PDIP Tegaskan Sulit Berkoalisi dengan PKS dan Demokrat, Ini Sebabnya

Reporter

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto di Rapat Koordinasi (Rakor) Kepala/Wakil Kepala Daerah di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, pada Kamis, 16 Juni 2022. TEMPO/Rahma Dwi Safitri

TEMPO.CO, Jakarta - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) memastikan diri tidak akan berkoalisi dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Pilpres 2024. Selain dengan PKS, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto juga mengaku partainya sulit bekerjasama dengan Partai Demokrat.

"Kalau dengan PKS, tidak," ujar Hasto di Sekolah Partai PDIP Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada Kamis, 23 Juni 2022.

Sementara dengan Partai besutan Susilo Bambang Yudhoyono, Hasto juga mengaku sulit membangun koalisi.

"Koalisi harus melihat emotional bonding pemilih PDIP, wong cilik yang tidak suka kamuflase politik, mereka ingin yang bicara dengan bahasa rakyat. Kalau saya pribadi, sebagai Sekjen, memang tidak mudah untuk bekerjasama dengan Partai Demokrat karena dalam berbagai dinamika politik menunjukkan itu," ujar Hasto.

Sementara saat ditanya peluang bekerjasama dengan Partai NasDem, Hasto enggan menjawab lugas. "Kami kan dengan NasDem bekerjasama sejak 2014 mendukung pemerintahan Pak Jokowi. Kalau untuk 2024 kan masing-masing punya strategi. Nanti tiga sampai empat bulan sebelum pencapresan baru dikerucutkan (mitra koalisi)," tuturnya.

Menurut Hasto, partainya mengedepankan etika politik dan melihat faktor historis dalam upaya pembangunan koalisi. Hasto menyebut PDIP memiliki kedekatan historis dengan PAN, PKB, PPP Golkar, dan Gerindra.

Hasto sebelumnya pernah mengungkap bahwa PDIP cenderung bekerjasama dengan partai yang memiliki rekam jejak sejarah perjuangan kemerdekaan seperti halnya partai banteng tersebut.

Hasto lantas menyebut beberapa partai. Di antaranya Partai Golkar, yang cikal bakal partai ini muncul dari terobosan politik Sukarno di akhir 1950-an yang membentuk kelompok-kelompok fungsional, Golongan Karya salah satunya. Selanjutnya berdiri organisasi konfederasi pada 1964 dengan nama Sekretariat Bersama Golongan Karya—cikal bakal Partai Golkar hari ini.

Ia juga menyebut Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang muncul pasca reformasi, kemudian Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang berakar dari Nahdlatul Ulama serta Partai Amanat Nasional (PAN) yang basis utamanya adalah Muhammadiyah. "Kemudian ada Gerindra, yang kakeknya Pak Prabowo itu juga pahlawan nasional," tuturnya di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jumat, 10 Juni 2022.

DEWI NURITA

Baca: Peluang Duet Prabowo - Cak Imin, PKB: Respons Simpatisan Luar Biasa

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini






Soal Isu Perpanjangan Masa Jabatan Presiden, PDIP Sebut Megawati Sudah Beri Pesan ke Jokowi

5 jam lalu

Soal Isu Perpanjangan Masa Jabatan Presiden, PDIP Sebut Megawati Sudah Beri Pesan ke Jokowi

PDIP menanggapi isu perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi. PDIP merujuk pada konstitusi bahwa Presiden hanya bisa menjabat selama 2 periode.


Demokrat Sebut Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Keinginan Jokowi

6 jam lalu

Demokrat Sebut Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Keinginan Jokowi

Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat Benny Kabur Harman menilai usulan perpanjangan masa jabatan ini sebenarnya keinginan Presiden Jokowi sendiri.


PDIP Terus Desak Menteri Nasdem Mundur, Hasto Kristiyanto: Tak Akan Koalisi dengan Partai Suka Impor

6 jam lalu

PDIP Terus Desak Menteri Nasdem Mundur, Hasto Kristiyanto: Tak Akan Koalisi dengan Partai Suka Impor

"Kalau terhadap partai yang sukanya impor, ini enggak cocok buat PDIP," kata Sejjen PDIP Hasti Kristiyanto. Maksudnya Partai NasDem?


Skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Merosot, Partai Demokrat: Kami Tak Terkejut

21 jam lalu

Skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Merosot, Partai Demokrat: Kami Tak Terkejut

Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaky Mahendra mengatakan tidak terkejut dengan melorotnya nilai Indeks Persepsi Korupsi Indonesia


Panitia Musyawarah Rakyat di Semarang Menyayangkan Ganjar Pranowo Tak Hadir

23 jam lalu

Panitia Musyawarah Rakyat di Semarang Menyayangkan Ganjar Pranowo Tak Hadir

Namun Ketua Panitia Musyawarah Rakyat memaklumi bila ketidakhadiran Ganjar Pranowo itu karena alasan politik.


Angelina Sondakh Benci Novel Baswedan dan Bambang Widjojanto, Tapi Itu Dulu...

1 hari lalu

Angelina Sondakh Benci Novel Baswedan dan Bambang Widjojanto, Tapi Itu Dulu...

Kasus korupsi Angelina Sondakh 10 tahun lalu menorehkan bekas, saat itu Bambang Widjojanto dan Novel Baswedan ada di KPK. Kini, ketiganya bertemu.


Komentari soal PDIP Enggan Berkoalisi dengan Partai Doyan Impor, NasDem: Tak Boleh Arogan

1 hari lalu

Komentari soal PDIP Enggan Berkoalisi dengan Partai Doyan Impor, NasDem: Tak Boleh Arogan

Willy Aditya menanggapi pernyataan Seketaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto yang mengatakan pihaknya enggan berkoalisi dengan partai doyan impor


Top Nasional: NasDem Bilang Piagam Deklarasi Koalisi Perubahan Sudah Tuntas, Surya Paloh Kembali Bertemu Luhut

1 hari lalu

Top Nasional: NasDem Bilang Piagam Deklarasi Koalisi Perubahan Sudah Tuntas, Surya Paloh Kembali Bertemu Luhut

Ketua DPP Partai NasDem Sugeng Suparwoto mengatakan piagam deklarasi Koalisi Perubahan sudah tuntas dibahas oleh tim kecil dari ketiga partai


Nasdem Soal Rencana Kunjungi PDIP: Kami Tak Memohon Minta Bertemu Bu Mega

1 hari lalu

Nasdem Soal Rencana Kunjungi PDIP: Kami Tak Memohon Minta Bertemu Bu Mega

Ketua DPP Partai NasDem Sugeng Suparwoto menanggapi pernyataan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto soal rencana kunjungan partainya ke PDIP.


NasDem Sebut Piagam Deklarasi Koalisi Perubahan Sudah Tuntas: Tinggal Cari Momentum

1 hari lalu

NasDem Sebut Piagam Deklarasi Koalisi Perubahan Sudah Tuntas: Tinggal Cari Momentum

NasDem menyatakan deklarasi pembentukan Koalisi Perubahan tinggal menunggu momentum.