Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Menkes Jelaskan Penyebab Rendahnya Penurunan Angka Prevalensi Stunting

Reporter

image-gnews
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin usai membahas kerjasama program Gas-Kipas Stunting bersama Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) di Kantor Apindo, Jakarta pada Rabu, 8 Mei 2024. Tempo/Aisyah Amira Wakang.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin usai membahas kerjasama program Gas-Kipas Stunting bersama Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) di Kantor Apindo, Jakarta pada Rabu, 8 Mei 2024. Tempo/Aisyah Amira Wakang.
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Angka prevalensi stunting di Indonesia hanya turun tipis pada kurun 2022 hingga 2023. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin pun mengungkapkan alasan di balik rendahnya penurunan angka prevalensi stunting yang hanya 0,1 persen, yaitu dari 21,6 persen pada 2022 menjadi 21,5 persen pada 2023.

Menurut Budi, salah satu penyebabnya adalah belum ditemukan model implementasi yang sesuai dari program-program yang telah dilaksanakan. "Masalah eksekusi di lapangannya, implementasi di lapangannya, itu belum ketemu model implementasi di lapangan yang pas. Nah itu yang sekarang sedang kita cari model pas-nya itu apa," kata dia, Rabu, 8 Mei 2024.

Budi juga menyebut pihaknya belum menemukan implementasi yang konsisten dapat menekan prevalensi stunting di berbagai daerah. "Enggak ada satu daerah yang konsisten di satu provinsi, event di satu kabupaten/kota sedikit sekali yang bisa (konsisten)," ujarnya.

Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat Kemenkes Maria Endang Sumiwi mengatakan sedikitnya penurunan prevalensi stunting diakibatkan pula oleh bertambah jumlah anak yang baru stunting. Dari data Kemenkes, menurut dia, jumlah anak yang keluar dari kelompok stunting hanya memiliki sedikit selisih dengan anak yang baru masuk ke dalam kelompok stunting.

"Jadi, yang keluar 1,2 juta, yang masuk juga sekitar 1,2 juta. Bedanya cuma ratusan ribu, sehingga nanti kita evaluasinya adalah karena yang masuk stunting itu cukup deras," kata Maria.

Untuk itu, Maria mengatakan pihaknya tengah melakukan evaluasi. Salah satu upaya yang harus menjadi perhatian adalah anak-anak yang masuk ke dalam kategori waisting atau dapat dikatakan sebagai "calon stunting" dan melakukan pencegahan dengan menerapkan protokol pencegahan stunting yang ideal.

"Sehingga yang ideal dan itu sebenarnya di protokol kita ada, yaitu membantu ibu hamil, membantu baduta (bayi dua tahun) dan ibu menyusui," kata Maria.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Dengan langkah tersebut yang dilakukan secara persis dan konsisten, Maria optimistis implementasi program pencegahan stunting dapat berjalan dengan baik sehingga angka prevalensi stunting di Indonesia bisa turun.

Pemerintah menargetkan angka prevalensi stunting bisa turun hingga 14 persen pada tahun ini. Namun saat ini, penurunannya masih sangat rendah.

Wakil Ketua Komisi Kesehatan DPR Kurniasih Mufidayati menilai diperlukan kerja keras dan evaluasi dalam rangka mencapai target prevalensi penurunan stunting hingga 14 persen pada 2024. Menurut Kurniasih, idealnya guna mencapai target tersebut, setiap tahun angka prevalensi stunting harus bisa turun hingga 3,5 persen per tahun.

Kurniasih pun menyoroti bertambahnya anggaran penanganan stunting yang dibebankan ke 17 kementerian/lembaga dan juga oleh pemerintah daerah. Ia menilai penambahan anggaran tersebut ternyata tidak ekuivalen dengan capaian penurunan stunting tahun 2022-2023. Padahal, pandemi Covid-19 juga sudah bisa dilewati dan fokus program penurunan stunting bisa dikebut.

"(Target) penurunan stunting ternyata tidak dibarengi dengan keseriusan pencegahan stunting sejak dini. Artinya angka penurunan tidak dibarengi dengan pencegahan, sehingga angka kenaikannya juga tinggi," kata Kurniasih dalam keterangannya dikutip dari laman DPR.

Pilihan Editor: Ini Pesan Jokowi ke Prabowo untuk Lanjutkan Program di Bidang Kesehatan

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Kemenkes: Pendanaan Kerja Sama Starlink Bersumber dari Bantuan Operasional Kesehatan

20 jam lalu

Layanan internet berbasis satelit, Starlink sudah dipasang di sepuluh titik fasilitas publik di kawasan Ibu Kota Nusantara. Dok: Otorita IKN
Kemenkes: Pendanaan Kerja Sama Starlink Bersumber dari Bantuan Operasional Kesehatan

Kemenkes menyebut alokasi anggaran untuk operasional internet Starlink di sejumlah puskesmas di Indonesia bersumber Bantuan Operasional Kesehatan.


Kemenkes Sediakan Akses Internet Melalui Starlink untuk Puskesmas Terpencil dan Terluar

20 jam lalu

Menkes Budi Gunadi Sadikin (kedua kiri) bersama CEO Tesla Inc. sekaligus SpaceX Elon Musk (ketiga kiri), Menkominfo Budi Arie Setiadi (kiri) dan Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono (kanan) menunjukan dokumen kerjasama saat meluncuran layanan internet berbasis satelit Starlink di Puskesmas Pembantu Sumerta Klod Denpasar, Bali, Minggu, 19 Mei 2024. Kehadiran pebisnis asal Amerika tersebut selain meluncurkan satelit miliknya juga akan menghadiri World Water Forum (WWF) Ke-10 yang rencananya akan dibuka oleh Presiden Jokowi pada 20 Mei 2024.  ANTARA/Muhammad Adimaja
Kemenkes Sediakan Akses Internet Melalui Starlink untuk Puskesmas Terpencil dan Terluar

Kemenkes menjalin kerja sama dengan Starlink untuk penyediaan akses internet seluruh puskesmas di daerah terpencil.


Kemenkes Minta Jemaah Haji Waspada Virus MERS-CoV, Ini Penularan dan Gejalanya

1 hari lalu

Petugas haji melakukan scan tubuh pada seorang jamaah haji saat tiba di Asrama Haji Embarkasi Medan, Sumatera Utara, 18 September 2016. Pemeriksaan tersebut untuk mengantisipasi adanya virus MERS-CoV pada jamaah haji usai menunaikan ibadah haji 2016. ANTARA/Septianda Perdana
Kemenkes Minta Jemaah Haji Waspada Virus MERS-CoV, Ini Penularan dan Gejalanya

Kemenkes minta jemaah haji mewaspadai virus MERS-CoV pada musim haji. Berikut gejalanya dan risiko terinfeksi virus ini.


Alasan Teguh Prakosa Singgung Soal Stunting Saat Daftar ke PDIP untuk Pilkada Solo

1 hari lalu

Wakil Wali Kota Solo Teguh Prakosa (lima dari kiri) berfoto bersama jajaran pengurus PAC dan DPC PDIP Kota Solo seusai mendaftar penjaringan sebagai bakal calon wali kota di PDIP, Sabtu, 18 Mei 2024. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Alasan Teguh Prakosa Singgung Soal Stunting Saat Daftar ke PDIP untuk Pilkada Solo

Teguh Prakosa mengakui mendapat dukungan penuh dari akar rumput PDIP untuk maju dalam Pilkada Solo 2024.


Kemenkes Pastikan Keamanan Pangan dan Pondokan Jemaah Haji

2 hari lalu

Jamaah calon haji embarkasi Surabaya tiba di landasan Terminal 1 Bandara Internasional Juanda Surabaya di Sidoarjo, Jawa Timur, Minggu, 12 Mei 2024. Sebanyak 1.830 jemaah calon haji dari Bojonegoro dan Lamongan yang tergabung dalam lima kloter diberangkatkan ke Madinah, Arab Saudi. ANTARA FOTO/Umarul Faruq
Kemenkes Pastikan Keamanan Pangan dan Pondokan Jemaah Haji

Tim Sanitasi dan Keamanan Pangan akan mendapatkan contoh makanan yang akan dikonsumsi oleh jemaah haji untuk diuji


Sistem Kelas 1, 2, dan 3 BPJS Kesehatan Diubah Menjadi KRIS, Ketahui 12 Kriteria Layanannya

3 hari lalu

BPJS Kesehatan menjamin biaya pelayanan kesehatan bagi peserta JKN. Berikut daftar rumah sakit di Jakarta Selatan yang menerima BPJS Kesehatan. Foto: Canva
Sistem Kelas 1, 2, dan 3 BPJS Kesehatan Diubah Menjadi KRIS, Ketahui 12 Kriteria Layanannya

Jokowi ubah sistem kelas 1, 2, dan 3 BPJS Kesehatan menjadi KRIS. Beriku 12 kriteria layanan KRIS dan 4 layanan ini yang tidak berlaku untuk KRIS.


Kemenkes: Tarif Iuran Sistem Kelas BPJS Kesehatan Tetap Sama Sampai Juli 2025

3 hari lalu

Kemenkes: Tarif Iuran Sistem Kelas BPJS Kesehatan Tetap Sama Sampai Juli 2025

Sistem kelas 1-3 BPJS Kesehatan diganti jadi Kelas Rawat Inap Standar atau KRIS yang mulai berlaku Juni 2025.


Segini Besaran Iuran BPJS Kesehatan Terbaru Setelah Diganti KRIS

5 hari lalu

Segini Besaran Iuran BPJS Kesehatan Terbaru Setelah Diganti KRIS

Terdapat penyesuaian iuran peserta JKN setelah kelas 1, 2, dan 3 BPJS Kesehatan berganti menjadi KRIS. Ini iuran BPJS Kesehatan terbaru.


Jokowi dan Menkes Klarifikasi soal Hapus Sistem Kelas BPJS

6 hari lalu

Presiden Joko Widodo memberikan keterangan pers usai melakukan kunjungan ke Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Konawe di Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara pada Selasa, 14 Mei 2024. Foto Sekretariat Presiden
Jokowi dan Menkes Klarifikasi soal Hapus Sistem Kelas BPJS

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengklarifikasi soal kebijakan penghapusan sistem kelas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).


Anggota DPR Soroti Pembatalan Kelulusan PPPK 532 Bidan Pendidik oleh Kemenkes

10 hari lalu

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin usai membahas kerjasama program Gas-Kipas Stunting bersama Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) di Kantor Apindo, Jakarta pada Rabu, 8 Mei 2024. Tempo/Aisyah Amira Wakang.
Anggota DPR Soroti Pembatalan Kelulusan PPPK 532 Bidan Pendidik oleh Kemenkes

Edy mendesak Kemenkes agar segera turun tangan menangani ratusan bidan pendidik yang kelulusannya dibatalkan.