Partai Berkarya Kubu Muchdi Gelar Munaslub Selesaikan Masalah Internal

Reporter

Antara

Jumat, 27 Mei 2022 07:34 WIB

Ketua Umum Partai Berkarya Muchdi Pr (tengah) dalam Rapimnas I Partai Berkarya, Ahad, 27 Desember 2020. Foto: Istimewa.

TEMPO.CO, Jakarta - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Berkarya menggelar Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) untuk menyelesaikan masalah Mahkamah Partai di Jakarta, Kamis 26 Mei 2022.

Ketua Umum Partai Berkarya Muchdi Pr mengatakan Munaslub digelar untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada di internal partai.

"Munaslub yang kita laksanakan dengan tujuan menguatkan tekad bersama terutama di dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga masih ada beberapa poin yang masih mengganggu kita semuanya," kata Muchdi.

Akibat dari gangguan itu, lebih dari satu tahun terjadi konflik yang berkutat pada masalah internal.

"Materi yang ada di Munaslub kali ini adalah merevisi masalah Mahkamah Partai yang selama ini mengganggu perjalanan kita. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan malam ini mendapatkan apa yang kita harapkan," harapnya.

Advertising
Advertising

Muchdi berharap dengan selesainya Munaslub ini seluruh kader menyatukan tekad hadapi persiapan pendaftaran partai dan Pemilu 2024. "Persiapan kita menghadapi pemilu alhamdulillah kita telah laksanakan secara maksimal," ujarnya.

Sementara Sekjen Partai Berkarya Badaruddin Andi Picunang mengingatkan perlunya kekompakan seluruh pengurus. Apabila tidak kompak dan pengurusnya keluar dari partai, maka, jangan berharap lolos menjadi peserta pemilu.

"Partai ini akan lolos ke Pemilu 2024 apabila pengurusnya kompak semua. Di pusat kepengurusan 100 persen, di kabupaten kota 75 persen dan di kecamatan 50 persen," katanya.

Namun sayang, politisi yang akrab disapa Badar ini melihat ada bumbu-bumbu perpecahan baru di internal partai.

"Bagaimana kita bisa memperjuangkan rakyat kalau kita tidak bisa memperjuangkan partai kita sendiri di daerah. Banyak yang ingin berbicara tapi ditekan. Kepentingan kita di partai harus sejalan, kalau tidak sejalan ya bubar," katanya.

Baca: Tommy Soeharto Menang Banding Soal Partai Berkarya, Muchdi Pr Ajukan Kasasi

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini

Berita terkait

Fakta-fakta PDIP Ajukan Gugatan KPU ke PTUN

18 jam lalu

Fakta-fakta PDIP Ajukan Gugatan KPU ke PTUN

PDIP mengajukan gugatan ke PTUN karena menganggap KPU melakukan perbuatan melawan hukum.

Baca Selengkapnya

PPP Sebut Achmad Baidowi Cocok Dampingi Khofifah di Pilgub Jawa Timur, Ini Profilnya

19 jam lalu

PPP Sebut Achmad Baidowi Cocok Dampingi Khofifah di Pilgub Jawa Timur, Ini Profilnya

PPP sodorkan Achmad Baidow mendampingi Khofifah Indar Parawansa yang maju untuk periode kedua Pilgub Jawa Timur. Begini sosoknya?

Baca Selengkapnya

Konfirmasi Pemecatan 13 PPD di Papua Tengah, KPU: Kinerja Mereka Parah

20 jam lalu

Konfirmasi Pemecatan 13 PPD di Papua Tengah, KPU: Kinerja Mereka Parah

Idham menjelaskan bahwa KPU Papua Tengah sudah pernah diminta klarifikasi mengenai keterlambatan rekapitulasi suara di Kabupaten Puncak.

Baca Selengkapnya

Anggota Bawaslu Intan Jaya Cerita Penyanderaan KKB Berdampak Pemilu Ditunda

1 hari lalu

Anggota Bawaslu Intan Jaya Cerita Penyanderaan KKB Berdampak Pemilu Ditunda

Cerita pengalaman Bawaslu Intan Jaya disandera Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) dan harus bayar tebusan agar bebas

Baca Selengkapnya

Pengamat: Proses Sidang Sengketa Pilpres di MK Membantu Redam Suhu Pemilu

3 hari lalu

Pengamat: Proses Sidang Sengketa Pilpres di MK Membantu Redam Suhu Pemilu

Ahli politik dan pemerintahan dari UGM, Abdul Gaffar Karim mengungkapkan sidang sengketa pilpres di MK membantu meredam suhu pemilu.

Baca Selengkapnya

DPR Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu 2024 pada 15 Mei, KPU Siapkan Ini

3 hari lalu

DPR Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu 2024 pada 15 Mei, KPU Siapkan Ini

Komisi II DPR juga akan mengonfirmasi isu yang menerpa Ketua KPU Hasyim Asy'ari.

Baca Selengkapnya

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

4 hari lalu

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Perjalanan Ubah Regulasi Masa Jabatan Kepala Desa di UU Desa, Setelah Unjuk Rasa Menjelang Pemilu 2024

4 hari lalu

Perjalanan Ubah Regulasi Masa Jabatan Kepala Desa di UU Desa, Setelah Unjuk Rasa Menjelang Pemilu 2024

Masa jabatan kepala desa akhirnya diperpanjang dari 6 tahun menjadi 8 tahun. Beleid gres itu tertuang dalam UU Desa yang diteken Jokowi.

Baca Selengkapnya

Ketua KPU Akui Sistem Noken di Pemilu 2024 Agak Aneh, Perolehan Suara Berubah di Semua Partai

4 hari lalu

Ketua KPU Akui Sistem Noken di Pemilu 2024 Agak Aneh, Perolehan Suara Berubah di Semua Partai

Ketua KPU Hasyim Asy'ari mengakui sistem noken pada pemilu 2024 agak aneh. Apa sebabnya?

Baca Selengkapnya

Ketua MK Sempat Tegur Ketua KPU Hasyim Asy'ari karena Izin Tinggalkan Sidang

5 hari lalu

Ketua MK Sempat Tegur Ketua KPU Hasyim Asy'ari karena Izin Tinggalkan Sidang

Hakim MK menegur Ketua KPU Hasyim Asy'ari karena meminta izin meninggalkan sidang, padahal sidang baru dimulai kurang dari 30 menit.

Baca Selengkapnya