TEMPO.CO, Jakarta - Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera mengaku prihatin terhadap para kepala desa yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) turut menyuarakan perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo atau Jokowi 3 periode.

Kata dia, tidak seharusnya para kepala desa itu turut dimobilisasi untuk menyuarakan perpanjangan masa jabatan presiden yang jelas-jelas bertentangan dengan konstitusi dan mengikis semangat demokrasi usai wacana Penundaan Pemilu 2024 gagal.

"Kasihan para kepala desa, jangan biasakan para kepala desa dimobilisasi. Adu gagasan biar di level elit saja," kata dia saat dihubungi, Rabu, 30 Maret 2022.

Anggota MPR RI dari Fraksi PKS Teddy Setiadi menambahkan, pada dasarnya suara yang disampaikan para kepala desa itu tidak salah jika yang mereka dukung adalah perpanjangan masa jabatannya sendiri. Sebab, dikatakannya masa jabatan kepala desa sesuai konstitusi bisa 3 periode.

Oleh sebab itu, dia menilai, jika para kepala desa ingin masa jabatan Presiden Jokowi diperpanjang hingga 3 periode, seharusnya mereka mengajak Jokowi menjabat sebagai kepala desa saja karena jabatan presiden ditetapkan konstitusi hanya 2 periode, dan setiap periodenya 5 tahun.

“Kalau mau nambah waktu jabatan atau 3 periode silahkan jadi Kepala Desa, karena masa Jabatan Kepala Desa itu bisa sampai 3 periode dan setiap periodenya 6 tahun,” tegas Teddy.

Sebelumnya, APDESI berencana deklarasi serentak mendukung Presiden Joko Widodo atau Jokowi 3 periode usai lebaran nanti. APDESI yang diurus oleh kepala desa aktif ini mengaku sejumlah menteri berada di struktur organisasi, salah satunya Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.

"Kalau ketua dewan pembina kan kita, anu, Pak Luhut, mau tarik-tarik ke mana terserah lah ya," kata Ketua Majelis Pembina Organisasi APDESI Muhammad Asri Anas seraya tertawa, saat ditemui usai acara, Selasa, 29 Maret 2022.

Lalu, ada juga dua penasehat organisasi, yaitu Menteri Desa Abdul Halim Iskandar dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

Tempo mengkonfirmasi jabatan Luhut sebagai Ketua Dewan Pembina di APDESI ini kepada juru bicara Menko Kemaritiman Jodi Mahardi. Hingga berita ini diturunkan, belum ada respons yang diberikan.

Akan tetapi, Anas berkali-kali membantah kalau ada arahan dan perintah dari Luhut untuk mendeklarasikan Jokowi 3 periode. "Nggak ada, hanya membangun desa," kata Anas yang tercatat menjadi Ketua Dewan Perwakilan Wilayah (DPW) Partai Amanat Nasional (PAN) Sulawesi Barat pada 2020 ini, saat ditanya mengenai pesan Luhut ke APDESI.

Baca: Kepala Desa Deklarasi Jokowi 3 Periode, Ngabalin: Biarin, Sikap Presiden Jelas