TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian bakal mengeluarkan surat edaran untuk meminta pemerintah daerah membantu pembangunan infrastruktur Komisi Pemilihan Umum (KPU) di daerah masing-masing.

Hal ini disampaikan Tito merespons usul Ketua KPU Hasyim Asy'ari agar pemerintah pusat dan daerah membantu memfasilitasi infrastruktur kantor dan gudang KPU demi efisiensi anggaran Pemilu 2024.

"Kami akan sampaikan kepada Pemda, mungkin akan saya edarkan surat edaran nantinya membantu persiapan renovasi atau mempersiapkan kantor KPU dan Bawaslu," kata Tito dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR, Rabu, 13 April 2022.

Namun, Tito tidak bisa menjamin semua daerah bisa membantu memfasilitasi perbaikan kantor KPUD dan Bawaslu setempat. "Kami juga sering, kadang-kadang, memberikan edaran kepada daerah, karena alasan otonomi daerah, ada juga yang melaksanakan, ada juga yang enggak," kata Tito.

Ketua KPU Hasyim Asy'ari berharap Tito bisa memastikan data daerah yang bisa membantu pengadaan infrastruktur untuk kantor dan gudang KPU, sehingga lembaganya bisa segera menghitung ulang anggaran untuk Pemilu 2024.

Sebelumnya KPU mengajukan rencana anggaran penyelengaraan Pemilu 2024 sebesar Rp76,7 triliun. Usulan ini naik tiga kali lipat dibanding dana Pemilu 2019. Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan juga DPR meminta anggaran tersebut ditinjau ulang karena dianggap terlalu besar.

<!--more-->

Hasyim mengatakan, anggaran jumbo tersebut di antaranya dialokasikan untuk pembangunan kantor. Ia menyebut banyak kantor KPU di daerah yang meminjam dari pemda dan menyewa ruko di beberapa daerah.

"Itulah mengapa anggaran yang kami ajukan besar, karena keperluan yang diperlukan untuk Pemilu ini bukan sekadar aspek elektoral, tetapi juga ada aspek infrastruktur seperti kantor dan gudang. Kami ajukan karena biasanya mendapat respon positif kalau di musim Pemilu," ujar Hasyim dalam rapat yang sama.

Jika pemerintah pusat dan pemerintah daerah bisa membantu pengadaan infrastruktur, ujar Hasyim, maka KPU bisa memangkas salah satu beban mata anggaran tersebut. Anggaran lainnya yang masih bisa diefisiensi, kata Hasyim, mengenai pengadaan logislik di masa pandemi seperti alat pelindung diri (APD).

"Berdasarkan pengalaman Pilkada 2020 kemarin kan dianggarkan oleh APBN, tetapi dalam praktiknya banyak juga teman-teman KPU penyelenggara Pilkada itu difasilitasi oleh pemerintah daerah masing-masing," ujar Hasyim.

Jika infrastruktur KPU bisa dibantu pemerintah pusat dan anggaran logistik bisa dibantu pemerintah daerah, Hasyim menyebut rencana anggaran masih bisa dipangkas. "Jadi review atas anggaran ini ada potensi untuk dilakukan sejumlah efisiensi. Inilah berbagai hal yang akan dibahas dan kami mohon bantuan pemerintah," ujar Hasyim.

DEWI NURITA

BACA: DPR, KPU dan Pemerintah Pastikan Pemilu 2024 Sesuai Jadwal

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu