Soal Unggahan Muhaimin Iskandar, Ini Kata Ketum PBNU Yahya Cholil Staquf

Reporter

M. Faiz Zaki

Editor

Febriyan

Sabtu, 21 Mei 2022 10:51 WIB

Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf saat menghadiri acara Harlah PPP ke-49 di Malang, Jawa Timur, 27 Maret 2022.

TEMPO.CO, Jakarta - Unggahan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar di media sosialnya mendapatkan tanggapan dari Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf. Dia menyatakan hubungan antara PBNU dengan semua partai politik, termasuk PKB, baik-baik saja.

“Baik-baik saja, kita tidak pernah melakukan apapun yang bertentangan dengan norma yang seharusnya,” kata Gus Yahya saat ditemui pada acara Konferensi Besar PBNU di Hotel Yuan Pasar Baru, Jumat, 20 Mei 2022.

Muhaimin sebelumnya mengunggah gambar kaus dengan tulisan, “Warga NU Kultural Wajib Ber-PKB. Struktural Sakarepmu,” di laman Instagram pribadinya @cakiminnow pada Senin, 16 Mei 2022. Dalam unggahannya, Muhaimin mengatakan kaus itu merupakan desain Imam Jazuli.

Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PBNU, Imron Rosyadi Hamid, menilai unggahan itu semakin merenggangkan hubungan PKB dengan PBNU.

“Muhaimin Iskandar telah memperluas persinggungan dengan pimpinan NU," ujar Imron saat dihubungi, Rabu, 18 Mei 2022.

Advertising
Advertising

Imron menerangkan, hubungan PKB dengan PBNU sebelumnya telah renggang akibat pernyataan Cak Imin yang dinilai tidak menghargai Ketua Umum PBNU Yahya Staquf, dengan menyebut tidak berpengaruh di akar rumput PKB. Dengan adanya unggahan kaus tersebut, Imron menyebut Muhaimin tengah memperluas persinggungan.

“Tidak saja dengan Gus Yahya, tetapi juga seluruh struktural NU yang terdiri dari para kiai baik di pusat hingga ranting. Unggahan Cak Imin justru blunder karena kata sak karepmu itu berkonotasi suul adab ke struktural NU yang di dalamnya ada kiai-kiai juga,” kata Imron.

Yahya Cholil Staquf juga membantah adanya perpecahan di internal NU. Pria yang akrab di sapa Gus Yahya itu menyaatakan saat ini para Nahdliyin (warga NU) dalam satu barisan dan semangat yang sama. Hal itu, menurut dia, terlihat dari kehadiran para anggota NU saat Konferensi Besar (Konbes) tahun ini.

Dia juga menanggapi santai terkait penyebutan NU kultural dan struktural yang dibicarakan publik. Menurutnya, semua itu tetap dalam satu bagian dari Nahdlatul Ulama.

“Kalau sekarang sih semuanya ikut dalam satu barisan, karena orang sudah merasa adanya semangat di dalam NU ini. Sehingga hari ini sih bisa kita lihat di dalam forum ini semua yang berpengaruh secara kultural maupun struktural semua ada disini dalam satu barisan,” tuturnya.

Nahdlatul Ulama merupakan organisasi masyarakat Islam terbesar di Indonesia saat ini. Berbagai pakar politik menilai NU memainkan peran penting dalam kontestasi calon presiden pada Pilpres 2024 mendatang. Hal itu tak lepas dari berbagai tokoh NU yang sempat menjadi calon wakil presiden dalam beberapa pemilu terakhir seperti Hasyim Muzani hingga Ma'aruf Amin.

Muhaimin Iskandar yang berhasrat untuk maju pada Pilpres 2024 sebelumnya pun mengklaim telah mendapat dukungan dari sejumlah kiai dan tokoh muda Nahdlatul Ulama. Dalam beberapa bulan terakhir, pria yang akrab di sapa Cak Imin itu kerap bersafari mengunjung berbagai pondok pesantren di Jawa Timur dan Jawa Tengah yang merupakan basis terbesar NU.

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.

Berita terkait

Bawaslu Perintahkan KPU Tetapkan Dua Kader PKB yang Dipecat sebagai Anggota DPR Terpilih

1 hari lalu

Bawaslu Perintahkan KPU Tetapkan Dua Kader PKB yang Dipecat sebagai Anggota DPR Terpilih

Bawaslu memerintahkan KPU sebagai pihak terlapor untuk menyatakan dua kader PKB tersebut memenuhi syarat sebagai calon terpilih anggota DPR.

Baca Selengkapnya

PDIP dan PKB Ganti Anggota DPR Terpilih

1 hari lalu

PDIP dan PKB Ganti Anggota DPR Terpilih

Di PDIP, kerabat Megawati Soekarnoputri hendak diloloskan menjadi anggota DPR. Di PKB, lima anggota DPR terpilih diganti.

Baca Selengkapnya

MPR Cabut 3 TAP MPR Soal Sukarno, Soeharto, dan Gus Dur, Bagaimana Bunyinya?

1 hari lalu

MPR Cabut 3 TAP MPR Soal Sukarno, Soeharto, dan Gus Dur, Bagaimana Bunyinya?

MPR cabut 3 TAP MPR terkait putusan perundang-undangan terhadap 3 mantan Presiden RI yaitu Ir Sukarno, Soeharto, dan Abdurrahman Wahid (Gus Dur).

Baca Selengkapnya

Tak Jadi Anggota DPR RI 2024-2029, Cak Imin akan Berfokus Urus PKB

2 hari lalu

Tak Jadi Anggota DPR RI 2024-2029, Cak Imin akan Berfokus Urus PKB

Cak Imin menuturkan mengurus PKB dan lembaga pendidikan akan memakan habis waktunya.

Baca Selengkapnya

Kampanye Pilkada, Bobby Nasution Cerita Dipecat PDIP: Terima Kasih Gerindra yang Mau Tampung Saya

2 hari lalu

Kampanye Pilkada, Bobby Nasution Cerita Dipecat PDIP: Terima Kasih Gerindra yang Mau Tampung Saya

Saat kampanye di Kabupaten Deliserdang, Bobby Nasution cerita dulu pernah menjadi kader PDIP namun kemudian dipecat karena dukung Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

Reaksi Cak Imin atas Pencabutan TAP MPR Soal Pemberhentian Gus Dur sebagai Presiden

2 hari lalu

Reaksi Cak Imin atas Pencabutan TAP MPR Soal Pemberhentian Gus Dur sebagai Presiden

Cak Imin mengatakan permintaan pemulihan nama Gus Dur tak berhubungan dengan rencana pemberian gelar pahlawan nasional kepadanya.

Baca Selengkapnya

Soal Kursi Menteri, Cak Imin: PKB Tak Berharap, Tak Terlalu Penting Ada di Kabinet atau Tidak

3 hari lalu

Soal Kursi Menteri, Cak Imin: PKB Tak Berharap, Tak Terlalu Penting Ada di Kabinet atau Tidak

Cak Imin mengaku tak mengincar kursi menteri di kabinet Prabowo. Dia mengatakan, PKB secara moral mendukung pemerintahan baru.

Baca Selengkapnya

Cak Imin soal Rencana Tambah Komisi di DPR: Katanya karena Kementerian Nambah?

3 hari lalu

Cak Imin soal Rencana Tambah Komisi di DPR: Katanya karena Kementerian Nambah?

Wakil Ketua DPR Cak Imin mengatakan, rencana penambahan komisi di DPR masih sampai di tahap lobi-lobi antarfraksi.

Baca Selengkapnya

Politisi PKB Sebut Kesimpulan Pansus Haji Diperhalus Agar Tidak Melibatkan APH

3 hari lalu

Politisi PKB Sebut Kesimpulan Pansus Haji Diperhalus Agar Tidak Melibatkan APH

Draft kesimpulan dan rekomendasi yang diambil Pansus Haji tidak menyebut secara gamblang telah terjadi dugaan pelanggaran.

Baca Selengkapnya

Alasan Fraksi PKB Minta TAP MPR Soal Pemberhentian Gus Dur Dicabut

4 hari lalu

Alasan Fraksi PKB Minta TAP MPR Soal Pemberhentian Gus Dur Dicabut

Fraksi PKB mengatakan surat penegasan soal tak berlakunya TAP MPR Nomor II/MPR/2001 diperlukan untuk memulihkan nama baik Gus Dur.

Baca Selengkapnya