

Minggu, 30 Oktober 2022 16:10 WIB

Ilustrasi - Petugas memeriksa kesehatan anak di tengah kasus gagal ginjal akut misterius yang sedang merebak. Dugaannya kasus disebabkan cemaran etilen glikol pada obat sirup. (HO/Antara)

TEMPO.CO, Jakarta - Epidemiolog Dicky Budiman menilai kasus gagal ginjal akut yang marak terjadi belakangan merupakan kejadian luar biasa. Oleh sebab itu, perlu adanya penanganan yang luar biasa pula dari pemerintah.

Dicky menyebut dengan adanya kejadian luar biasa (KLB) untuk kasus gagal ginjal akut akan memberikan dampak positif bagi penanganan kasus tersebut. Sebab, kata dia, adanya KLB akan meningkatkan kesadaran dari semua pihak.

"Adanya KLB itu secara ilmiah dan sejarah menghasilkan respons yang komprehensif dan optimal, baik itu di tingkat pusat atau daerah, sektor dunia kesehatan maupun nonkesehatan," kata Dicky saat dihubungi pada Ahad, 30 Oktober 2022.

Baca: Kemenkes Terbitkan Pedoman Penanganan Pasien Anak Gangguan Ginjal Akut

Adanya status KLB nantinya, kata Dicky, juga akan membuat koordinasi antar lembaga pemerintah menjadi lebih terstruktur. Sebab, adanya status KLB akan akan membuat optimalisasi respons dari lembaga-lembaga yang ada.

Advertising
Advertising

"KLB ini kan status yang ditentukan oleh pemerintah. Dengan adanya KLB nantinya kementerian-kementerian akan lebih responsif terhadap kasus tersebut. Kalau hanya menggunakan paradigma seperti kejadian biasa, nanti tata kelolanya hanya diserahkan kepada fasilitas kesehatan saja," ujar peneliti Griffith University tersebut.

Dicky juga menambahkan ketiadaan KLB ditakutkan akan menghambat penanganan kasus-kasus yang berkaitan kesehatan. Ia mengambil contoh kondisi penanganan kasus gagal ginjal akut yang terjadi di India.

"Kalau kita kaji literatur dan riset yang ada, di India kasus gagal ginjal akut ini terjadi berulang-ulang hingga enam kali. Penyebabnya karena di sana nihil KLB," kata Dicky.

Sebelumnya Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menjelaskan pihaknya sedang melakukan kajian untuk menetapkan kasus gagal ginjal akut pada anak menjadi KLB. Sejauh ini sudah ada 269 orang terkena penyakit ini dan sebanyak 157 di antaranya meninggal.

"Kami sedang kaji, Pak Wapres kan bilang sedang kita kaji," ujar Budi Gunadi saat ditemui usai acara Demi Indonesia di Jakarta Selatan, Sabtu, 29 Oktober 2022.

Baca: Obat Sirup Tercemar EG dan DEG, Kepala BPOM: Penarikan Dilakukan oleh Industri Farmasi

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.

Berita terkait

Kemenkes: Tarif Iuran Sistem Kelas BPJS Kesehatan Tetap Sama Sampai Juli 2025

3 jam lalu

Kemenkes: Tarif Iuran Sistem Kelas BPJS Kesehatan Tetap Sama Sampai Juli 2025

Sistem kelas 1-3 BPJS Kesehatan diganti jadi Kelas Rawat Inap Standar atau KRIS yang mulai berlaku Juni 2025.

Baca Selengkapnya

Segini Besaran Iuran BPJS Kesehatan Terbaru Setelah Diganti KRIS

2 hari lalu

Segini Besaran Iuran BPJS Kesehatan Terbaru Setelah Diganti KRIS

Terdapat penyesuaian iuran peserta JKN setelah kelas 1, 2, dan 3 BPJS Kesehatan berganti menjadi KRIS. Ini iuran BPJS Kesehatan terbaru.

Baca Selengkapnya

Jokowi dan Menkes Klarifikasi soal Hapus Sistem Kelas BPJS

3 hari lalu

Jokowi dan Menkes Klarifikasi soal Hapus Sistem Kelas BPJS

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengklarifikasi soal kebijakan penghapusan sistem kelas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Baca Selengkapnya

Menkes Jelaskan Penyebab Rendahnya Penurunan Angka Prevalensi Stunting

6 hari lalu

Menkes Jelaskan Penyebab Rendahnya Penurunan Angka Prevalensi Stunting

Pemerintah menargetkan angka prevalensi stunting bisa turun hingga 14 persen pada tahun ini.

Baca Selengkapnya

Anggota DPR Soroti Pembatalan Kelulusan PPPK 532 Bidan Pendidik oleh Kemenkes

7 hari lalu

Anggota DPR Soroti Pembatalan Kelulusan PPPK 532 Bidan Pendidik oleh Kemenkes

Edy mendesak Kemenkes agar segera turun tangan menangani ratusan bidan pendidik yang kelulusannya dibatalkan.

Baca Selengkapnya

Menteri Budi Gunadi Cari Model Penyaluran Anggaran Cegah Stunting

8 hari lalu

Menteri Budi Gunadi Cari Model Penyaluran Anggaran Cegah Stunting

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin masih mencari model penyaluran dana pencegahan stunting.

Baca Selengkapnya

Jokowi Resmikan PPDS: Pendidikan Dokter Spesialis Gratis, Dapat Gaji Lagi

9 hari lalu

Jokowi Resmikan PPDS: Pendidikan Dokter Spesialis Gratis, Dapat Gaji Lagi

Kementerian Kesehatan membuka Program Pendidikan Dokter Spesialis atau PPDS berbasis rumah sakit pendidikan gratis.

Baca Selengkapnya

Ini Pesan Jokowi ke Prabowo untuk Lanjutkan Program di Bidang Kesehatan

10 hari lalu

Ini Pesan Jokowi ke Prabowo untuk Lanjutkan Program di Bidang Kesehatan

Presiden Jokowi menyoroti urgensi peningkatan jumlah dokter spesialis di Indonesia. Apa pesan untuk pemimpin baru?

Baca Selengkapnya

Fakta Miris Indonesia Kekurangan Dokter Spesialis, Menkes: Jadi Masalah Hampir 80 tahun

10 hari lalu

Fakta Miris Indonesia Kekurangan Dokter Spesialis, Menkes: Jadi Masalah Hampir 80 tahun

Jokowi menyebut pemerintah baru mampu mencetak 2.700 dokter spesialis per tahun. Sementara pemerintah membutuhkan 29 ribu dokter spesialis.

Baca Selengkapnya

Atasi Ketimpangan Dokter Spesialis, Kemenkes Kembangkan Program Pendidikan Gratis

11 hari lalu

Atasi Ketimpangan Dokter Spesialis, Kemenkes Kembangkan Program Pendidikan Gratis

Kemenkes bekerja sama dengan sejumlah rumah sakit mengembangkan program pendidikan gratis bagi dokter spesialis.

Baca Selengkapnya