Beda Suara dengan Hasto soal Koalisi dengan PKS dan Demokrat, Masinton Ditegur PDIP

Reporter

Dewi Nurita

Sabtu, 25 Juni 2022 16:40 WIB

Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Masinton Pasaribu di kawasan Tebet, Jakarta Selatan pada Selasa, 8 Oktober 2019. TEMPO/Andita Rahma

TEMPO.CO, Jakarta -DPP PDI Perjuangan menegur Masinton Pasaribu karena menyatakan pendapat yang berbeda dengan Sekretaris Jenderal Hasto Kristiyanto soal peluang koalisi dengan PKS dan Partai Demokrat. Hasto sebelumnya tegas menyatakan bahwa PDIP tidak bisa berkoalisi dengan dua partai tersebut. Namun Masinton menilai pernyataan Hasto adalah pendapat pribadi. Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR itu mengatakan tidak tertutup kemungkinan bagi PDIP untuk berkoalisi dengan partai mana pun, termasuk PKS dan Demokrat.

"Saya sudah koordinasi dengan Badan Kehormatan dan sebelumnya Pak Masinton sudah mendapat teguran lisan dan sekarang akan diberikan teguran lagi sesuai dengan AD/ART partai," kata Hasto lewat keterangannya, Sabtu, 25 Juni 2022.

Hasto berujar Masinton Pasaribu diberi surat teguran karena berbicara ke publik di wilayah yang bukan lingkup tanggungjawabnya. "Setiap anggota partai harus berbicara sesuai dengan ruang lingkup," kata Hasto.

Hasto kembali menegaskan, PDIP tidak mungkin bekerjasama dengan PKS karena berbeda dalam aspek ideologi dan aspek historis. Begitu pun halnya dengan Partai Demokrat. Hasto mengatakan aspek historis masa lalu di antara kedua partai masih bisa dilakukan proses rasionalisasi. Namun, ideologi kedua partai dinilai berbeda..

“Dalam disertasi saya juga menunjukkan ada perbedaan fundamental di dalam garis kebijakan politik luar negeri, politik pertahanan yang digariskan dari zaman Bung Karno, zaman Bu Mega, dengan zaman Pak SBY,” ujarnya.

Berbeda dengan Hasto, Masinton justru menyebut peluang PDIP berkoalisi dengan PKS dan Partai Demokrat belum tertutup. "Apa yang disampaikan Pak Sekjen itu secara pribadi. Tentu beliau menyampaikan itu fenomena di akar rumput.Tapi dalam kerjasama politik kan semuanya dengan mana saja, ya mungkin aja. Artinya bisa dilakukan kerjasama di level politik atas, cuma kadang di atasnya ketemu di bawahnya bisa beda. Langgam geraknya enggak sama. Kadang begitu. Itu harus digabungkan," ujar Masinton di Kompleks Parlemen, kemarin.

Menurut Masinton PDIP tidak alergi dengan partai mana pun. "PDI Perjuangan itu selalu terbuka lah, jadi enggak bisa disimpulkan bahwa kita ini alergi bekerjasama dengan mana pun," ujar Masinton.

Hasto Kristiyanto lantas menegaskan pernyataannya merupakan sikap partai. PDIP, kata dia, mungkin bisa bekerjasama dengan berbagai pihak terkait persoalan bangsa dan negara. Tetapi terkait dengan kontestasi pemilu, ujar dia, PDIP tidak bisa bekerjasama dengan partai yang memiliki perbedaan ideologi, platform, dan skala prioritas.

DEWI NURITA

Baca Juga: PDIP Tegaskan Sulit Berkoalisi dengan PKS dan Demokrat, Ini Sebabnya

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.

Advertising
Advertising

Berita terkait

Partai Gelora Tolak PKS Bergabung ke Koalisi Prabowo, Gibran: Semuanya Baik-Baik Saja

1 jam lalu

Partai Gelora Tolak PKS Bergabung ke Koalisi Prabowo, Gibran: Semuanya Baik-Baik Saja

PKS memang belum membuat keputusan resmi akan bergabung atau tidak di pemerintahan Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

Kuasa Hukum Prabowo-Gibran Sebut Gugatan PDIP di PTUN Salah Alamat

3 jam lalu

Kuasa Hukum Prabowo-Gibran Sebut Gugatan PDIP di PTUN Salah Alamat

Kuasa Hukum Prabowo-Gibran, Maulana Bungaran, mengatakan, gugatan PDIP salah alamat jika ingin membatalkan pelantikan kliennya

Baca Selengkapnya

PDIP Ubah Isi Petitum Gugatan di PTUN, Ini Alasannya

4 jam lalu

PDIP Ubah Isi Petitum Gugatan di PTUN, Ini Alasannya

PDIP sudah mengajukan gugatan ke PTUN sebelum MK menyampaikan putusan sengketa pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Gibran Sebut Siapkan Roadmap Soal Partai Politiknya ke Depan

4 jam lalu

Gibran Sebut Siapkan Roadmap Soal Partai Politiknya ke Depan

Gibran mengaku telah memiliki roadmap untuk partai politik yang dipilihnya setelah tak bergabung lagi dengan PDIP.

Baca Selengkapnya

Kuasa Hukum Prabowo-Gibran: PDIP Tak Punya Legal Standing Gugat KPU

4 jam lalu

Kuasa Hukum Prabowo-Gibran: PDIP Tak Punya Legal Standing Gugat KPU

Kuasa Hukum Prabowo-Gibran, Maulana Bungaran, mengatakan PDIP tidak memiliki legal standing mengajukan gugatan ke PTUN di perkara ini

Baca Selengkapnya

Gibran Sebut Prabowo Bakal Libatkan Ketua Parpol dan Tokoh Senior dalam Susun Kabinet, Termasuk Megawati

5 jam lalu

Gibran Sebut Prabowo Bakal Libatkan Ketua Parpol dan Tokoh Senior dalam Susun Kabinet, Termasuk Megawati

Gibran rencana Prabowo yang akan melibatkan ketua parpol dan tokoh senior, tak terkecuali Ketua Umum PDIP Megawati dalam menyusun kabinet

Baca Selengkapnya

Prabowo-Gibran Ajukan Permohonan Intervensi Gugatan PDIP di PTUN

6 jam lalu

Prabowo-Gibran Ajukan Permohonan Intervensi Gugatan PDIP di PTUN

Tim Hukum PDIP diketahui menggugat KPU karena diduga melakukan perbuatan melawan hukum atas penerimaan pendaftaran Gibran sebagai cawapres.

Baca Selengkapnya

PTUN Minta PDIP Perbaiki Gugatan terhadap KPU

7 jam lalu

PTUN Minta PDIP Perbaiki Gugatan terhadap KPU

PDIP mengajukan gugatan ke PTUN karena menganggap KPU melakukan perbuatan melawan hukum.

Baca Selengkapnya

Sidang Sengketa Pileg di MK: Ribuan Suara PPP dan PDIP Diklaim Berpindah ke Partai Lain

7 jam lalu

Sidang Sengketa Pileg di MK: Ribuan Suara PPP dan PDIP Diklaim Berpindah ke Partai Lain

PDIP dan PPP mengklaim ribuan suara pindah ke partai lain dalam sidang sengketa Pileg di MK hari ini.

Baca Selengkapnya

12 Nama Daftar Pilkada Solo Lewat PDIP, dari Kader Partai hingga Pedagang Baut

7 jam lalu

12 Nama Daftar Pilkada Solo Lewat PDIP, dari Kader Partai hingga Pedagang Baut

PDIP telah membuka pendaftaran dan penyaringan bakal calon wali kota dan wakil wali kota Solo. Sebanyak 12 orang telah mendaftar.

Baca Selengkapnya