PDIP Tegaskan Sulit Berkoalisi dengan PKS dan Demokrat, Ini Sebabnya

TEMPO.CO, Jakarta - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) memastikan diri tidak akan berkoalisi dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Pilpres 2024. Selain dengan PKS, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto juga mengaku partainya sulit bekerjasama dengan Partai Demokrat.

"Kalau dengan PKS, tidak," ujar Hasto di Sekolah Partai PDIP Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada Kamis, 23 Juni 2022.

Sementara dengan Partai besutan Susilo Bambang Yudhoyono, Hasto juga mengaku sulit membangun koalisi.

"Koalisi harus melihat emotional bonding pemilih PDIP, wong cilik yang tidak suka kamuflase politik, mereka ingin yang bicara dengan bahasa rakyat. Kalau saya pribadi, sebagai Sekjen, memang tidak mudah untuk bekerjasama dengan Partai Demokrat karena dalam berbagai dinamika politik menunjukkan itu," ujar Hasto.

Sementara saat ditanya peluang bekerjasama dengan Partai NasDem, Hasto enggan menjawab lugas. "Kami kan dengan NasDem bekerjasama sejak 2014 mendukung pemerintahan Pak Jokowi. Kalau untuk 2024 kan masing-masing punya strategi. Nanti tiga sampai empat bulan sebelum pencapresan baru dikerucutkan (mitra koalisi)," tuturnya.

Menurut Hasto, partainya mengedepankan etika politik dan melihat faktor historis dalam upaya pembangunan koalisi. Hasto menyebut PDIP memiliki kedekatan historis dengan PAN, PKB, PPP Golkar, dan Gerindra.

Hasto sebelumnya pernah mengungkap bahwa PDIP cenderung bekerjasama dengan partai yang memiliki rekam jejak sejarah perjuangan kemerdekaan seperti halnya partai banteng tersebut.

Hasto lantas menyebut beberapa partai. Di antaranya Partai Golkar, yang cikal bakal partai ini muncul dari terobosan politik Sukarno di akhir 1950-an yang membentuk kelompok-kelompok fungsional, Golongan Karya salah satunya. Selanjutnya berdiri organisasi konfederasi pada 1964 dengan nama Sekretariat Bersama Golongan Karya—cikal bakal Partai Golkar hari ini.

Ia juga menyebut Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang muncul pasca reformasi, kemudian Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang berakar dari Nahdlatul Ulama serta Partai Amanat Nasional (PAN) yang basis utamanya adalah Muhammadiyah. "Kemudian ada Gerindra, yang kakeknya Pak Prabowo itu juga pahlawan nasional," tuturnya di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jumat, 10 Juni 2022.

DEWI NURITA

Baca: Peluang Duet Prabowo - Cak Imin, PKB: Respons Simpatisan Luar Biasa

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini