Soal Sindiran Hasto Biru Keluar dari Kabinet, NasDem: Yang Berhak Nilai Jokowi

Reporter

magang_merdeka

Editor

Juli Hantoro

Selasa, 11 Oktober 2022 16:10 WIB

Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh bersama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Ketua Umum Partai Nasdem, Ahmad Hi Ali beserta jajaran pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasdem melakukan foto bersama usai pengumuman deklarasi Calon Presiden Republik Indonesia 2024 di Nasdem Tower, Jakarta, Senin, 3 Oktober 2022. Partai Nasdem resmi mendeklarasikan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres) yang akan diusung pada Pilpres 2024 mendatang. TEMPO / Hilman Fathurrahman W

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Umum Partai NasDem Ahmad Ali menjawab sindiran Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto soal biru yang dilepas dari kabinet Jokowi. Dia mengatakan, pernyataan Hasto itu seperti dialah penguasa dan orang yang berhak menilai orang.

Padahal, kata Ali, yang berhak menilai terhadap partai koalisi pemerintahan saat ini adalah Presiden Jokowi. Dia juga menilai penempatan kader partai koalisi dalam kabinet Jokowi saat ini adalah hak presiden.

Menurut Ali, ucapan Hasto tak lebih dari pendapat pribadinya. "Jadi bagi kami, apa pun kata dia, karena dia tak juga mewakili partainya, silakan aja dia ngoceh-ngoceh," ujar Ali yang dihubungi Tempo, Selasa, 11 Oktober 2022.

Baca juga: Peluang AHY Jadi Pendamping Anies, NasDem: Kami Tidak pada Posisi Menerima atau Menolak

Menurut Ali, saat ini NasDem masih berada di koalisi pemerintahan Jokowi dan akan mengawal hingga akhir jabatan pada 2024. Hal ini merupakan bagian dari komitmen Partai NasDem.

Advertising
Advertising

Sebelumnya setelah acara HUT TNI di kantor PDIP, Hasto sambil menunjuk gambar sejarah tentang perobekan bendera Belanda di Hotel Yamato menyebut dalam konteks saat ini, biru di tubuh kabinet juga harus dilepas dari pemerintahan Jokowi.

Ahmad Ali mengatakan, ucapan Hasto itu kemungkinan karena deklarasi Anies Baswedan sebagai calon presiden oleh NasDem. Padahal menurut dia, antara pencalonan Anies dengan posisi partainya di kabinet saat ini sangat berbeda.

Ia mengatakan bahwa koalisi pemerintah terdiri dari beberapa partai yang terikat kontrak dan ikatan tersebut ada karena kesepakatan.

Kontrak itu, kata Ahmad Ali akan berakhir pada masa kepemimpinan Jokowi pada 2024 tepat saat diselenggarakannya Pemilu. Menurut Ali, perlu dipahami dulu bahwa sejak 2019, bahkan pada Pemilu 2014, Partai NasDem lebih awal mendeklarasikan Jokowi sebagai calon presiden."Kemudian kontrak itu kita sepakati sampai dengan 2024 ya," kata dia.

Menurut Ali, keputusan NasDem untuk mengusung Gubernur DKI Anies Baswedan merupakan hasil dari pemikiran partai untuk melanjutkan pembangunan yang sudah dilaksanakan Jokowi saat ini.

“Tentunya tidak ada korelasi pernyataan Pak Hasto dengan keberadaan partai NasDem di koalisi dan keputusan partai NasDem di pencalonan pak Anies itu”, kata Anggota Komisi III DPR RI itu.

Baca juga: NasDem Yakin Anies Baswedan Bakal Lanjutkan Program Jokowi

GADIS OKTAVIANI

Berita terkait

Alasan Teguh Prakosa Singgung Soal Stunting Saat Daftar ke PDIP untuk Pilkada Solo

2 jam lalu

Alasan Teguh Prakosa Singgung Soal Stunting Saat Daftar ke PDIP untuk Pilkada Solo

Teguh Prakosa mengakui mendapat dukungan penuh dari akar rumput PDIP untuk maju dalam Pilkada Solo 2024.

Baca Selengkapnya

Nasdem Sebut Penambahan Kementerian Tak Lewat Perppu atau Putusan MK, Ini Alasannya

3 jam lalu

Nasdem Sebut Penambahan Kementerian Tak Lewat Perppu atau Putusan MK, Ini Alasannya

Nasdem menyatakan penambahan kementerian melalui revisi UU Kementerian Negara menciptakan partisipasi publik.

Baca Selengkapnya

Dapat Penugasan dari Golkar, Musa Rajekshah Ambil Formulir Pendaftaran di PDIP untuk Pilgub Sumut

14 jam lalu

Dapat Penugasan dari Golkar, Musa Rajekshah Ambil Formulir Pendaftaran di PDIP untuk Pilgub Sumut

Partai Golkar Sumut optimistis PDIP akan mengusung Musa Rajekshah dalam Pilgub Sumut 2024.

Baca Selengkapnya

Anies Baswedan Disebut Dukung Ide Koalisi Gagasan untuk Bangun Bangsa

17 jam lalu

Anies Baswedan Disebut Dukung Ide Koalisi Gagasan untuk Bangun Bangsa

Co-Founder Paramadina Public Policy Institute, Wijayanto Samirin, menyebut Anies Baswedan menyetujui ide soal koalisi gagasan.

Baca Selengkapnya

Kritik PDIP Tak Undang Jokowi ke Rakernas, Noel Kutip Puisi Soekarno

18 jam lalu

Kritik PDIP Tak Undang Jokowi ke Rakernas, Noel Kutip Puisi Soekarno

Noel mengutip puisi karya Presiden Pertama RI Soekarno, untuk mengkritik PDIP yang tidak mengundang Jokowi di Rakernas

Baca Selengkapnya

Teguh Prakosa Resmi Daftar ke PDIP untuk Maju Pilkada Solo 2024

18 jam lalu

Teguh Prakosa Resmi Daftar ke PDIP untuk Maju Pilkada Solo 2024

Wakil Wali Kota Solo Teguh Prakosa secara resmi menyerahkan formulir pendaftaran untuk mengikuti penjaringan bakal calon wali kota Solo di kantor PDIP

Baca Selengkapnya

Alasan Bupati Jember Hendy Siswanto Kembali Daftar ke PPP untuk Maju di Pilkada 2024

22 jam lalu

Alasan Bupati Jember Hendy Siswanto Kembali Daftar ke PPP untuk Maju di Pilkada 2024

Hendy Siswanto sebelumnya telah mendaftar ke PDIP untuk maju di Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Asal-usul Api Abadi Mrapen yang Akan Menyala di Rakernas PDIP ke-V di Ancol

23 jam lalu

Asal-usul Api Abadi Mrapen yang Akan Menyala di Rakernas PDIP ke-V di Ancol

DPP PDIP melepas pelari pembawa obor perjuangan yang bersumber dari api abadi Mrapen, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah untuk Rakernas PDIP.

Baca Selengkapnya

Khofifah-Emil Respons Begini soal Peluang Dukungan PDIP di Pilkada Jawa Timur

1 hari lalu

Khofifah-Emil Respons Begini soal Peluang Dukungan PDIP di Pilkada Jawa Timur

Usai mendapat rekomendasi dari partai Golkar untuk maju di Pilkada Jawa Timur, Khofifah-Emil respons soal peluang dukungan PDIP kepada mereka.

Baca Selengkapnya

PDIP Bawa Obor Api Abadi Mrapen dari Semarang ke Lokasi Rakernas

1 hari lalu

PDIP Bawa Obor Api Abadi Mrapen dari Semarang ke Lokasi Rakernas

Obor api abadi Mrapen menjadi simbol api perjuangan PDIP.

Baca Selengkapnya