INFO NASIONAL – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) John Wempi Wetipo menyampaikan sejumlah pesan penting kepada anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua. Pesan itu disampaikannya saat melantik tiga anggota Provinsi Papua sisa masa jabatan 2017-2022 di Sasana Krida Kantor Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua, Jayapura, Jumat, 30 September 2022.

Wempi menegaskan, anggota MRP perlu melakukan pendalaman dan pemahaman terhadap substansi Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.

Selain itu, pendalaman dan pemahaman juga diperlukan terhadap peraturan pelaksanaannya. Dengan pemahaman tersebut, anggota MRP tidak terjebak dalam dinamika politik praktis yang justu bakal mengganggu kinerja dan marwah MRP. “Miliki komitmen untuk menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan (dan) nasionalisme dalam semangat NKRI,” kata Wempi.

Selanjutnya, anggota MRP juga perlu meningkatkan koordinasi dan kerja sama dengan gubernur, lembaga perwakilan daerah, komponen masyarakat, dan berbagai pihak terkait lainnya. Melalui upaya ini diharapkan dapat membantu tugas MRP agar semakin optimal.

Dia menekankan bahwa gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP), dan MRP harus mampu membangun sinergi serta berkolaborasi dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan kesetaraan dengan provinsi lainnya. Dengan demikian, penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat berjalan optimal sesuai tujuannya.

Di lain sisi, Wempi mengaku bahagia dapat hadir dalam pelantikan anggota MRP sisa masa jabatan 2017-2022 tersebut. Sebagai orang asli Papua, kehadiran Wempi mewakili pemerintah pusat yang saat ini diberi amanah oleh Presiden untuk menduduki kursi Wamendagri. Sebelum menjabat sebagai Wamendagri, dirinya dipercaya Presiden untuk menjadi Wakil Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Adapun pelantikan tersebut dihadiri oleh sejumlah pejabat di lingkup Provinsi Papua. Mereka yang hadir di antaranya pimpinan MRP Provinsi Papua, Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan Politik dan Hukum Provinsi Papua, perwakilan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Papua, anggota MRP Provinsi Papua, serta sejumlah pejabat terkait lainnya. (*)