Soal Sindiran Hasto Biru Keluar dari Kabinet, NasDem: Yang Berhak Nilai Jokowi

Reporter

magang_merdeka

Editor

Juli Hantoro

Selasa, 11 Oktober 2022 16:10 WIB

Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh bersama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Ketua Umum Partai Nasdem, Ahmad Hi Ali beserta jajaran pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasdem melakukan foto bersama usai pengumuman deklarasi Calon Presiden Republik Indonesia 2024 di Nasdem Tower, Jakarta, Senin, 3 Oktober 2022. Partai Nasdem resmi mendeklarasikan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres) yang akan diusung pada Pilpres 2024 mendatang. TEMPO / Hilman Fathurrahman W

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Umum Partai NasDem Ahmad Ali menjawab sindiran Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto soal biru yang dilepas dari kabinet Jokowi. Dia mengatakan, pernyataan Hasto itu seperti dialah penguasa dan orang yang berhak menilai orang.

Padahal, kata Ali, yang berhak menilai terhadap partai koalisi pemerintahan saat ini adalah Presiden Jokowi. Dia juga menilai penempatan kader partai koalisi dalam kabinet Jokowi saat ini adalah hak presiden.

Menurut Ali, ucapan Hasto tak lebih dari pendapat pribadinya. "Jadi bagi kami, apa pun kata dia, karena dia tak juga mewakili partainya, silakan aja dia ngoceh-ngoceh," ujar Ali yang dihubungi Tempo, Selasa, 11 Oktober 2022.

Baca juga: Peluang AHY Jadi Pendamping Anies, NasDem: Kami Tidak pada Posisi Menerima atau Menolak

Menurut Ali, saat ini NasDem masih berada di koalisi pemerintahan Jokowi dan akan mengawal hingga akhir jabatan pada 2024. Hal ini merupakan bagian dari komitmen Partai NasDem.

Advertising
Advertising

Sebelumnya setelah acara HUT TNI di kantor PDIP, Hasto sambil menunjuk gambar sejarah tentang perobekan bendera Belanda di Hotel Yamato menyebut dalam konteks saat ini, biru di tubuh kabinet juga harus dilepas dari pemerintahan Jokowi.

Ahmad Ali mengatakan, ucapan Hasto itu kemungkinan karena deklarasi Anies Baswedan sebagai calon presiden oleh NasDem. Padahal menurut dia, antara pencalonan Anies dengan posisi partainya di kabinet saat ini sangat berbeda.

Ia mengatakan bahwa koalisi pemerintah terdiri dari beberapa partai yang terikat kontrak dan ikatan tersebut ada karena kesepakatan.

Kontrak itu, kata Ahmad Ali akan berakhir pada masa kepemimpinan Jokowi pada 2024 tepat saat diselenggarakannya Pemilu. Menurut Ali, perlu dipahami dulu bahwa sejak 2019, bahkan pada Pemilu 2014, Partai NasDem lebih awal mendeklarasikan Jokowi sebagai calon presiden."Kemudian kontrak itu kita sepakati sampai dengan 2024 ya," kata dia.

Menurut Ali, keputusan NasDem untuk mengusung Gubernur DKI Anies Baswedan merupakan hasil dari pemikiran partai untuk melanjutkan pembangunan yang sudah dilaksanakan Jokowi saat ini.

“Tentunya tidak ada korelasi pernyataan Pak Hasto dengan keberadaan partai NasDem di koalisi dan keputusan partai NasDem di pencalonan pak Anies itu”, kata Anggota Komisi III DPR RI itu.

Baca juga: NasDem Yakin Anies Baswedan Bakal Lanjutkan Program Jokowi

GADIS OKTAVIANI

Berita terkait

'Jagoan' PDIP di Pilgub Jakarta dan Jateng Unggul Versi Survei Litbang Kompas

3 jam lalu

'Jagoan' PDIP di Pilgub Jakarta dan Jateng Unggul Versi Survei Litbang Kompas

Survei Litbang Kompas menunjukkan elektabilitas Andika-Hendi dan Pramono-Rano unggul atas rivalnya di Pilkada Jakarta dan Jateng.

Baca Selengkapnya

Hasto: Megawati Berpesan Kader PDIP Jangan Terlena Zona Nyaman

21 jam lalu

Hasto: Megawati Berpesan Kader PDIP Jangan Terlena Zona Nyaman

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan Megawati berpesan agar kader partai jangan terlena zona nyaman.

Baca Selengkapnya

Serius Santai ala Mega

1 hari lalu

Serius Santai ala Mega

Megawati Soekarnoputri menyampaikan pesan penting untuk generasi muda dengan cara yang berbeda. Santai, sesekali berseloroh, namun memuat hakikat kehidupan berbangsa dan bernegara.

Baca Selengkapnya

Soal Pertemuan Ridwan Kamil dengan Jokowi, Hasto PDIP: Mentalitas Kalah

1 hari lalu

Soal Pertemuan Ridwan Kamil dengan Jokowi, Hasto PDIP: Mentalitas Kalah

Calon Gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil menemui Presiden ke-7 Jokowi di Solo, Jawa Tengah pada Jumat, 1 November lalu.

Baca Selengkapnya

Strategi PDIP Cegah Intimidasi di Pilkada: Rekam-Simpan-Laporkan- Viralkan

2 hari lalu

Strategi PDIP Cegah Intimidasi di Pilkada: Rekam-Simpan-Laporkan- Viralkan

Dalam masa kampanye Pilpres 2024, sejumlah simpatisan PDIP Gunungkidul sempat viral karena mengaku dianiaya pasukan pengawal Jokowi.

Baca Selengkapnya

Hasto PDIP Minta KPK Adil soal Kasus Gratifikasi Jet Pribadi Kaesang

2 hari lalu

Hasto PDIP Minta KPK Adil soal Kasus Gratifikasi Jet Pribadi Kaesang

KPK menyimpulkan mpenggunaan jet pribadi oleh Kaesang dan istrinya, Erina Gudono, tidak termasuk gratifikasi.

Baca Selengkapnya

Pramono Anung Disambut 5.000 Orang saat Deklarasi Fathers Inisiatif Bendahara Umum PDIP Olly Dondokambey

2 hari lalu

Pramono Anung Disambut 5.000 Orang saat Deklarasi Fathers Inisiatif Bendahara Umum PDIP Olly Dondokambey

Sebanyak 5.000 orang hadir dalam deklarasi Fathers yang digagas Bendahara Umum PDIP, Olly Dondokambey. Pramono Anung berkomitmen mewujudkan Jakarta berkeadilan dan setara untuk semua.

Baca Selengkapnya

Tom Lembong Ditahan Kejagung, Rencana Anies Mau Pamer Tempat Favorit di Jogja Buyar

2 hari lalu

Tom Lembong Ditahan Kejagung, Rencana Anies Mau Pamer Tempat Favorit di Jogja Buyar

Sebelum Tom Lembong ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan Kejaksaan Agung, Anies berencana memamerkan tempat favoritnya di Yogyakarta.

Baca Selengkapnya

Hasto Minta Kader PDIP Ketuk Pintu Rakyat untuk Menangkan Endah-Joko di Gunungkidul

3 hari lalu

Hasto Minta Kader PDIP Ketuk Pintu Rakyat untuk Menangkan Endah-Joko di Gunungkidul

Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, mengajak kader bergotong royong memenangkan Endah Subekti Kuntariningsih-Joko Parwoto dalam Pemilihan Bupati Gunungkidul.

Baca Selengkapnya

Ridwan Kamil Bertemu Jokowi di Tengah Elektabilitas yang Stagnan, Analis: Blunder

3 hari lalu

Ridwan Kamil Bertemu Jokowi di Tengah Elektabilitas yang Stagnan, Analis: Blunder

Langkah Ridwan Kamil bertemu dengan Jokowi di tengah elektabilitasnya yang cenderung stagnan dinilai malah blunder. Jakarta bukan basis Jokowi.

Baca Selengkapnya