Yahya Cholil Staquf Tegaskan NU Tak Ikut Campur Soal Penundaan Pemilu

Reporter

M Rosseno Aji

Editor

Febriyan

Selasa, 15 Maret 2022 22:13 WIB

Ketua DPR Puan Maharani dan Ketua Umum Pengurus Besar Nadhlatul Ulama Yahya Cholil Staquf seusai bertemu di kantor PBNU, Jakarta Pusat, Selasa, 15 Maret 2022. Rosseno Aji

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua PBNU Yahya Cholil Staquf menegaskan lembaganya tak ikut campur soal wacana penundaan pemilu. Dia menyatakan NU hanya akan menjembatani dialog diantara kedua belah pihak yang saling bersebrangan.

“PBNU hanya mendengar dan mungkin menjembatani dialog kalau dibutuhkan, tapi bukan kami yang membuat keputusan,” kata pria yang akrab disebut Gus Yahya itu di kantor PBNU, Selasa, 15 Maret 2022.

PBNU, kata dia, mempersilahkan orang-orang yang memiliki wewenang untuk membahas hal tersebut. Dia mengatakan organisasi masyarakat Islam terbesar di Indonesia itu akan menerima apapun keputusannya.

"PBNU akan menerima apapun keputusan yang dibuat oleh para pemegang wewenang, dalam hal ini pemerintah, DPR dll," kata dia.

Yahya mengatakan isu penundaan pemilu sempat disinggung oleh Ketua DPR Puan Maharani. Puan menyambangi kantor PBNU pada Selasa siang, 15 Maret 2022. Menurut Yahya, Puan menyatakan sikap DPR, yaitu Pemilu tetap digelar pada 14 Februari 2024.

Advertising
Advertising

Sebelumnya Yahya sempat menyatakan bahwa ide penundaan pemilu masuk akal. Hal itu dia nyatakan untuk menanggapi wacana yang dilontarkan oleh Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar.

"Ada usulan penundaan pemilu dan saya rasa ini masuk akal mengingat berbagai persoalan yang muncul dan dihadapi bangsa ini," kata Yahya 28 Februari lalu.

Ucapan Yahya itu sempat menimbulkan polemik karena dia dianggap mendukung wacana itu. Padahal, Yahya menjelaskan bahwa dirinya hanya ingin agar wacana tersebut dibicarakan secara musyawarah.

Wacana penundaan pemilu yang dilontarkan Muhaimin itu juga mendapatkan dukungan dari Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan. Belakangan, Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan juga ikut mendukung wacana tersebut.

Isu penundaan pemilu itu juga mendapatkan tentangan dari berbagai kalangan. Mulai dari akademisi, tokoh publik, pengamat politik hingga PDIP sebagai pendukung utama Presiden Jokowi.

Baca: Ketua DPR Puan Maharani Pastikan Pemilu 2024 Sesuai Jadwal

Berita terkait

Jokowi Terima Kunjungan Gubernur Jenderal Australia pada Pagi Ini

1 jam lalu

Jokowi Terima Kunjungan Gubernur Jenderal Australia pada Pagi Ini

Gubernur Jenderal Australia menjadikan pertemuan dengan Jokowi sebagai bagian rangkaian untuk merayakan 75 tahun hubungan diplomatik dengan Indonesia.

Baca Selengkapnya

Terkini: Ini Peserta BPJS Kesehatan yang Tak Bisa Naik Kelas Rawat Inap, Airlangga soal Target Prabowo Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen

13 jam lalu

Terkini: Ini Peserta BPJS Kesehatan yang Tak Bisa Naik Kelas Rawat Inap, Airlangga soal Target Prabowo Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen

Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) oleh BPJS Kesehatan mulai tahun depan menjadi sistem Kelas Rawat Inap Standar (KRIS).

Baca Selengkapnya

PDIP Tak Undang Jokowi di Rakernas

14 jam lalu

PDIP Tak Undang Jokowi di Rakernas

PDIP tidak mengundang Presiden Jokowi dalam acara Rakernas IV. Djarot Saiful Hidayat mengungkap alasannya.

Baca Selengkapnya

Kriteria Peserta BPJS Kesehatan yang Tidak Bisa Naik Kelas Rawat Inap

17 jam lalu

Kriteria Peserta BPJS Kesehatan yang Tidak Bisa Naik Kelas Rawat Inap

BPJS Kesehatan diubah menjadi sistem Kelas Rawat Inap Standar (KRIS). Ini daftar peserta BPJS Kesehatan yang tidak bisa naik kelas rawat inap.

Baca Selengkapnya

Pesan Jokowi saat Terima Pengurus GP Ansor di Istana

17 jam lalu

Pesan Jokowi saat Terima Pengurus GP Ansor di Istana

Sejumlah topik dibahas dalam pertemuan Jokowi dan GP Ansor.

Baca Selengkapnya

Pemerintahan Jokowi Targetkan Indonesia Masuk OECD dalam Tiga Tahun

19 jam lalu

Pemerintahan Jokowi Targetkan Indonesia Masuk OECD dalam Tiga Tahun

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, yang bertugas sebagai Ketua Pelaksana Percepatan Keanggotaan OECD, tengah merancang memorandum.

Baca Selengkapnya

Jokowi Hapus Pembagian Kelas BPJS Kesehatan, YLKI: Menguntungkan Asuransi Swasta

20 jam lalu

Jokowi Hapus Pembagian Kelas BPJS Kesehatan, YLKI: Menguntungkan Asuransi Swasta

YLKI menilai langkah Presiden Jokowi menghapus pembagian kelas BPJS Kesehatan hanya akan menguntungkan perusahaan asuransi swasta.

Baca Selengkapnya

Indonesia 'Ngotot' Masuk OECD, Apa Untungnya?

21 jam lalu

Indonesia 'Ngotot' Masuk OECD, Apa Untungnya?

Presiden Jokowi menggelar rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis untuk membahas roadmap atau peta jalan menjadi anggota OECD.

Baca Selengkapnya

Rekam Jejak Juri Ardiantoro yang Ditunjuk Jokowi Jadi Stafsus Presiden, Selain Grace Natalie

22 jam lalu

Rekam Jejak Juri Ardiantoro yang Ditunjuk Jokowi Jadi Stafsus Presiden, Selain Grace Natalie

Selain Grace Natalie, Jokowi juga menunjuk Juri Ardiantoro sebagai stafsus presiden. Berikut rekam jejak Juri.

Baca Selengkapnya

Jokowi Kumpulkan Menteri Membahas Keanggotaan Indonesia di OECD

22 jam lalu

Jokowi Kumpulkan Menteri Membahas Keanggotaan Indonesia di OECD

Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengumpulkan sejumlah menteri untuk membahas proses keanggotaan Indonesia di OECD.

Baca Selengkapnya