Tekan Inflasi Akibat Harga BBM Naik, Mendagri Minta Pemda Bertindak Cepat

Reporter

magang_merdeka

Selasa, 6 September 2022 09:38 WIB

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian (tengah), Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa (kanan), dan Wamendagri John Wempi Wetipo (kiri) saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 29 Agustus 2022. Rapat tersebut membahas perkembangan RUU pembentukan provinsi Papua Barat Daya. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta Pemerintah Daerah (Pemda) bertindak cepat untuk menanggulangi inflasi akibat harga BBM naik.

"Kami akan menyampaikan persiapan tentang adanya inflasi pada pengurangan subsidi yang disebabkan oleh kenaikan BBM," ujar Mendagri Tito pada Rapat Koordinasi Pengadilan Inflasi Daerah, Senin, 5 September 2022.

Lebih lanjut ia menuturkan, terdapat poin penting yang bisa dilakukan Pemda dalam mengupayakan pengendalian inflasi di antaranya, Pemda perlu menjadikan upaya pengendalian tersebut sebagai prioritas dan bersinergi dengan semua stakeholder. Kemudian, Pemda harus melakukan komunikasi publik yang efektif sehingga tidak membuat masyarakat panik. Selanjutnya, Pemda diminta untuk berkoordinasi dengan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) setingkat Provinsi, Kabupaten atau Kota.

Dalam mengupayakan inflasi yang disebabkan kenaikan BBM bersubsidi Mendagri meminta Pemda melakukan kerja sama dengan Sekretaris Daerah (Sekda). Tidak hanya itu, Pemda harus memastikan bahwa pemberian BBM subsidi tepat sasaran kepada masyarakat tidak mampu serta melakukan gerakan penghematan energi.

Selain APBN dan APBD, berharap pada CSR

Untuk memperkecil adanya inflasi, Pemda akan membuat gerakan tanam pangan cepat panen dan mengintensifkan jaring pengamanan sosial yang berasal dari anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT), Bantuan Sosial (Bansos), Dana Desa, Dana Alokasi Umum, hingga pemanfaatan dana Corporate Social Responsibility (CSR).

Advertising
Advertising

"Selain anggaran APBN dan APBD dalam mengupayakan adanya inflasi diperlukan pemanfaatan dari CSR untuk daerah masing-masing. Yang alokasinya akan dimanfaatkan dari perusahaan dan masyarakat tidak mampu dengan memberikan skema pengembangan gotong royong," tutup Tito.

Sebelumnya Tito telah memberitahu kepada perwakilan Bank Indonesia (BI) dan Badan Pusat Statistik (BPS) terkait adanya inflasi tingkat Kabupatan atau Kota. Ia menjelaskan bahwa adanya infasi ini bisa mengetahui Bupati serta Walikota yang dapat mengendalikan permasalahan tersebut.

MUH RAIHAN MUZAKKI


Baca: Kenaikan Harga BBM Berimbas pada Daya Beli, Puan Minta BLT BBM Segera Dicairkan

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.

Berita terkait

Lagi-lagi Melemah, Kurs Rupiah Hari Ini di Level Rp 16.259 per Dolar AS

7 jam lalu

Lagi-lagi Melemah, Kurs Rupiah Hari Ini di Level Rp 16.259 per Dolar AS

Kurs rupiah dalam perdagangan hari ini ditutup melemah 4 poin ke level Rp 16.259 per dolar AS.

Baca Selengkapnya

Aktivis Laporkan Pj Wali Kota Yogyakarta ke Gubernur DIY hingga Ombudsman, Ini Alasannya

1 hari lalu

Aktivis Laporkan Pj Wali Kota Yogyakarta ke Gubernur DIY hingga Ombudsman, Ini Alasannya

Koalisi Pegiat HAM dan Anti Korupsi melaporkan Pj Wali Kota Yogyakarta Singgih Rahardjo ke Gubernur DIY, Mendagri, KPK dan Ombudsman

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani Beberkan Efek Konflik Timur Tengah ke Indonesia, Mulai dari Lonjakan Harga Minyak hingga Inflasi

4 hari lalu

Sri Mulyani Beberkan Efek Konflik Timur Tengah ke Indonesia, Mulai dari Lonjakan Harga Minyak hingga Inflasi

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan tensi geopolitik di Timur Tengah cenderung meningkat dan menjadi fokus perhatian para pemimpin dunia. Ia menegaskan kondisi ini mempengaruhi beberapa dampak ekonomi secara signifikan.

Baca Selengkapnya

Sehari Usai BI Rate Naik, Dolar AS Menguat dan Rupiah Lesu ke Level Rp 16.187

5 hari lalu

Sehari Usai BI Rate Naik, Dolar AS Menguat dan Rupiah Lesu ke Level Rp 16.187

Nilai tukar rupiah ditutup melemah 32 poin ke level Rp 16.187 per dolar AS dalam perdagangan hari ini.

Baca Selengkapnya

Mendagri Tito Karnavian Angkat Bicara soal Status Gus Muhdlor Jadi Tersangka

5 hari lalu

Mendagri Tito Karnavian Angkat Bicara soal Status Gus Muhdlor Jadi Tersangka

Gus Muhdlor telah ditetapkan menjadi tersangka oleh KPK pada 16 April 2024.

Baca Selengkapnya

Khofifah Jadi Satu-satunya Gubernur yang Dapat Satyalancana

5 hari lalu

Khofifah Jadi Satu-satunya Gubernur yang Dapat Satyalancana

Khofifah menjadi satu-satunya gubernur karena Jatim menjadi provinsi berkinerja terbaik berturut turut.

Baca Selengkapnya

Solo dan Medan Dapat Penghargaan Satya Lencana, Tito Karnavian Bilang Penilaian Tak Diintervensi

5 hari lalu

Solo dan Medan Dapat Penghargaan Satya Lencana, Tito Karnavian Bilang Penilaian Tak Diintervensi

Tito Karnavian menjelaskan bahwa penilaian dalam penghargaan ini tidak dilakukan sendiri oleh Kemendagri.

Baca Selengkapnya

Apa itu Penghargaan Satyalencana yang Batal Diberikan kepada Gibran?

5 hari lalu

Apa itu Penghargaan Satyalencana yang Batal Diberikan kepada Gibran?

Apa itu Satyalencana Karya Bhakti Praja Nugraha yang batal diberikan kepada Gibran?

Baca Selengkapnya

Mendagri Jelaskan Alasan Gibran Tak Terima Satyalencana

5 hari lalu

Mendagri Jelaskan Alasan Gibran Tak Terima Satyalencana

Alasan kenapa Gibran tak terima Satyalencana.

Baca Selengkapnya

BI Naikkan Suku Bunga Acuan Jadi 6,25 Persen, Perry Warjiyo: Untuk Perkuat Stabilitas Rupiah

6 hari lalu

BI Naikkan Suku Bunga Acuan Jadi 6,25 Persen, Perry Warjiyo: Untuk Perkuat Stabilitas Rupiah

BI akhirnya menaikkan suku bunga acuan atau BI Rate menjadi 6,25 persen. Apa alasan bank sentral?

Baca Selengkapnya