Tito Karnavian Minta Kepala Daerah Siapkan Sanksi Pelanggar Prokes Covid-19

Reporter

Egi Adyatama

Editor

Amirullah

Senin, 27 Desember 2021 15:20 WIB

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian bertemu Gubernur DI Yogyakarta, Sri Sultan HB X di Yogyakarta, Senin 1 November 2021. TEMPO | Pribadi Wicaksono

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menggelar rapat koordinasi bersama seluruh kepala daerah dan pos lintas batas, untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19 saat periode Natal dan Tahun Baru 2022, Senin, 27 Desember 2021 di Gedung Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat. Langkah ini diambil terlebih setelah varian Covid-19, Omicron, telah masuk ke Indonesia.

"Kami mengelola pandemi di masa Nataru karena kita tahu Nataru ini ada potensi kerumunan masyarakat akibat mobilitas tinggi sehingga ktia tidak ingin seperti tahun lalu terjadi ledakan," kata Tito usai rapat.

Tito mengatakan rapat ini adalah tindak lanjut dari arahan Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas bersama Menteri Kesehatan. Tito mengatakan meski varian Omicron saat ini karakternya masih dipelajari, namun pemerintah tidak ingin ambil risiko dan akan mulai memitisgasi.

"Apapun variannya atau penularannya, nomor satu adalah protokol kesehatan. Jadi pakai masker tolong ditekankan betul berulang ulang," kata Tito.

Ia pun meminta para Kepala Daerah untuk segera menggelar rapat koordinasi dengan Forkopimda. Tito juga mengingatkan agar penerapan aplikasi PeduliLindungi harus jalan terus. Bahkan, ia mengaku sudah mengeluarkan edaran agar kepala daerah mengeluarkan peraturan kepala daerah terkait sanksi.

Advertising
Advertising

"Kalau nggak ada sanksinya percuma dan itu akan diawasi oleh Dirjen Otda," kata Tito Karnavian.

Berita terkait

Mendagri Tito Karnavian Angkat Bicara soal Status Gus Muhdlor Jadi Tersangka

5 hari lalu

Mendagri Tito Karnavian Angkat Bicara soal Status Gus Muhdlor Jadi Tersangka

Gus Muhdlor telah ditetapkan menjadi tersangka oleh KPK pada 16 April 2024.

Baca Selengkapnya

Khofifah Jadi Satu-satunya Gubernur yang Dapat Satyalancana

5 hari lalu

Khofifah Jadi Satu-satunya Gubernur yang Dapat Satyalancana

Khofifah menjadi satu-satunya gubernur karena Jatim menjadi provinsi berkinerja terbaik berturut turut.

Baca Selengkapnya

Mengenali Beragam Jenis Satyalencana

5 hari lalu

Mengenali Beragam Jenis Satyalencana

Gibran tidak mendapat Satyalencana, Jokowi batal menyematkan penghargaan, yang digantikan Tito Karnavian.

Baca Selengkapnya

Solo dan Medan Dapat Penghargaan Satya Lencana, Tito Karnavian Bilang Penilaian Tak Diintervensi

5 hari lalu

Solo dan Medan Dapat Penghargaan Satya Lencana, Tito Karnavian Bilang Penilaian Tak Diintervensi

Tito Karnavian menjelaskan bahwa penilaian dalam penghargaan ini tidak dilakukan sendiri oleh Kemendagri.

Baca Selengkapnya

Kata Bobby Nasution dan Tito Karnavian soal Gibran Tak Ada Dalam Daftar Penerima Satyalancana

5 hari lalu

Kata Bobby Nasution dan Tito Karnavian soal Gibran Tak Ada Dalam Daftar Penerima Satyalancana

Nama Gibran sebelumnya diagendakan menerima Satyalancana. Begini jawaban Bobby Nasution dan Mendagri Tito Karnavian.

Baca Selengkapnya

Soal Hasil Pilpres 2024, Jimly Asshidiqie dan Tito Karnavian Kompak Bilang Begini

19 hari lalu

Soal Hasil Pilpres 2024, Jimly Asshidiqie dan Tito Karnavian Kompak Bilang Begini

Jimly Asshidiqie dan Tito Karnavian kompak buka suara terkait hasil Pilpres 2024. Begini katanya.

Baca Selengkapnya

Tito Karnavian Minta Semua Pihak Move On dan Menerima Hasil Pemilu

21 hari lalu

Tito Karnavian Minta Semua Pihak Move On dan Menerima Hasil Pemilu

Mendagri Tito Karnavian mengajak masyarakat untuk bersatu kembali pasca Pemilu Serentak 2024.

Baca Selengkapnya

DPR Sahkan RUU DKJ Jadi Undang-undang, Jakarta Bukan Lagi Ibu Kota Negara

33 hari lalu

DPR Sahkan RUU DKJ Jadi Undang-undang, Jakarta Bukan Lagi Ibu Kota Negara

Mendagri mengatakan RUU DKJ adalah wujud komitmen mengupayakan Jakarta menjadi kota kelas dunia.

Baca Selengkapnya

RUU DKJ Disahkan DPR sebagai Undang-undang Terdapat Soal Kawasan Aglomerasi, Begini Penjelasannya

33 hari lalu

RUU DKJ Disahkan DPR sebagai Undang-undang Terdapat Soal Kawasan Aglomerasi, Begini Penjelasannya

RUU DKJ disahkan DPR sebagai undang-undang, di sana terdapat soal Dewan Kawasan Aglomerasi yang nanti akan dipimpin wakil presiden.

Baca Selengkapnya

DPR Resmi Sahkan RUU DKJ Jadi Undang-Undang, PKS Menolak

34 hari lalu

DPR Resmi Sahkan RUU DKJ Jadi Undang-Undang, PKS Menolak

Sebelum palu diketuk, PKS sempat mengajukan interupsi terkait RUU DKJ. Mereka mengusulkan agar Jakarta tetap menjadi ibu kota legislasi.

Baca Selengkapnya