PDIP Tegaskan Sulit Berkoalisi dengan PKS dan Demokrat, Ini Sebabnya

Reporter

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto di Rapat Koordinasi (Rakor) Kepala/Wakil Kepala Daerah di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, pada Kamis, 16 Juni 2022. TEMPO/Rahma Dwi Safitri

TEMPO.CO, Jakarta - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) memastikan diri tidak akan berkoalisi dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Pilpres 2024. Selain dengan PKS, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto juga mengaku partainya sulit bekerjasama dengan Partai Demokrat.

"Kalau dengan PKS, tidak," ujar Hasto di Sekolah Partai PDIP Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada Kamis, 23 Juni 2022.

Sementara dengan Partai besutan Susilo Bambang Yudhoyono, Hasto juga mengaku sulit membangun koalisi.

"Koalisi harus melihat emotional bonding pemilih PDIP, wong cilik yang tidak suka kamuflase politik, mereka ingin yang bicara dengan bahasa rakyat. Kalau saya pribadi, sebagai Sekjen, memang tidak mudah untuk bekerjasama dengan Partai Demokrat karena dalam berbagai dinamika politik menunjukkan itu," ujar Hasto.

Sementara saat ditanya peluang bekerjasama dengan Partai NasDem, Hasto enggan menjawab lugas. "Kami kan dengan NasDem bekerjasama sejak 2014 mendukung pemerintahan Pak Jokowi. Kalau untuk 2024 kan masing-masing punya strategi. Nanti tiga sampai empat bulan sebelum pencapresan baru dikerucutkan (mitra koalisi)," tuturnya.

Menurut Hasto, partainya mengedepankan etika politik dan melihat faktor historis dalam upaya pembangunan koalisi. Hasto menyebut PDIP memiliki kedekatan historis dengan PAN, PKB, PPP Golkar, dan Gerindra.

Hasto sebelumnya pernah mengungkap bahwa PDIP cenderung bekerjasama dengan partai yang memiliki rekam jejak sejarah perjuangan kemerdekaan seperti halnya partai banteng tersebut.

Hasto lantas menyebut beberapa partai. Di antaranya Partai Golkar, yang cikal bakal partai ini muncul dari terobosan politik Sukarno di akhir 1950-an yang membentuk kelompok-kelompok fungsional, Golongan Karya salah satunya. Selanjutnya berdiri organisasi konfederasi pada 1964 dengan nama Sekretariat Bersama Golongan Karya—cikal bakal Partai Golkar hari ini.

Ia juga menyebut Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang muncul pasca reformasi, kemudian Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang berakar dari Nahdlatul Ulama serta Partai Amanat Nasional (PAN) yang basis utamanya adalah Muhammadiyah. "Kemudian ada Gerindra, yang kakeknya Pak Prabowo itu juga pahlawan nasional," tuturnya di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jumat, 10 Juni 2022.

DEWI NURITA

Baca: Peluang Duet Prabowo - Cak Imin, PKB: Respons Simpatisan Luar Biasa

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini






Dapat PMN Rp 4,1 Triliun, PT KAI Kebut Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung

7 jam lalu

Dapat PMN Rp 4,1 Triliun, PT KAI Kebut Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung

Direktur PT KAI menyatakan PMN akan sangat membantu keberlangsungan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung, yang ditargetkan beroperasi pada Juni 2023.


Survei LSI Denny JA Beberkan Alasan Poros Ketiga Tak Kunjung Terbentuk

10 jam lalu

Survei LSI Denny JA Beberkan Alasan Poros Ketiga Tak Kunjung Terbentuk

Dalam rilis survei terbarunya, LSI Denny JA menyebut poros ketiga menjelang Pilpres 2024 hingga kini belum terbentuk karena masih terlihat rumit.


Peluang Berkoalisi dengan PKB dan Gerindra, PKS: Masih Panjang Ceritanya

12 jam lalu

Peluang Berkoalisi dengan PKB dan Gerindra, PKS: Masih Panjang Ceritanya

PKS masih berkomunikasi dengan PKB dan Partai Gerindra yang bakal resmi berkoalisi. Komunikasi diklaim masih terus berjalan karena iklim politik masih dinamis.


Gugat Aturan Presidential Threshold 20 Persen, PKS: Materi yang Kami Ajukan Cukup Kuat

13 jam lalu

Gugat Aturan Presidential Threshold 20 Persen, PKS: Materi yang Kami Ajukan Cukup Kuat

PKS optimistis gugatannya bisa menurunkan Presidential Threshold di rentang 7-9 persen.


Tiket Pilpres 2024, LSI Sebut Baru PDIP dan KIB yang Punya

13 jam lalu

Tiket Pilpres 2024, LSI Sebut Baru PDIP dan KIB yang Punya

LSI menyatakan sampai saat ini hanya dua poros utama yang telah memiliki 'tiket pilpres' atau mengusung pasangan capres - cawapres di Pemilu 2024


Daftar Gugatan ke MK, PKS Ingin Presidential Threshold 7-9 Persen

14 jam lalu

Daftar Gugatan ke MK, PKS Ingin Presidential Threshold 7-9 Persen

PKS ingin presidential threshold di rentang 7-9 persen. Angka tersebut dianggap sebagai titik tengah agar dikabulkan Mahkamah Konstitusi.


PKB Pesimistis Gugatan Presidential Threshold PKS Bakal Dikabulkan MK

19 jam lalu

PKB Pesimistis Gugatan Presidential Threshold PKS Bakal Dikabulkan MK

PKB pesimistis gugatan Presidential Threshold PKS bisa dikabulkan MK. Saat ini PKB belum berpikiran ikut karena tahapan Pemilu sudah dimulai.


Kata PKB soal Upaya PKS Mengajukan Uji Materi Presidential Threshold ke MK

19 jam lalu

Kata PKB soal Upaya PKS Mengajukan Uji Materi Presidential Threshold ke MK

PKB pesimis gugatan Presidential Threshold PKS bisa dikabulkan Mahkamah Konstitusi. Saat ini PKB belum berpikiran ikut karena tahapan Pemilu sudah dimulai.


PKS Daftarkan Gugatan soal Presidential Threshold ke MK Siang Ini

19 jam lalu

PKS Daftarkan Gugatan soal Presidential Threshold ke MK Siang Ini

PKS bakal maju sendiri mendaftar gugatan presidential threshold 20 persen ke Mahkamah Konstitusi. Substansi hukum dinilai lebih penting daripada banyaknya jumlah penggugat.


Besok, PKS Daftarkan Judicial Review Aturan Presidential Threshold 20 Persen ke MK

1 hari lalu

Besok, PKS Daftarkan Judicial Review Aturan Presidential Threshold 20 Persen ke MK

PKS akan menggugat aturan presidential threshold 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara nasional yang diatur dalam UU Pemilu.