TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua DPR Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin berbicara soal rencana penambahan komisi di lembaga legislatif itu. Dia menyebut belum mengikuti perkembangan teranyar, ia hanya mengetahui bahwa pembentukan komisi baru itu baru sampai di tahap lobi-lobi antarfraksi.
Rencana itu, kata dia, mungkin akan dibahas lagi di periode mendatang. Pasalnya, sisa masa kepengurusan DPR periode 2019-2024 ini tinggal menghitung hari.
"Ya, mungkin dengan pelantikan DPR lah yang akan menyusun perubahan itu," katanya di Gedung Nusantara atau Kura-kura pada Rabu, 25 September 2024.
Sejauh ini, kata Cak Imin, dia belum mendapatkan laporan dari fraksi-fraksi. Misalnya mengenai alasan penambahan komisi, urgensinya dan seterusnya.
"Apa logika nambahnya? Bagaimana? Saya tidak terlibat, karena saya kan sudah tidak ikut lagi nanti. Urgensinya kayak apa?"
Dia menyinggung soal alasan penambahan komisi karena ada rencana penambahan kementerian di era pemerintahan Prabowo mendatang. Namun, dia belum tahu pasti apakah Prabowo memang akan menambah jumlah kementerian atau tidak.
"Katanya karena kementeriannya nambah, tapi apa benar kementerian yang nambah? Kita juga belum tahu," ujar dia.
Oleh sebab itu, dia memperkirakan eksekusi rencana itu akan dibereskan oleh anggota DPR periode 2024-2029. "Menurut saya belum bisa dibentuk periode ini, silakan saja prioritas ke depan," kata Ketua Umum PKB ini.
Untuk menambah jumlah komisi di DPR, kata Cak Imin, sebenarnya tak perlu sampai harus mengubah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3). "Sebetulnya tidak harus mengubah MD3, tapi lebih kuat lagi kalau diubah di dalam MD3," ujar dia.
Sebelumnya, Ketua DPR Puan Maharani mengatakan, rencana penambahan komisi sedang dimatangkan. Dia menyebut, rencana penambahan komisi di Dewan ini sejalan dengan rencana penambahan kementerian di kabinet Prabowo.
Penambahan komisi di DPR, kata Puan, bertujuan untuk memperkuat kemitraan antara pemerintah dengan legislatif. "Jadi, akan ada kemungkinan penambahan komisi, jika memang ada penambahan kementerian," katanya di Nusantara III, kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat pada Selasa, 24 September 2024.
Pilihan Editor: Dasco Bantah Prabowo Cari Tahu Pemilik Akun Fufufafa
