Hasto Sebut Ada yang Ingin Membelah PDIP, Dinilai Tak Sabar Soal Capres

Reporter

Dewi Nurita

Rabu, 27 Oktober 2021 18:33 WIB

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto memberikan keterangan kepada wartawan usai menyerahkan berkas dokumen persyaratan keanggotaan salinan daftar keanggotaan PDI Perjuangan di KPU RI, Jakarta, Selasa, 4 Agustus 2020. TEMPO/Nurdiansah

TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menyebut ada pihak-pihak yang ingin membelah internal partainya dengan memainkan isu calon presiden dan calon wakil presiden atau Capres-Cawapres menjelang Pilpres 2024.

"Sepertinya ada yang ingin membelah partai, tidak sabar berkaitan dengan capres-cawapres," kata Hasto Kristiyanto, lewat keterangannya, Rabu, 27 Oktober 2021. Hasto menilai sikap pihak-pihak tersebut sama saja tidak memiliki etika dan ingin melangkahi kewenangan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.

Menurut Hasto, Pilpres 2024 masih jauh, bahkan lembaga penyelenggara pemilu belum menentukan jadwal Pemilu 2024. "Dalam capres-cawapres kan seperti itu. Wasitnya saja KPU belum menyusun tahapan pemilu. Eh, sudah ada yang mendorong dimasukkan ke gawang," kata Hasto. "Banyak sekali yang bisa kita bahas daripada sekedar soal Pilpres".

PDI Perjuangan belakangan cukup reaktif terhadap para kadernya yang mempromosikan kader tertentu sebagai Capres 2024. PDIP meminta kader bersabar menunggu titah Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

Pengamat politik Universitas Al Azhar Indonesia (UAI) Ujang Komarudin menduga sikap reaktif tersebut ditunjukkan karena pada dasarnya PDIP sudah punya jagoan atau figur yang akan diusung dalam pencapresan nanti, yakni Puan Maharani.

Advertising
Advertising

"PDIP kelihatannya tak membuka sosok-sosok lain agar bisa maju nyapres, karena PDIP punya putri mahkota. Kelihatannya PDIP sedang mengamankan Puan dan menjaga perasaan Megawati agar tak ada kader berjuang untuk sosok tertentu itu," ujar Ujang saat dihubungi Tempo pada Ahad, 24 Oktober 2021.

Menurut Ujang, partai sengaja menahan promosi kader lain karena elektabilitas Puan masih rendah, jauh kalah dibandingkan sosok potensial lainnya seperti Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. "Jadi, jika kader di bawah mempromosikan kader tertentu itu akan mengganggu konsolidasi dan kesolidan dalam menaikkan elektabilitas figur yang sudah disiapkan oleh PDIP," ujar Ujang.

Padahal, lanjut Ujang, semestinya PDI Perjuangan membiarkan saja dukungan kepada calon potensial bergulir. "Jika ada sosok tertentu atau banyak sosok di internal partai yang punya kapasitas dan elektabilitas yang bagus, itu kan akan membesarkan partai. Itu akan menguntungkan partai," tuturnya.

Baca juga: Tanggapi Hasto PDIP, Demokrat: Banyak Rakyat Kangen Era SBY


DEWI NURITA

Berita terkait

Soal Pertemuan dengan Megawati dan PKS, Gerindra: Prabowo Masih Punya Agenda Lain

1 jam lalu

Soal Pertemuan dengan Megawati dan PKS, Gerindra: Prabowo Masih Punya Agenda Lain

Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, bicara mengenai peluang pertemuan antara Prabowo Subianto dengan Megawati Soekarnoputri dan PKS. Apa katanya?

Baca Selengkapnya

Anies-Muhaimin ke Aceh Meski Timnas Amin Sudah Bubar, Ada Apa?

1 jam lalu

Anies-Muhaimin ke Aceh Meski Timnas Amin Sudah Bubar, Ada Apa?

Anies-Muhamin dikabarkan menuju ke Aceh untuk mengikut agenda bersama meski Timnas Amin sudah bubar.

Baca Selengkapnya

Soal Sikap Politik PKS Usai Pilpres 2024, Jubir: Santai Saja

2 jam lalu

Soal Sikap Politik PKS Usai Pilpres 2024, Jubir: Santai Saja

Koordinator Juru bicara PKS, Ahmad Mabruri, mengatakan sikap politik PKS jadi koalisi atau oposisi akan diumumkan jika sudah diputuskan Majelis Syuro.

Baca Selengkapnya

Penjelasan PDIP Minta MPR Tidak Lantik Prabowo-Gibran dalam Gugatannya ke PTUN

4 jam lalu

Penjelasan PDIP Minta MPR Tidak Lantik Prabowo-Gibran dalam Gugatannya ke PTUN

Sidang pemeriksaan pendahuluan gugatan PDIP terkait dugaan perbuatan melawan hukum oleh KPU telah gelar pukul 10.00 WIB, Kamis 2 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Modus Penyelewengan Dana BOS

7 jam lalu

Modus Penyelewengan Dana BOS

Penyelewengan dana bantuan operasional sekolah atau dana BOS diduga masih terus terjadi di banyak satuan pendidikan secara nasional.

Baca Selengkapnya

Kuasa Hukum Prabowo-Gibran Sebut Gugatan PDIP di PTUN Salah Alamat

17 jam lalu

Kuasa Hukum Prabowo-Gibran Sebut Gugatan PDIP di PTUN Salah Alamat

Kuasa Hukum Prabowo-Gibran, Maulana Bungaran, mengatakan, gugatan PDIP salah alamat jika ingin membatalkan pelantikan kliennya

Baca Selengkapnya

PDIP Ubah Isi Petitum Gugatan di PTUN, Ini Alasannya

18 jam lalu

PDIP Ubah Isi Petitum Gugatan di PTUN, Ini Alasannya

PDIP sudah mengajukan gugatan ke PTUN sebelum MK menyampaikan putusan sengketa pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Gibran Sebut Siapkan Roadmap Soal Partai Politiknya ke Depan

18 jam lalu

Gibran Sebut Siapkan Roadmap Soal Partai Politiknya ke Depan

Gibran mengaku telah memiliki roadmap untuk partai politik yang dipilihnya setelah tak bergabung lagi dengan PDIP.

Baca Selengkapnya

Kuasa Hukum Prabowo-Gibran: PDIP Tak Punya Legal Standing Gugat KPU

18 jam lalu

Kuasa Hukum Prabowo-Gibran: PDIP Tak Punya Legal Standing Gugat KPU

Kuasa Hukum Prabowo-Gibran, Maulana Bungaran, mengatakan PDIP tidak memiliki legal standing mengajukan gugatan ke PTUN di perkara ini

Baca Selengkapnya

Surya Paloh Tegaskan Dukungan ke Prabowo, Singgung Sportivitas NasDem

18 jam lalu

Surya Paloh Tegaskan Dukungan ke Prabowo, Singgung Sportivitas NasDem

Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, menegaskan posisi partainya yang mendukung pemerintahan baru Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka

Baca Selengkapnya