Pengamat: Jika Nasdem, PKS, dan Demokrat Berkoalisi Usung Capres Bisa Jadi Kuda Hitam

Senin, 27 Juni 2022 07:11 WIB

Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Jakarta, Ujang Komarudin. ANTARA/HO-Universitas Al-Azhar Jakarta/am.

TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat Politik Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komarudin berpendapat Nasdem, PKS, dan Demokrat semestinya menjadi poros baru. Sebab, jika menjadi poros baru, maka akan menjadi kekuatan politik tersendiri untuk bisa mengusung capres/cawapresnya.

Menurut Ujang, koalisi Nasdem, PKS, dan Demokrat sudah bisa mengusung capresnya sendiri. “Kalau kita lihat pidatonya Surya Paloh di Rakernas bahwa Nasdem tidak boleh, tidak mau jadi bebek. Artinya, dia tidak mau mengekor kepada partai lain,” katanya kepada Tempo, Ahad, 26 Juni 2022.

Ujang menilai sebaiknya Nasdem, PKS, dan Demokrat menciptakan poros baru dibandingkan harus bergabung dengan KIB, PDIP atau Gerindra-PKB yang kemungkinan mengusung atau memiliki capresnya sendiri.

“Bergabung dengan Gerindra-PKB yang mungkin akan mengusung Prabowo dan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin atau bisa bergabung dengan PDIP yang kemungkinan mengusulkan capresnya sendiri. Sementara Nasdem sudah mengusung tiga nama sebagai capres bukan cawapres,” ujarnya.

Jika peta politiknya seperti itu, kata Ujang, maka lebih baik Nasdem, PKS, dan Demokrat berkoalisi agar bisa mengusung Anies Baswedan dengan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Advertising
Advertising

“Justru ini akan menjadi kuda hitam yang menarik. Namun, semua ini masih belum pasti, masih dinamis karena walaupun kita lihat KIB sudah berkoalisi, tetapi mereka belum mengusung nama capres dan cawapresnya. Lalu, misalkan Gerindra dengan PKB juga belum berkoalisi kalau ibarat akad nikah belum Ijab Kabul,” kata Ujang.

Oleh karena itu, Ujang berharap pada Pemilu 2024 tidak hanya ada dua poros. Hal ini senada dengan apa yang telah disampaikan Jusuf Kalla atau JK yang memprediksi akan adanya empat poros. Menurut Ujang, dua poros saja berpotensi memunculkan perpecahan di tengah masyarakat.

“Sebaiknya tiga bahkan empat poros. Jangan sampai dua poros karena kalau dua poros tidak bagus dalam konteks pendidikan politik ke masyarakat,” katanya.

Ia mengatakan dampak dua poros pada Pilpres 2024 adalah akan menghadirkan politik identitas, politik SARA, dan terjadi polarisasi. “Oleh karena itu, saya mendorong bahwa harapannya ada poros-poros, tiga atau empat poros. Minimal tiga,” katanya.

Menurutnya, jika konstruksi koalisi politik, misalkan PDIP berdiri sendiri, mengusung sendiri karena sudah punya tiket 20 persen, lalu KIB punya 20 persen, Gerindra-PKB sudah 20 persen juga, maka harapannya Nasdem-PKS-Demokrat bisa mengusung capres/cawapresnya sendiri.

“Jadi, akan ada empat calon kalau komposisinya seperti itu,” ucap Ujang.

MUTIA YUANTISYA

Berita terkait

Alasan Demokrat Tolak Usulan Politik Uang Dilegalkan dalam Pilkada 2024

31 menit lalu

Alasan Demokrat Tolak Usulan Politik Uang Dilegalkan dalam Pilkada 2024

Partai Demokrat menolak usulan agae politik uang atau money politics dilegalkan pada Pemilihan Kepala Daerah alias Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Dede Yusuf Ungkap Alasan Enggan Maju Pilkada 2024

2 jam lalu

Dede Yusuf Ungkap Alasan Enggan Maju Pilkada 2024

Politikus Partai Demokrat Dede Yusuf lebih memilih menjadi anggota DPR RI dibanding maju Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Seperti PDIP, PKS Setujui Revisi UU Kementerian Negara dengan Catatan

16 jam lalu

Seperti PDIP, PKS Setujui Revisi UU Kementerian Negara dengan Catatan

Hari ini, Rapat pleno Baleg DPR menyepakati pengambilan keputusan atas hasil penyusunan revisi UU Kementerian Negara menjadi usul inisiatif DPR.

Baca Selengkapnya

Profil Indira Chunda Thita, Putri Syahrul Yasin Limpo yang Minta Rp 21 Juta ke Kementan untuk Beli Sound System

1 hari lalu

Profil Indira Chunda Thita, Putri Syahrul Yasin Limpo yang Minta Rp 21 Juta ke Kementan untuk Beli Sound System

Indira Chunda Thita, putri Syahrul Yasin Limpo, memulai karir politik di PAN sebelum melompat ke Partai NasDem.

Baca Selengkapnya

PKS Menjelang Pilkada 2024, Membuka Peluang Koalisi hingga Berikrar di Depok

1 hari lalu

PKS Menjelang Pilkada 2024, Membuka Peluang Koalisi hingga Berikrar di Depok

Menjelang Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada 2024, Partai Keadilan Sejahtera atau PKS mempersiapkan calon-calon yang akan diusung

Baca Selengkapnya

Ramai-ramai Tolak Usulan Money Politics Dilegalkan Saat Pemilu

1 hari lalu

Ramai-ramai Tolak Usulan Money Politics Dilegalkan Saat Pemilu

ICW menganggap usulan melegalkan money politics saat pemilu tidak pantas dan sangat tidak menunjukkan integritas.

Baca Selengkapnya

Alasan Bey Triadi Machmudin Tolak Pinangan Demokrat Maju di Pilkada Jabar 2024

1 hari lalu

Alasan Bey Triadi Machmudin Tolak Pinangan Demokrat Maju di Pilkada Jabar 2024

Partai Demokrat menilai Bey Triadi Machmudin sebagai figur potensial untuk Pilkada Jabar 2024.

Baca Selengkapnya

Dirjen Hortikultura Kementan Ungkap Ancaman Mutasi Jika Tak Penuhi Kebutuhan Partai NasDem

1 hari lalu

Dirjen Hortikultura Kementan Ungkap Ancaman Mutasi Jika Tak Penuhi Kebutuhan Partai NasDem

Dirjen Hortikultura Kementan, Prihasto Setyanto menjadi salah satu saksi dalam lanjutan sidang Syahrul Yasin Limpo.

Baca Selengkapnya

Safari Politik ke Gerindra, PKS Sodorkan Dua Nama untuk Pilkada Kabupaten Bogor

1 hari lalu

Safari Politik ke Gerindra, PKS Sodorkan Dua Nama untuk Pilkada Kabupaten Bogor

Partai Gerindra Kabupaten Bogor membuka pintu koalisi dengan partai politik lain di Pilkada 2024, termasuk dengan PKS.

Baca Selengkapnya

Komisi I DPR Pastikan UU Pers Masuk Konsideran draf RUU Penyiaran

1 hari lalu

Komisi I DPR Pastikan UU Pers Masuk Konsideran draf RUU Penyiaran

DPR membantah pembahasan draf revisi Undang-Undang Penyiaran atau RUU Penyiaran tidak memasukkan UU Pers sebagai konsideran.

Baca Selengkapnya