Pengamat Terorisme Bicara Tingkat Ancaman NII: Tidak Lebih Kuat dari JAD

Selasa, 19 April 2022 15:49 WIB

Ilustrasi anggota teroris. shutterstock.com

TEMPO.CO, Jakarta - Detasemen Khusus 88 Anti Teror atau Densus 88 Polri menyebut jaringan teroris Negara Islam Indonesia (NII) berupaya menggulingkan pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi sebelum Pemilu 2024. Sebelumnya Densus 88 telah menangkap 16 orang anggota NII di Sumatera Barat.

Pengamat terorisme dari Universitas Malikussaleh, Al Chaidar, membeberkan bagaimana kekuatan dari jaringan NII itu. “Dari segi kekuatannya tidak lebih kuat dari Jamaah Ansharut Daulah (JAD),” ujar dia saat dihubungi pada Selasa, 19 April 2022.

Selain itu, kata Chaidar, jumlah anggota NII tidak sampai satu persen dari penduduk Indonesia, itu dari semua faksi yang ada totalnya 18 faksi. Namun, dia melanjutkan, kelompok NII juga terkenal dengan adanya perpecahan yang misterius, itu sebabnya muncul banyaknya faksi-faksi.

Menurut Chaidar, banyak juga anggota dari faksi-faksi yang direkrut oleh Noordin M. Top di ring Banten, dan Dr Azhari di Jawa Tengah. “Faksi-faksi ini merupakan lahan subur bagi rekrutmen kelompok-kelompok teroris lain,” tutur dia.

Chaidar juga menjelaskan rencana menggulingkan pemerintah oleh NII sudah sejak dulu ada. Bahkan, kata dia, sudah sejak Desember 1949 “Mereka memang tidak setuju dengan Republik Indonesia, sejak ada 7 kata yang dicoret dari Piagam Jakarta,” katanya.

Advertising
Advertising

Chaidar menjelaskan pencoretan tujuh kata itu membuat Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo sangat marah. Ia kemudian berusaha untuk mengembalikannya, tapi tidak bisa. Dan akhirnya mendirikan Negara Islam Indonesia di Jawa Barat.

“Kelompok NII juga sangat tidak setuju dengan penggambaran pancasila yang over simplifikasi menurut mereka,” katanya.

Namun, dia melanjutkan, 16 orang yang ditangkap di Sumatera Barat bukanlah anggota NII yang sebenarnya. “Tidak ada NII di Dharmasraya dan Tanah Datar, Sumatera Barat.”

Menurut dia, NII yang asli biasanya berkembang secara alamiah setelah dieksekusinya Kartosoewirjo. Kemudian terus berkembang menjadi tidak murni dan banyak, misalnya ada Al Zaytun di Indramayu, termasuk ada faksi-faksi yang diduga dekat dengan pemerintah, termasuk faksi Sensen Komara.

Jadi, kata Chaidar, kemungkinan yang ada di Sumatera Barat itu adalah faksi Sensen Komara dari Garut yang kemudian berkembang. “Tapi, bagi kalangan NII sendiri itu dianggap sebagai faksi buatan pemerintah, jadi bukan faksi yang natural bukan yang asli yang berkembang di dalam tubuh pergerakan NII,” katanya.

Sebelumnya, Kepala Bagian Bantuan Operasi Densus 88 Antiteror Polri Komisaris Besar Aswin Siregar mengatakan, upaya penggulingan pemerintah ini terindikasi dari barang bukti yang diperoleh setelah mereka menangkap 16 orang anggota NII di Sumatera Barat.

"Barang bukti yang ditemukan juga menunjukkan sejumlah rencana yang tengah dipersiapkan oleh jaringan NII Sumatera Barat yakni upaya melengserkan pemerintah yang berdaulat sebelum tahun Pemilu 2024," kata dia dikutip dari keterangan tertulis, Senin, 18 April 2022.

Baca: Polisi Sebut NII Ingin Gulingkan Jokowi, Pakar: Sudah dari Zaman Dahulu

Berita terkait

Alasan Demokrat Tolak Usulan Politik Uang Dilegalkan dalam Pilkada 2024

3 jam lalu

Alasan Demokrat Tolak Usulan Politik Uang Dilegalkan dalam Pilkada 2024

Partai Demokrat menolak usulan agae politik uang atau money politics dilegalkan pada Pemilihan Kepala Daerah alias Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

WNI Terasosiasi FTF Serta Keterlibatan Perempuan dan Anak dalam Terorisme Jadi Fokus BNPT

19 jam lalu

WNI Terasosiasi FTF Serta Keterlibatan Perempuan dan Anak dalam Terorisme Jadi Fokus BNPT

Deputi Penindakan dan Pembinaan Kemampuan BNPT, Ibnu Suhaendra mengatakan, negara harus hadir melindungi WNI dari terorisme.

Baca Selengkapnya

Ketua KPU Disanksi Kebocoran Data, Begini Posisi Perkaranya

1 hari lalu

Ketua KPU Disanksi Kebocoran Data, Begini Posisi Perkaranya

DKPP memutuskan menjatuhkan sanksi berupa peringatan kepada ketua dan jajaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) atas gugatan DPT yang diduga bocor.

Baca Selengkapnya

Politikus PDIP Bilang Usulan Melegalkan Money Politics Pernyataan Sarkasme

1 hari lalu

Politikus PDIP Bilang Usulan Melegalkan Money Politics Pernyataan Sarkasme

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP, Hugua, meminta KPU melegalkan praktik money politics saat pemilu lewat PKPU.

Baca Selengkapnya

Bawaslu Ungkap Alasan Caleg Terpilih Harus Mundur Jika Maju pada Pilkada 2024

1 hari lalu

Bawaslu Ungkap Alasan Caleg Terpilih Harus Mundur Jika Maju pada Pilkada 2024

Bawaslu menyatakan PKPU tentang pencalonan diperlukan untuk menghindari sengketa pada proses Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

KPU Klaim Kecurangan Pengurangan Suara PAN di Yahukimo 3 Tidak Terbukti

2 hari lalu

KPU Klaim Kecurangan Pengurangan Suara PAN di Yahukimo 3 Tidak Terbukti

Menurut KPU, dalil yang diajukan PAN soal kehilangan suara pada saat rekapitulasi tingkat kabupaten tidak didukung oleh alat bukti yang sah.

Baca Selengkapnya

Sidang PHPU Pileg, KPU Minta Mahkamah Konstitusi Tolak Permohonan PSU dari PPP

2 hari lalu

Sidang PHPU Pileg, KPU Minta Mahkamah Konstitusi Tolak Permohonan PSU dari PPP

Dalam permohonannya, KPU meminta MK menolak permohonan PPP terkait pemungutan suara ulang di Dapil Lampung Selatan 7.

Baca Selengkapnya

Kata Ketua KPU Soal Caleg Terpilih yang Mencalonkan Diri pada Pilkada 2024

2 hari lalu

Kata Ketua KPU Soal Caleg Terpilih yang Mencalonkan Diri pada Pilkada 2024

Menurut Hasyim Asy'ari, yang mengundurkan diri untuk maju di Pilkada 2024 adalah anggota legislatif yang sedang menjabat.

Baca Selengkapnya

MK Batasi Maksimal 5 Saksi dan 1 Ahli yang Dihadirkan di Sidang Sengketa Pileg

2 hari lalu

MK Batasi Maksimal 5 Saksi dan 1 Ahli yang Dihadirkan di Sidang Sengketa Pileg

MK membatasi saksi dan ahli yang dihadirkan di agenda pembuktian sidang sengketa Pileg.

Baca Selengkapnya

KPU Tolak Permintaan NasDem untuk Penghitungan Suara Ulang di Bangka Belitung

2 hari lalu

KPU Tolak Permintaan NasDem untuk Penghitungan Suara Ulang di Bangka Belitung

KPU menilai, NasDem tidak memberikan penjelasan mengapa KPU harus melaksanakan PSSU di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Baca Selengkapnya