Sindir Pengusul Presiden 3 Periode, AHY: Kenapa Tak Seumur Hidup Sekalian?

Reporter

Dewi Nurita

Minggu, 17 April 2022 18:47 WIB

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono mengunjungi Fraksi Demokrat DPRD DKI, 5 Mei 2021. Tempo/Imam Hamdi

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) kembali menyindir para elite pengusul wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden.

AHY menyebut para pengusul itu telah melakukan pemufakatan jahat demi melanggengkan kekuasaan. Untuk itu, ujar AHY, Partai Demokrat menolak agenda amandemen konstitusi karena khawatir ditunggangi pasal perpanjangan masa jabatan presiden.

"Bahaya kalau kotak pandora itu sudah terbuka. Karena berikutnya, kalau agenda tiga periode sudah gol, lalu presiden 4 periode, kenapa tidak seumur hidup sekalian?," ujar AHY dalam acara Malam Silahturahmi dan Kontemplasi Partai Demokrat di Hotel Sultan, Jakarta pada Ahad, 17 April 2022.

AHY mengingatkan bahwa kekuasaan memang menggoda, namun konstitusi sudah jelas membatasi dua periode. "Untuk itu, pemimpin, penguasa yang lupa turun tahta, maka rakyat yang akan mengoreksinya dan pada akhirnya mereka juga akan turun, tapi tanpa penghormatan," ujarnya.

AHY mengapresiasi bahwa pemerintah belakangan telah menyampaikan klarifikasi dan menegaskan bahwa Pemilu 2024 dipastikan akan digelar pada 14 Februari.

"Tapi yang disayangkan, mengapa penjelasan semacam itu baru muncul setelah timbul kegelisahan, keresahan bahkan kemarahan dan kekisruhan rakyat di sana-sini. Sekali lagi, ini sebenarnya tidak perlu terjadi dan seharusnya energi bangsa ini difokuskan pada upaya pemulihan ekonomi pasca pandemi," tutur AHY.

Advertising
Advertising

DEWI NURITA

Baca: Soal Kepastian Maju di Pilpres 2024, AHY: Saya Terus Mempersiapkan Diri

Berita terkait

Demokrat Ungkap Alasan Tidak Satu Perahu Lagi dengan PKS di Pilkada Depok 2024

12 jam lalu

Demokrat Ungkap Alasan Tidak Satu Perahu Lagi dengan PKS di Pilkada Depok 2024

Ketua DPC Partai Demokrat Depok Edi Sitorus mengungkapkan alasan tidak lagi satu perahu dengan PKS pada Pilkada Depok 2024

Baca Selengkapnya

Alasan Golkar dan PKS Berkoalisi dalam Pilkada 2024 Kota Semarang

16 jam lalu

Alasan Golkar dan PKS Berkoalisi dalam Pilkada 2024 Kota Semarang

Yoyok Sukawi mendaftar sebagai bakal calon Wali Kota Semarang ke Partai Demokrat di Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Demokrat Klaim Ide Presidential Club Sudah Ada Sejak era SBY

16 jam lalu

Demokrat Klaim Ide Presidential Club Sudah Ada Sejak era SBY

Demokrat menyatakan ide pembentukan presidential club sebetulnya sudah tercetus sejak 2014.

Baca Selengkapnya

Hakim MK Soroti Potensi Masalah Sirekap di Pilkada, Ini Sederet Polekmiknya

17 jam lalu

Hakim MK Soroti Potensi Masalah Sirekap di Pilkada, Ini Sederet Polekmiknya

Hakim MK Arief Hidayat mewanti-wanti KPU soal permasalahan Sirekap di pilkada 2024. Arief mencontohkan Sirekap juga sempat menjadi polemik dalam sengketa pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

MK Bacakan Putusan Dismissal Sengketa Pileg pada 21-22 Mei

1 hari lalu

MK Bacakan Putusan Dismissal Sengketa Pileg pada 21-22 Mei

MK akan memberi tahu kelengkapan tambahan yang dibutuhkan dari pemohon jika perkara mereka lanjut ke pembuktian berikutnya setelah dismissal.

Baca Selengkapnya

Mahfud Md: Pilpres 2024 Secara Hukum Sudah Selesai, tapi Secara Politik Belum

1 hari lalu

Mahfud Md: Pilpres 2024 Secara Hukum Sudah Selesai, tapi Secara Politik Belum

Mahfud Md mengatakan Pilpres 2024 secara hukum konstitusi sudah selesai, tapi secara politik belum karena masih banyak yang bisa dilakukan.

Baca Selengkapnya

Mahfud Md: Pola Kecurangan Pemilu Sudah Berubah, Kini Kembali Melibatkan Negara

1 hari lalu

Mahfud Md: Pola Kecurangan Pemilu Sudah Berubah, Kini Kembali Melibatkan Negara

Mahfud Md menyebut curangan pemilu saat ini bentuknya mirip dengan pemilu yang belangsung era Orde Baru, karena pemenang telah ditentukan.

Baca Selengkapnya

Fakta-fakta PDIP Ajukan Gugatan KPU ke PTUN

2 hari lalu

Fakta-fakta PDIP Ajukan Gugatan KPU ke PTUN

PDIP mengajukan gugatan ke PTUN karena menganggap KPU melakukan perbuatan melawan hukum.

Baca Selengkapnya

Sengketa Pileg, KPU Tegaskan Tak Ada Pengalihan Suara Demokrat ke PKB di Dapil Jateng 5

2 hari lalu

Sengketa Pileg, KPU Tegaskan Tak Ada Pengalihan Suara Demokrat ke PKB di Dapil Jateng 5

Kuasa hukum KPU mengatakan, berdasarkan analisis hasil pemilihan, tidak ada penambahan suara sebagaimana yang dituduhkan Pemohon.

Baca Selengkapnya

Konfirmasi Pemecatan 13 PPD di Papua Tengah, KPU: Kinerja Mereka Parah

2 hari lalu

Konfirmasi Pemecatan 13 PPD di Papua Tengah, KPU: Kinerja Mereka Parah

Idham menjelaskan bahwa KPU Papua Tengah sudah pernah diminta klarifikasi mengenai keterlambatan rekapitulasi suara di Kabupaten Puncak.

Baca Selengkapnya